Bawaslu Kabupaten Mukomuko: Kepala Desa Maju di Pilkada Harus Mundur

Bawaslu Kabupaten Mukomuko
Foto: Ketua Bawaslu Kabupaten Mukomuko Teguh Wibowo, (dok).

Bawaslu Kabupaten Mukomuko: Kepala Desa Maju di Pilkada Harus Mundur

KANTOR-BERITA.COM, MUKOMUKO|| Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, menegaskan bahwa setiap kepala desa yang mendaftar sebagai bakal calon Bupati Mukomuko harus mengundurkan diri dari jabatannya, Ketua Bawaslu Kabupaten Mukomuko Teguh Wibowo, menyatakan hal ini dalam kaitannya dengan aturan yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

“Pada saat seorang kepala desa mendaftarkan diri ke KPU sebagai calon, mereka wajib mengundurkan diri sesuai dengan regulasi yang berlaku,” jelas Teguh di Mukomuko.

Pernyataan ini muncul menyusul informasi yang diterima tentang seorang kepala desa yang juga anggota Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Mukomuko yang mendaftar sebagai bakal calon bupati untuk Pilkada 2024 melalui sebuah partai politik. Teguh menambahkan bahwa belum jelas apakah kepala desa tersebut mendaftar untuk dirinya sendiri atau sebagai perwakilan untuk orang lain, karena Bawaslu belum memasuki tahapan pengawasan yang meliputi aspek tersebut.

Meski demikian, Teguh menekankan bahwa segala aktivitas yang terkait dengan pendaftaran calon bupati tetap terpantau oleh Bawaslu.

”Kami tetap mencatat semua kegiatan yang berkaitan dengan pendaftaran calon, Jika terbukti bahwa ia serius mendaftar, maka secara moral ia sudah seharusnya berani untuk mundur dari jabatan kepala desa,” ungkapnya.

Teguh juga mengungkapkan kekhawatiran tentang potensi pelanggaran yang bisa terjadi, termasuk penggunaan fasilitas negara seperti kendaraan dinas untuk keperluan pendaftaran.

“Jika ada kesalahan yang terjadi, tergantung pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Mukomuko untuk menegakkan disiplin, terutama jika terdapat penggunaan fasilitas negara dalam proses tersebut,” tambahnya.

Lebih lanjut, Teguh menjelaskan bahwa Bawaslu akan mengeluarkan imbauan kepada pemerintah daerah dan pihak terkait sebelum adanya penetapan resmi.

“Imbauan ini kami sampaikan sebagai langkah pencegahan sebelum ada pelanggaran yang terjadi, Ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kepala desa yang mendaftar sebagai calon harus mengundurkan diri sebelum mereka resmi ditetapkan oleh KPU,” tutur Teguh.

Langkah-langkah diambil Bawaslu untuk memastikan integritas dan kepatuhan terhadap regulasi pemilihan umum, serta untuk menjaga keadilan dan kejujuran dalam proses pemilihan bupati di Kabupaten Mukomuko. (**)

Editor: (KB1) Share
Pewarta: Budi Utoyo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *