Langkah Berat Pemkab Seluma Menjaga Keuangan Daerah, Ribuan Honorer Dirumahkan
Kantor-Berita.Com|| Pemerintah Kabupaten Seluma mengambil langkah berat dengan merumahkan sekitar 1.000 tenaga honorer dan tenaga kontrak yang masa kerjanya berakhir pada 31 Desember 2025. Kebijakan tersebut berlaku menyeluruh tanpa pengecualian, termasuk bagi tenaga kesehatan yang selama ini bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tais.
Keputusan ini diambil sebagai bagian dari penyesuaian fiskal daerah di tengah keterbatasan kemampuan keuangan Kabupaten Seluma pada Tahun Anggaran 2026. Pemerintah daerah menilai, tanpa kebijakan pengendalian belanja pegawai, keuangan daerah berisiko kolaps dan menghambat pelayanan publik yang lebih luas.
||BACA JUGA: Bupati Seluma Terima Kunjungan Kemendes PDT, Bahas Penguatan Desa
Bupati Seluma Teddy Rahman menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan keputusan yang diambil secara tiba-tiba. Pemerintah daerah, kata dia, telah melakukan perhitungan matang berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan kondisi riil keuangan daerah.
“Ini keputusan yang sangat berat. Namun secara aturan, tenaga honorer yang masa kontraknya habis per 31 Desember 2025 tidak boleh lagi dibayarkan melalui APBD. Kalau dipaksakan, lebih dari 60 persen APBD Seluma Tahun 2026 akan habis hanya untuk belanja pegawai,” ujar Teddy Rahman, Rabu (31/12/25).
||BACA JUGA: Bupati Seluma dan Kejari Teken MoU, Perkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan
Teddy menjelaskan, total APBD Kabupaten Seluma pada 2026 diproyeksikan tidak lagi mencapai Rp1 triliun. Angka tersebut menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya akibat berbagai faktor, termasuk penyesuaian transfer pusat dan meningkatnya kebutuhan belanja wajib daerah.
Dalam kondisi tersebut, belanja pegawai menjadi salah satu pos paling dominan. Jika pemerintah daerah tetap mempertahankan seluruh tenaga honorer dan kontrak, anggaran pembangunan dipastikan tergerus secara signifikan.
“Kalau belanja pegawai terus membengkak, maka ruang fiskal untuk pembangunan hampir tidak ada. Ini berisiko menghambat sektor-sektor penting seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar masyarakat,” kata Teddy.
||BACA JUGA: Pemkab Seluma Sabet Penghargaan Keterbukaan Informasi Paling Informatif
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah harus memastikan APBD tetap sehat agar roda pemerintahan dan pelayanan publik tidak berhenti.
Salah satu aspek paling sensitif dari kebijakan ini adalah dampaknya terhadap tenaga kesehatan, khususnya yang bertugas di RSUD Tais. Pemerintah daerah mengakui bahwa peran tenaga kesehatan sangat vital, namun aturan keuangan daerah tidak memberi ruang bagi pembayaran honorer yang kontraknya telah berakhir.
“Kami memahami kekhawatiran masyarakat, terutama terkait layanan kesehatan. Namun kami juga terikat pada aturan. Kita tidak bisa membayar sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh regulasi,” ujar Teddy.
||BACA JUGA: Kejari Seluma Serahkan 45 Sertifikat Tanah kepada Pemkab Seluma
Pemkab Seluma menyatakan tengah mencari skema jangka menengah untuk mengatasi kekosongan tenaga, termasuk melalui mekanisme pengadaan pegawai sesuai regulasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat.
Selain merumahkan tenaga honorer dan kontrak, Pemkab Seluma juga melakukan penghematan besar pada Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi menyeluruh menekan belanja pegawai.
Total anggaran TPP PNS dipangkas sebesar Rp17,4 miliar atau sekitar 30 persen dari total sebelumnya yang mencapai Rp58 miliar. Dengan pemangkasan tersebut, anggaran TPP kini menjadi Rp40,6 miliar.
||BACA JUGA: Rotasi Pejabat Eselon II, Teddy Rahman Tegaskan: Tingkatkan Pelayanan Publik
“Kebijakan ini berdampak pada 3.743 PNS di lingkungan Pemkab Seluma. Artinya, bukan hanya honorer yang terdampak. Semua kami minta ikut berkorban,” kata Teddy.
Menurutnya, penghematan ini dilakukan agar beban keuangan daerah dapat ditekan tanpa mengorbankan program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Teddy menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak menutup mata terhadap dampak sosial kebijakan ini. Namun, ia menilai keberlanjutan keuangan daerah harus menjadi prioritas agar pembangunan tidak berhenti.
||BACA JUGA: Seluma Perkuat Pengelolaan Irigasi, Petugas Lapangan Ikuti Bimtek, Wabup: Stop Alih Fungsi Lahan
“Kalau APBD kita kolaps, yang terdampak bukan hanya honorer, tapi seluruh masyarakat Seluma,” ujarnya.
Pemkab Seluma memastikan bahwa langkah efisiensi ini bertujuan menjaga agar pelayanan publik tetap berjalan. Pemerintah daerah berkomitmen mengalokasikan anggaran secara lebih selektif dan tepat sasaran pada sektor-sektor strategis.
Pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan pelayanan administrasi publik tetap menjadi prioritas utama dalam penyusunan APBD 2026. Pemerintah daerah juga membuka ruang evaluasi dan penyesuaian kebijakan jika kondisi keuangan daerah membaik.
||BACA JUGA: Pejabat Seluma Diassesment: Pemerintah Pastikan Jabatan Sesuai Kompetensi
“Kami akan terus berupaya mencari solusi terbaik. Namun saat ini, kita harus realistis dengan kemampuan keuangan yang ada,” kata Teddy.
Pemerintah Kabupaten Seluma berharap kebijakan ini dapat dipahami sebagai langkah penyelamatan fiskal jangka panjang. Teddy menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap membuka peluang bagi tenaga honorer untuk kembali mengabdi melalui mekanisme yang sesuai aturan di masa mendatang.
Ia juga berharap adanya dukungan kebijakan dari pemerintah pusat, khususnya terkait skema pembiayaan pegawai daerah dan afirmasi bagi daerah dengan kemampuan fiskal terbatas.
||BACA JUGA: Pemkab Seluma Terapkan Efisiensi Anggaran 2026, Pada Acara Rakor Bersama OPD
“Kami tidak ingin pelayanan publik terganggu, dan kami juga tidak ingin mengabaikan nasib para honorer. Namun semua harus berjalan sesuai aturan agar daerah ini tetap bisa bergerak,” pungkas Teddy. (**)
Editor: (KB1) Share
Pewarta: Rego
