Herwan Antoni Pimpin Rapat TPAD Bahas APBD 2026, Tekankan Efisiensi dan Transparansi
Kantor-Berita.Com|| Pemerintah Provinsi Bengkulu terus menunjukkan komitmen dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan efisien. Hal ini tampak dalam rapat strategis Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) yang dipimpin langsung oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, di Ruang Rapat Lantai II Kantor Gubernur Bengkulu, Rabu (12/11/25).
Rapat tersebut dihadiri oleh Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Shalia Alamajoya, bersama timnya. Dari unsur Pemerintah Provinsi Bengkulu, turut hadir Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Khairil Anwar, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan R.A. Denny, Asisten III Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Nandar Munadi, serta Plt Kepala BKAD Provinsi Bengkulu Rizqi Al Fadli.
||BACA JUGA: Pemprov Bengkulu Rayakan HKN ke-61, Sekaligus Penyerahan Penghargaan Kepada Pelaku Usaha
Selain peserta yang hadir secara langsung, rapat juga diikuti secara daring melalui Zoom Meeting oleh perwakilan Kemendagri, yakni Rikie dan Fernando. Kehadiran jajaran pusat ini menjadi bukti kuatnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya memperkuat sistem perencanaan dan penganggaran daerah.
Rapat TPAD kali ini menjadi bagian penting dari rangkaian penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Pembahasan diarahkan pada peningkatan efisiensi belanja daerah, penguatan pengawasan penggunaan anggaran, serta evaluasi atas capaian dan realisasi program pembangunan sepanjang tahun 2025.
||BACA JUGA: Helmi Hasan Terima Audiensi ABPEDNAS, Bahas Penguatan Pemerintahan Desa
Dalam arahannya, Pj Sekda Herwan Antoni menegaskan bahwa proses perencanaan dan penganggaran harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab serta berorientasi pada hasil. Menurutnya, pengelolaan anggaran yang baik bukan hanya soal penyerapan dana, melainkan bagaimana setiap rupiah yang digunakan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
“Kita tidak hanya bicara angka, tetapi juga hasil. APBD harus benar-benar mencerminkan kebutuhan rakyat dan mendukung program pembangunan yang produktif,” Ujar Herwan.
Ia menambahkan, Pemprov Bengkulu terus berupaya memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi, memperkuat mekanisme pengawasan, dan memastikan bahwa setiap proses anggaran dilakukan sesuai prinsip good governance.
||BACA JUGA: Pemprov Bengkulu dan Kejaksaan Sinergi Kawal Program Jaksa Garda Desa
“Kita ingin memastikan pengelolaan keuangan daerah tidak hanya tertib administrasi, tapi juga adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dengan sistem digital, setiap rupiah bisa dipertanggungjawabkan dengan jelas, dan Kita juga ingin memastikan bahwa seluruh proses, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program, dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan,” Kata Herwan Antoni.
Sementara itu, Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kemendagri Shalia Alamajoya mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Bengkulu yang secara proaktif melakukan koordinasi dalam penyusunan APBD 2026. Ia menegaskan bahwa keterpaduan antara kebijakan pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan pembangunan yang merata.
“Kemendagri hadir untuk memastikan proses perencanaan dan penganggaran daerah berjalan sesuai regulasi dan selaras dengan arah pembangunan nasional. Kami ingin agar APBD tidak hanya menjadi dokumen administratif, tapi benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang berdampak,” ujar Shalia.
||BACA JUGA: Menkeu Minta Daerah Tak Tumpuk Dana di Bank, Bengkulu Siap Gerakkan APBD untuk Pertumbuhan
Ia juga menekankan pentingnya menekan belanja yang tidak produktif, memperkuat belanja modal yang berorientasi pada pelayanan publik, serta memastikan program prioritas daerah mendapat dukungan anggaran yang proporsional.
Dalam rapat tersebut, jajaran Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Bengkulu memaparkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan APBD 2025, termasuk tingkat serapan anggaran dan efektivitas program di berbagai OPD.
Plt Kepala BKAD Rizqi Al Fadli menjelaskan, secara umum kinerja pengelolaan anggaran daerah menunjukkan tren positif. Namun, masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, terutama dalam hal percepatan pelaksanaan kegiatan di triwulan pertama tahun anggaran, serta penyesuaian terhadap regulasi keuangan daerah yang terus diperbarui oleh pemerintah pusat.
“Kita perlu memperkuat kolaborasi lintas sektor agar setiap program strategis dapat terealisasi tepat waktu dan tepat sasaran. Pengelolaan aset daerah juga harus lebih tertib agar bisa memberikan nilai tambah bagi pendapatan daerah,” jelas Rizqi.
||BACA JUGA: Pemprov Bengkulu Gelar Edukasi Literasi Keuangan ASN
Selain itu, pembahasan juga mencakup rencana optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) melalui inovasi layanan publik dan peningkatan potensi ekonomi lokal, seperti sektor pariwisata, pertanian, dan industri kecil menengah (IKM) yang menjadi unggulan Bengkulu. (**)
Editor: (KB1) Share
Pewarta: QQ
