DPRD Provinsi Bengkulu Setujui 2 Raperda Pertanggungjawaban APBD 2023 dan RPJPD 2025-2045

DPRD Provinsi Bengkulu
Foto: Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Bengkulu Samsu Amanah pada saat menandatangani persetujuan Raperda menjadi Perda, disaksikan Oleh Gubernur Bengkulu Ketua DPRD Provinsi Bengkulu serta wakil ketua, pada hari senin, (1/7/24), (Ft/Ist).

DPRD Provinsi Bengkulu Setujui 2 Raperda Pertanggungjawaban APBD 2023 dan RPJPD 2025-2045

KANTOR-BERITA.COM, BENGKULU|| Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu akhirnya menyetujui dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk diangkat menjadi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bengkulu, setelah sempat tertunda. Persetujuan ini diberikan pada Senin (1/7).

Dua Raperda yang disetujui menjadi Perda adalah Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2023 (sisa perhitungan) dan Raperda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bengkulu 2025-2045.

BACA JUGA: Ratusan Mahasiswa HMI Bengkulu Gelar Demonstrasi di Depan Kantor DPRD Provinsi

Sebelumnya, dalam agenda Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi terhadap kedua Raperda tersebut, yang disampaikan pada Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan ke-2 Tahun Sidang 2024, delapan fraksi DPRD menyatakan persetujuannya. Mereka setuju untuk menjadikan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2023 (sisa perhitungan) dan Raperda RPJPD Provinsi Bengkulu 2025-2045 sebagai Perda Provinsi Bengkulu.

DPRD Provinsi Bengkulu
Foto: Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah pada saat menyerahkan 2 Raperda untuk disetujui menjadi Perda kepada Ketua DPRD Provinsi Bengkulu Iksan Fajri, pada acara rapat Paripurna hari senin, (1/7/24), (Ft/Ist).

Acara dilanjutkan dengan penandatanganan persetujuan bersama atas dua Raperda yang telah disetujui untuk disahkan menjadi Perda. Penandatanganan dilakukan oleh unsur pimpinan dewan provinsi serta Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu.

BACA JUGA: Sekda Provinsi Bengkulu hadiri Rapat Dengan Komisi IV DPRD, Evaluasi Seleksi Direktur RSUD M. Yunus

Namun, dalam pendapat akhir fraksi-fraksi, mereka juga menyampaikan saran, pendapat, kritikan dan masukan kepada pemerintah Provinsi Bengkulu, Misalnya, fraksi PDI-P dan fraksi Nasdem melalui juru bicaranya masing-masing menyoroti masalah angkutan batu bara dari Provinsi Jambi yang melewati jalan Provinsi Bengkulu, Mereka meminta pemerintah Provinsi Bengkulu untuk mengambil langkah tegas terhadap masalah tersebut.

Gubernur Rohidin menambahkan bahwa sesuai tahapan dan mekanisme, Raperda yang telah disetujui untuk disahkan menjadi Perda akan segera disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi sebelum ditetapkan dalam lembaran Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu.

BACA JUGA: Rapat Paripurna DPRD Kota Bengkulu, Dalam mendengarkan Nota Penjelasan RPJPD Walikota Bengkulu

Pengesahan kedua Perda ini merupakan langkah penting dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah. Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 akan menjadi landasan untuk evaluasi dan perbaikan pengelolaan anggaran di tahun-tahun mendatang. Sementara itu, RPJPD 2025-2045 akan menjadi panduan strategis jangka panjang bagi pembangunan Provinsi Bengkulu.

Gubernur Rohidin juga menyatakan komitmen untuk menindaklanjuti masukan dan kritik yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD. Masalah angkutan batu bara, misalnya, akan menjadi fokus perhatian pemerintah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi daerah tidak mengorbankan kualitas infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat.

BACA JUGA: Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu Bahas Pertanggungjawaban APBD 2023 dan RPJPD 2025-2045

Dengan disahkannya kedua Perda tersebut, pemerintah Provinsi Bengkulu diharapkan dapat lebih efektif dalam menjalankan program-program pembangunan dan pengelolaan anggaran. RPJPD 2025-2045 khususnya, diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan jangka panjang dan membawa kemajuan yang berkelanjutan bagi seluruh wilayah Bengkulu.

Pemerintah Provinsi Bengkulu juga berencana untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Hal ini dilakukan dengan melibatkan lebih banyak partisipasi publik dalam proses perencanaan dan pengawasan. Langkah-langkah strategis ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dan mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan.

BACA JUGA: Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu: Membahas 3 Poin Penting

Selain itu, pemerintah Provinsi Bengkulu akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan bahwa semua program dan kebijakan yang dijalankan sejalan dengan prioritas nasional dan daerah. Evaluasi dan pengawasan berkala juga akan dilakukan untuk memastikan bahwa setiap program berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalam konteks pembangunan jangka panjang, RPJPD 2025-2045 diharapkan mampu memberikan arah yang jelas bagi berbagai sektor pembangunan, termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan. Pemerintah Provinsi Bengkulu juga berkomitmen untuk memastikan bahwa semua program pembangunan yang dijalankan inklusif dan berkelanjutan, dengan memperhatikan kebutuhan dan aspirasi seluruh lapisan masyarakat. (**)

Editor: (KB1) Share
Pewarta: QQ

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *