Walikota Bengkulu Jadi Presentator Utama di Forum Kemendagri
Kantor-Berita.Com|| Walikota Bengkulu, Dr. Dedy Wahyudi, SE, MM, kembali mencuri perhatian di tingkat nasional. Pada Selasa (18/11/25), Dedy dipercaya menjadi presentator utama dalam kegiatan resmi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) dan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas). Pada forum strategis tersebut, ia memaparkan rencana aksi inovatif yang lahir dari hasil studi lapangan ke Singapura.
Acara ini merupakan bagian dari program pengembangan kapasitas kepala daerah, di mana sebanyak 25 kepala daerah dari berbagai wilayah Indonesia diminta menyusun karya ilmiah berbasis best practice dari Singapura. Dari seluruh karya yang dikumpulkan, hanya tiga yang dinilai terbaik dan layak dipresentasikan di hadapan pejabat tinggi Kemendagri dan Lemhanas. Salah satu yang mendapatkan kehormatan itu adalah Walikota Bengkulu.
||BACA JUGA: Wali Kota Bengkulu Akan Adopsi Model Pendidikan di Singapura
Mendapat kesempatan emas sebagai presentator utama, Dedy tampil percaya diri memaparkan gagasan mengenai Digitalisasi Pelayanan Publik. Konsep ini terinspirasi langsung dari sistem layanan digital SingPass gerbang layanan publik satu pintu milik Pemerintah Singapura yang dikenal efisien, transparan, dan sangat ramah pengguna.
Di hadapan para pejabat nasional, Dedy meyakinkan bahwa Indonesia, khususnya Bengkulu, sangat mungkin mengadopsi model serupa. Menurutnya, kunci utama keberhasilan digitalisasi adalah komitmen kuat dari pimpinan daerah serta integrasi sistem yang konsisten.
||BACA JUGA: Dari Singapura, Walikota Dedy Perketat Pelaporan dan Kedisiplinan OPD
“Sudah saatnya kita memusatkan seluruh layanan publik dalam satu kanal digital. Selama ini aplikasi di OPD berjalan sendiri-sendiri. Kami ingin menggabungkan semuanya menjadi satu aplikasi induk yang memuat layanan pendidikan, kesehatan, perizinan, pengaduan masyarakat, dan berbagai layanan publik lainnya,” jelas Dedy.
Ia menambahkan bahwa aplikasi terpadu ini kelak akan terhubung secara langsung ke satu server pusat. Dari sana, data dan laporan secara otomatis diteruskan ke masing-masing kepala dinas terkait, sehingga pelayanan dapat diberikan lebih cepat, tepat, dan akuntabel.
Dalam presentasinya, Dedy menekankan bahwa digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak. Di era transformasi digital saat ini, masyarakat menuntut pelayanan yang cepat, mudah diakses, dan transparan. Model layanan konvensional yang terfragmentasi, menurutnya, hanya menimbulkan ketidakefisienan dan memperpanjang birokrasi.
||BACA JUGA: Dedy Wahyudi Masuk 25 Kepala Daerah Terpilih Ikuti KPPD Kemendagri–NUS
Ia menyebutkan beberapa masalah yang selama ini dihadapi pemerintah daerah akibat terlalu banyak aplikasi sektoral, antara lain tumpang tindih sistem, lemahnya integrasi data, dan kurang maksimalnya pemanfaatan teknologi dalam pengambilan keputusan.
“Terlalu banyak aplikasi justru membingungkan masyarakat. Sering kali layanan tidak sinkron, data tidak terhubung, dan alur pengurusan menjadi panjang. Dengan satu aplikasi terintegrasi, semua masalah ini bisa diminimalisir,” tegasnya.
Gagasan digitalisasi yang disampaikan Walikota Bengkulu mendapatkan apresiasi langsung dari Wamendagri, Bima Arya. Mantan Walikota Bogor ini menilai ide Dedy bukan hanya relevan, tetapi juga sangat visioner. Ia mengakui bahwa implementasi konsep tersebut memang tidak mudah, namun bukan hal yang mustahil.
||BACA JUGA: Pemkot Bengkulu Targetkan WTP Lagi, Walikota Dedy Lakukan Silaturahmi ke BPK RI
“Ini ide yang sangat brilian. Saya salut jika Kota Bengkulu bisa menjadi pelopor penerapan digitalisasi pelayanan publik seperti ini. Memang tantangannya besar, mulai dari kesiapan SDM, anggaran, hingga infrastruktur. Tapi saya yakin, dengan komitmen yang kuat, ini bisa terwujud,” kata Wamendagri.
Menurut Bima Arya, pemerintah pusat saat ini memang sedang mendorong percepatan digitalisasi birokrasi. Karena itu, inovasi yang diusung kepala daerah seperti Dedy sangat penting untuk mempercepat transformasi digital secara nasional.
Ia menegaskan bahwa digitalisasi pelayanan publik merupakan bagian dari agenda strategis reformasi birokrasi, khususnya dalam mewujudkan pelayanan yang efektif, efisien, dan bebas dari praktik maladministrasi.
||BACA JUGA: Walikota Dedy Wahyudi Terapkan Reward dan Punishment untuk Tingkatkan Kinerja ASN Bengkulu
Tidak hanya Wamendagri, dukungan juga datang dari Gubernur Lemhanas, Prof. Ace Hasan Sazily. Dalam forum tersebut, Ace menyoroti persoalan lama yang selalu muncul dalam pengelolaan layanan digital di Indonesia: terlalu banyak aplikasi, tetapi tidak ada yang benar-benar berjalan optimal.
Menurutnya, ide Walikota Bengkulu untuk menyatukan seluruh layanan dalam satu aplikasi adalah sebuah langkah besar yang tepat sasaran.
“Selama ini kita menghadapi masalah klasik: aplikasi terlalu banyak, tetapi tidak efisien. Karena itu, saya sangat mendukung gagasan bahwa cukup satu aplikasi saja yang meng-cover semua layanan publik. Apa yang disampaikan Walikota Bengkulu tadi sudah sangat benar,” kata Ace.
Ia menambahkan bahwa integrasi data adalah fondasi utama dalam transformasi digital. Dengan satu aplikasi induk, pemerintah dapat melakukan monitoring dan evaluasi lebih mudah, sementara masyarakat mendapat akses layanan yang lebih cepat dan transparan. (**)
Editor: (KB1) Share
Pewarta: QQ
