Rapat Paripurna: Pemkab Bengkulu Tengah Mendengarkan Masukan Pandangan Umum Fraksi Terhadap 2 Raperda

Rapat Paripurna: Pemkab Bengkulu Tengah Mendengarkan Masukan Pandangan Umum Fraksi Terhadap 2 Raperda

KANTOR-BERITA.COM, BENGKULU TENGAH – Suasana penuh antusiasme melingkupi Ruang Gunung Bungkuk Kantor DPRD Bengkulu Tengah pada hari Senin (23/10/2023) ketika Penjabat Bupati Bengkulu Tengah, Dr. Heriyandi Roni, M.Si., bersama Sekretaris Daerah, Dr. Rachmat Riyanto, ST, M.AP., menghadiri Rapat Paripurna untuk mendengarkan pandangan umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Rapat Paripurna tersebut dipimpin dengan penuh semangat oleh Ketua DPRD Bengkulu Tengah, Budi Suryantono, S.Sos., M.Si, yang juga didampingi oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah, Feri Heriadi, S.Sos., M.Si., dan Wakil Ketua II, Evi Susanti, S.IP., M.AP. Tidak hanya itu, para pejabat, staf ahli, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, serta kepala bagian di lingkup pemerintahan Kabupaten Bengkulu Tengah juga turut hadir dalam rapat yang sangat strategis ini.

Kehadiran Pejabat Bupati Bengkulu Tengah, Heri Roni, dan Sekretaris Daerah, Rachmat Riyanto, merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk mendengarkan dan menggali masukan dari para anggota Fraksi-Fraksi di DPRD Bengkulu Tengah. Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan dua aspek penting yang menjadi fokus perhatian dalam rapat ini.

Ketua DPRD Budi Suryantono, S.Sos., M.Si., dalam sambutannya, menyampaikan betapa pentingnya pendapat dan masukan yang akan disampaikan oleh Fraksi-Fraksi di DPRD Bengkulu Tengah. “Rapat Paripurna ini adalah wadah untuk berdialog dan berdiskusi secara terbuka. Kita harus memastikan bahwa peraturan daerah yang kita buat benar-benar melayani kepentingan masyarakat,” kata Budi Suryantono.

BACA JUGA: Rapat Paripurna DPRD Bengkulu Tengah Perkuat Keterlibatan Publik dalam Rancangan APBD 2024

Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan instrumen kebijakan yang sangat signifikan dalam pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, masukan dari para anggota Fraksi sangat diharapkan untuk memastikan bahwa peraturan ini akan mendukung pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bengkulu Tengah sekaligus menjamin keadilan dalam sistem perpajakan.

Sementara itu, Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah membahas cara pengelolaan aset dan sumber daya milik daerah dengan efisien dan transparan. “Pengelolaan barang milik daerah yang baik adalah kunci untuk memaksimalkan manfaat dari aset-aset tersebut untuk masyarakat,” tambah Budi Suryantono.

BACA JUGA: DPRD Bengkulu Tengah Rapat Paripurna Mendengarkan Jawaban Bupati Terhadap Raperda APBD 2024

Selama rapat paripurna, ketujuh Fraksi di DPRD Bengkulu Tengah, yaitu Fraksi Golkar, Fraksi PDIP, Fraksi NasDem, Fraksi Gerindra, Fraksi PAN, Fraksi PKB, dan Fraksi PKS, secara bergantian memberikan pandangan umum mereka terhadap kedua Raperda tersebut. Mereka dengan seksama menyampaikan beragam masukan yang mencakup berbagai aspek perpajakan, retribusi, serta pengelolaan barang milik daerah.

Penjabat Bupati Bengkulu Tengah, Heri Roni, dan Sekretaris Daerah, Rachmat Riyanto, dengan penuh perhatian mendengarkan setiap saran dan masukan yang disampaikan. Mereka menyadari bahwa masukan dari para anggota Fraksi ini merupakan bahan berharga dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik untuk masyarakat Bengkulu Tengah.

BACA JUGA: Paripurna DPRD Mendengarkan Pendapat Akhir Fraksi Tentang Raperda APBD-P 2023 Kabupaten Bengkulu Tengah

Ketua DPRD Budi Suryantono, S.Sos., M.Si., menjelaskan bahwa setelah seluruh pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Bengkulu Tengah tentang kedua Raperda ini disampaikan, rapat paripurna berikutnya akan fokus pada jawaban dari Bupati terhadap masukan yang telah diberikan. Ini adalah langkah berikutnya dalam proses pembuatan peraturan daerah yang melibatkan dialog aktif antara eksekutif dan legislatif.

Rapat Paripurna ini bukan sekedar formalitas, namun sebuah contoh nyata dari pemerintah daerah yang terbuka terhadap aspirasi masyarakat. Masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah memandang bahwa proses pembuatan peraturan daerah tidak dilakukan secara sepihak, melainkan melibatkan partisipasi nyata dari berbagai pihak, termasuk anggota DPRD.

BACA JUGA: Nota Pengantar APBD 2024 Bengkulu Tengah: DPRD Gelar Paripurna

Rapat Paripurna hari ini menjadi momentum penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pembuatan kebijakan di Kabupaten Bengkulu Tengah. Keterlibatan seluruh Fraksi di DPRD Bengkulu Tengah, bersama dengan dukungan penuh dari Pejabat Bupati dan Sekretaris Daerah, menunjukkan keseriusan dalam menjalankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Bupati Bengkulu Tengah, Heri Roni, dalam kesempatan ini menyampaikan penghargaan kepada seluruh Fraksi yang telah memberikan masukan. “Kami sangat menghargai kerja keras Fraksi-Fraksi yang telah berperan aktif dalam memberikan masukan yang konstruktif. Ini adalah bukti kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD dalam upaya menciptakan regulasi yang lebih baik,” kata Heri Roni.(**)

Editor: (KB1) Share

Mangcek