Bimtek Antikorupsi

Bimtek Antikorupsi Bengkulu Dorong Pengawas Pemerintah Lebih Profesional

Kantor-Berita.Com|| Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu menegaskan komitmennya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Tekad ini ditegaskan langsung oleh Wakil Gubernur Bengkulu, Mian, saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Persiapan Sertifikasi Calon Penyuluh Antikorupsi bagi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di Hotel Splash Bengkulu, Rabu (12/11).

Kegiatan ini menjadi bagian penting dari langkah konkret Pemprov Bengkulu dalam mendukung gerakan nasional pemberantasan korupsi, sekaligus memperkuat sistem pengawasan internal agar setiap kebijakan dan program pembangunan berjalan dengan prinsip integritas dan akuntabilitas.

||BACA JUGA: Meningkatkan Profesionalisme, APIP Gelar Bimtek Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Mian menegaskan bahwa pencegahan korupsi bukan hanya soal mematuhi aturan, melainkan merupakan kebutuhan mendasar untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat digunakan secara tepat dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

“Upaya pencegahan korupsi bukan sekadar kepatuhan terhadap regulasi, tapi sudah menjadi kebutuhan fundamental. Kita ingin memastikan seluruh kebijakan dan anggaran pemerintah benar-benar diarahkan untuk kepentingan publik,” Ujar Mian.

||BACA JUGA: Pemkot Bengkulu Targetkan Nilai MCP KPK Naik ke 90 Poin Tahun Depan

Menurutnya, tata kelola pemerintahan yang bersih akan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kepercayaan publik dan mempercepat laju pembangunan di daerah. Oleh karena itu, seluruh jajaran pemerintah daerah, khususnya para APIP, dituntut menjadi contoh dan penggerak utama dalam mewujudkan birokrasi yang berintegritas tinggi.

Bimbingan Teknis yang digelar ini merupakan hasil kerja sama antara Pemprov Bengkulu, Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, serta Penyuluh Antikorupsi Rafflesia Mekar Bengkulu (PAK RMB).

Kolaborasi ini menjadi wujud nyata komitmen bersama untuk membangun budaya antikorupsi dari dalam sistem pemerintahan itu sendiri, bukan hanya dengan penindakan, tetapi juga melalui pendidikan, penyuluhan, dan keteladanan.

||BACA JUGA: Dana Transfer Kalbar Dipangkas Rp522 M, Pemprov Siapkan Langkah Antisipasi

Mian menekankan bahwa pencegahan korupsi tidak cukup hanya dilakukan oleh lembaga penegak hukum, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari seluruh aparatur pemerintah.

“APIP berada di garda terdepan dalam menjaga integritas birokrasi. Mereka adalah penjaga kepercayaan publik, dan harus memiliki pengetahuan serta keterampilan untuk mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini,” ujar Mian.

Kegiatan Bimtek yang berlangsung selama tiga hari, mulai 12 hingga 14 November 2025, diikuti oleh 30 peserta dari kabupaten dan kota se-Provinsi Bengkulu. Mereka merupakan perwakilan dari berbagai instansi pengawas internal yang nantinya akan mengikuti sertifikasi Penyuluh Antikorupsi (Paksi).

||BACA JUGA: Pemkab Bengkulu Tengah Perkuat Pencegahan Korupsi Melalui Diseminasi IPKD MCP Bersama KPK

Selama pelatihan, peserta mendapatkan pembekalan intensif dari para narasumber berpengalaman, termasuk Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi KPK, Sugiarto, yang menekankan pentingnya keteladanan moral dan komitmen pribadi dalam upaya membangun budaya antikorupsi.

“Pencegahan korupsi dimulai dari diri sendiri. Keteladanan adalah bentuk paling efektif dari pendidikan antikorupsi. Jadikan pelatihan ini sebagai momentum untuk memperkuat integritas pribadi dan menjadi penyuluh yang inspiratif,” ujar Sugiarto.

Materi pelatihan mencakup pemahaman tentang strategi nasional pencegahan korupsi, peran APIP dalam pengawasan berbasis risiko, mekanisme pelaporan dan investigasi dini, hingga teknik komunikasi publik antikorupsi.