Perkuat Pengawasan Pilkada 2024, Bawaslu Mukomuko Dirikan 16 Posko Pengaduan

Bawaslu Mukomuko
Foto: Ketua Bawaslu Kabupaten Mukomuko, Teguh Wibowo dalam Siaran melalui Chanel Youtbe Bawaslu Mukomuko, (Ft/SC Youtube Bawaslu Mukomuko).

Perkuat Pengawasan Pilkada 2024, Bawaslu Mukomuko Dirikan 16 Posko Pengaduan

KANTOR-BERITA.COM, MUKOMUKO|| Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mukomuko terus memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 dengan mendirikan 16 posko pengaduan yang tersebar di berbagai kecamatan. Langkah ini diambil untuk memastikan setiap dugaan pelanggaran kampanye dapat ditanggapi secara cepat dan tepat.

Ketua Bawaslu Kabupaten Mukomuko, Teguh Wibowo, dalam pernyataannya di Mukomuko pada Kamis, menyatakan bahwa posko-posko pengaduan tersebut telah didirikan di 15 kecamatan di wilayah Mukomuko. Setiap posko siap menerima laporan dari masyarakat mengenai dugaan pelanggaran yang terjadi selama tahapan kampanye berlangsung.

BACA JUGA: Bawaslu Kota Bengkulu Bentuk Tim Khusus untuk Investigasi Dugaan Pembagian Sembako oleh Bapaslon

”Kami mendirikan 16 posko pengaduan ini di setiap kecamatan guna memastikan bahwa semua dugaan pelanggaran kampanye Pilkada 2024 bisa ditindaklanjuti dengan cepat, Dengan adanya posko di setiap kecamatan, kami harap tidak ada laporan yang terabaikan,” jelas Teguh Wibowo.

Teguh menjelaskan, Bawaslu siap menanggapi dan menerima berbagai laporan dugaan pelanggaran yang terjadi selama masa kampanye Pilkada. Posko-posko pengaduan yang tersebar di seluruh kecamatan tersebut akan menjadi titik pusat bagi masyarakat untuk melaporkan berbagai jenis dugaan pelanggaran, termasuk pelanggaran kampanye, administrasi, kode etik, hingga dugaan tindak pidana.

BACA JUGA: Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan untuk Pilkada 2024: Peran Media Massa dalam Memperkuat Demokrasi

“Semua jenis dugaan pelanggaran bisa dilaporkan, Ini termasuk pelanggaran kampanye, administrasi, pelanggaran kode etik oleh penyelenggara, bahkan dugaan pidana pemilu,” tambah Teguh.

Salah satu fokus utama Bawaslu Kabupaten Mukomuko adalah memberikan perlindungan terhadap pemilih yang merasa diintimidasi oleh pihak-pihak tertentu untuk memilih salah satu pasangan calon. Teguh menekankan bahwa tindakan intimidasi, apalagi yang bertujuan untuk mengarahkan pilihan pemilih, merupakan pelanggaran serius yang harus segera dilaporkan.

BACA JUGA: Bawaslu Mukomuko: Posko Pengaduan Data Pemilih untuk Pilkada 2024 di Buka

“Bawaslu siap melindungi masyarakat dari ancaman atau intimidasi yang bertujuan untuk memaksa mereka memilih salah satu pasangan calon, Jika ada yang merasa tertekan atau dipaksa, segera laporkan ke posko pengaduan yang sudah kami siapkan,” kata Teguh.

Untuk memaksimalkan pengawasan selama tahapan Pilkada, Teguh juga menegaskan bahwa Bawaslu Mukomuko melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengawas di tingkat kecamatan, desa, hingga kelurahan. Dengan adanya pengawas di setiap tingkatan, Bawaslu berharap dapat meminimalkan pelanggaran dan memastikan Pilkada berjalan lancar dan adil.

BACA JUGA: Bawaslu Kabupaten Mukomuko: Kepala Desa Maju di Pilkada Harus Mundur

”Kami tidak hanya mengandalkan posko pengaduan, tetapi juga melibatkan seluruh pengawas di kecamatan, desa, dan kelurahan untuk memantau setiap tahapan Pilkada, SDM pengawas kami juga terus kami tingkatkan agar mampu menangani berbagai potensi pelanggaran dengan baik,” jelas Teguh.

Bawaslu Mukomuko juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menolak segala bentuk informasi palsu atau hoaks, isu SARA, ujaran kebencian, serta politik uang yang dapat mencederai proses demokrasi. Teguh Wibowo menegaskan bahwa politik uang merupakan ancaman serius bagi integritas pemilu dan harus diberantas secara bersama-sama.

“Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk menolak politik uang, menolak hoaks, dan isu SARA, Ini adalah upaya kita bersama untuk menjaga agar Pilkada tetap bersih dan adil,” ujar Teguh.

BACA JUGA: Bawaslu Bengkulu Gelar Rapat Persiapan Pengawasan Pemilu Kepala Daerah 2024

Ia juga mengajak masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar, serta melaporkan setiap kampanye negatif atau ujaran kebencian yang muncul di media sosial atau di lapangan. Dengan partisipasi aktif masyarakat, Bawaslu berharap dapat menciptakan Pilkada yang damai dan bebas dari pengaruh negatif.

“Politik uang hanya akan merusak proses demokrasi kita, Kami berharap masyarakat bisa membantu kami dengan menolak praktik tersebut dan melaporkannya jika menemui hal semacam itu, Mari kita jaga Pilkada ini agar tetap bersih dan bermartabat,” Imbuh Teguh. (**)

Editor: (KB1) Share
Pewarta: Budi utoyo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *