Transformasi Digital: Senjata Ampuh Pemerintah Indonesia dalam Pemberantasan Korupsi
KANTOR-BERITA.COM, JAKARTA|| Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmen tegas dalam memberantas korupsi di berbagai sektor, Salah satu strategi yang diandalkan adalah transformasi digital, yang dianggap sebagai senjata ampuh untuk mencegah dan melawan praktik korupsi.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) memiliki peran sentral dalam membangun sistem digital yang mendukung langkah pemberantasan korupsi, Hal ini ditegaskan oleh Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, dalam acara Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang diselenggarakan secara hybrid, baik luring maupun daring, dari Jakarta, Selasa (17/12/24).
BACA JUGA: Blokir 41.026 Konten Judi Online Dalam Sepekan: Kemkomdigi Tegas Jaga Ruang Digital Aman
Meutya Hafid menjelaskan bahwa transformasi digital tidak hanya sekadar penerapan sistem berbasis teknologi, tetapi juga menjadi alat yang sangat efektif dalam menciptakan transparansi, meningkatkan akuntabilitas, dan memberantas korupsi.
“Sebagai bagian dari pemerintah, Kemkomdigi memegang peran kunci dalam membangun sistem digital untuk mendukung upaya pencegahan korupsi, Transformasi digital bukan sekadar sistem, tetapi senjata ampuh untuk memberantas korupsi,” ungkap Menkomdigi.
BACA JUGA: Kemenkomdigi dan OJK Perkuat Pengawasan dan Blokir Rekening Judi Online
Ia menambahkan bahwa korupsi memiliki dampak besar yang tidak hanya terbatas pada kerugian material, tetapi juga menyentuh aspek kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Berdasarkan data global, kerugian akibat korupsi mencapai lebih dari lima persen produk domestik bruto (PDB) dunia. Korupsi juga memberikan dampak negatif pada kehidupan jutaan individu dan keluarga di seluruh dunia.
Menkomdigi menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sangat serius dalam memerangi korupsi. Hal ini tercermin dalam Asta-Cita, visi besar pemerintahan Presiden Prabowo, khususnya pada poin ketujuh yang menekankan pentingnya reformasi politik, hukum, dan birokrasi. Salah satu prioritas utama dalam visi tersebut adalah memperkuat langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi serta narkoba.
“Presiden dengan jelas menyatakan bahwa pemberantasan korupsi adalah prioritas nasional, Reformasi hukum dan birokrasi menjadi pilar penting untuk mencapainya,” ujar Meutya.
BACA JUGA: Pemerintah Pacu Infrastruktur Digital dan Talenta AI Menuju Indonesia Emas 2045
Transformasi digital yang dicanangkan pemerintah kini tidak hanya terbatas pada tingkat nasional, tetapi juga merambah hingga ke tingkat desa. Meutya memaparkan bahwa beberapa desa di Indonesia telah meluncurkan layanan berbasis digital, seperti administrasi surat-menyurat, sistem pengaduan masyarakat, dan transparansi anggaran desa.
“Upaya digitalisasi di tingkat desa menjadi contoh nyata bagaimana teknologi dapat menjadi instrumen efektif dalam mencegah korupsi di akar rumput,” jelas Meutya.
Pemerintah mendorong transparansi anggaran desa yang dapat diakses secara publik melalui situs resmi desa. Langkah ini menjadi bukti bahwa digitalisasi mampu membuka akses informasi secara luas, sehingga mengurangi celah untuk praktik korupsi.
BACA JUGA: Sinergi RRI Bengkulu dan Pemda: MoU untuk Penyebaran Informasi Pembangunan di Era Digital
“Ketika pemerintah desa sudah bergerak maju dengan digitalisasi untuk transparansi, kementerian juga harus memastikan langkah ini terus didukung dan bahkan memimpin perubahan,” tambah Menkomdigi.
Meutya Hafid juga menekankan bahwa teknologi hanyalah alat yang tidak akan efektif tanpa didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang berintegritas. Ia menegaskan pentingnya perubahan mentalitas dan komitmen dari setiap individu, khususnya para pegawai di Kemkomdigi, untuk mendukung transformasi digital.
“Integritas SDM adalah kunci utama. Perubahan sistem, struktur dan tata kelola tidak akan berarti apa-apa jika tidak diiringi dengan perubahan sikap dan komitmen SDM yang menjalankannya,” jelas Meutya.
BACA JUGA: Polsek Subah Gerebek Judi Liong Fu di Sambas, Tiga Pelaku Ditangkap Beserta Barang Bukti
Menurutnya, semua pihak memiliki tanggung jawab moral untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas diri, sehingga upaya pemberantasan korupsi tidak menjadi sia-sia.
“Kita semua yang hadir di sini memiliki amanah besar untuk menjadi lebih baik, Dengan integritas yang kokoh, semua sistem yang kita bangun akan berjalan dengan maksimal,” tegas Meutya.
Dalam kesempatan tersebut, Menkomdigi menyoroti bagaimana transformasi digital dapat meningkatkan efisiensi pemerintahan sekaligus menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel. Digitalisasi mempermudah pelacakan anggaran, mempercepat proses administrasi, dan mengurangi interaksi langsung yang sering menjadi celah untuk praktik korupsi.
Kemajuan ini, menurut Meutya, telah membawa banyak perubahan positif dalam tata kelola pemerintahan. Di beberapa daerah, penerapan teknologi digital telah berhasil meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
”Ketika masyarakat dapat melihat dan mengakses informasi secara langsung, kepercayaan terhadap pemerintah akan meningkat, Ini adalah salah satu kekuatan utama digitalisasi,” ujar Meutya. (**)
Editor: (KB1) Share
Pewarta: QQ
