Pemprov Bengkulu dan Kejaksaan Tinggi Teken PKs untuk Penguatan Hukum dan Pembangunan Berkelanjutan

Pemprov Bengkulu dan Kejaksaan Tinggi Teken PKs untuk Penguatan Hukum dan Pembangunan Berkelanjutan

KANTOR-BERITA.COM, BENGKULU – Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan Kejaksaan Tinggi Bengkulu tandatanganinya Perjanjian Kerjasama, Perjanjian ini difokuskan pada penanganan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, dan diharapkan dapat memberikan arah yang lebih terarah dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah tersebut, Acara berlangsung di Balai Raya Semarak Bengkulu Pada Senin, 22 Januari.

Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menyampaikan pentingnya kerjasama ini dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan terarah di tingkat provinsi. Dengan adanya perjanjian ini, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang akan atau sedang melakukan pembangunan akan mendapatkan pendampingan khusus dari Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan keberlanjutan pembangunan di Provinsi Bengkulu.

“Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkualitas dan sesuai hukum, kami berupaya menjalin kerjasama yang erat dengan Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Harapannya setiap langkah pembangunan yang diambil oleh OPD dapat terus mendapatkan pemantauan dan pendampingan hukum yang optimal,” ujar Gubernur Bengkulu.

Kerjasama ini tidak hanya sekadar formalitas, tetapi lebih kepada penguatan sistem pengawasan dan perlindungan hukum terhadap setiap kebijakan dan tindakan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu. Kejaksaan Tinggi Bengkulu diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam memastikan bahwa setiap aspek pembangunan mematuhi regulasi dan hukum yang berlaku.

BACA JUGA: Kapolda Bengkulu Irjen Pol Armed Wijaya Resmi Buka Turnamen Bergengsi Liga Bola Voli Indoor Putra-Putri

Dalam perjanjian ini, terdapat komitmen untuk saling mendukung antara Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Setiap pihak diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang dibutuhkan untuk kelancaran proses penanganan hukum. Transparansi dan akuntabilitas dianggap sebagai kunci utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Kami berkomitmen untuk memberikan dukungan maksimal kepada Kejaksaan Tinggi Bengkulu dalam menjalankan tugasnya, Kerjasama ini sejalan dengan prinsip-prinsip good governance dan akan menciptakan lingkungan kerja yang lebih kondusif untuk pelaksanaan pembangunan di Provinsi Bengkulu,” tambah Gubernur.

BACA JUGA: Strategi Bupati Seluma Jalin Kerjasama dengan BAKTI Kementerian Kominfo

Tak hanya memberikan pendampingan hukum, Kejaksaan Tinggi Bengkulu juga diharapkan dapat memberikan masukan konstruktif untuk perbaikan kebijakan dan tata kelola di setiap OPD. Dengan demikian, setiap langkah pembangunan dapat disertai dengan evaluasi yang mendalam guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program-program pembangunan.

Selain itu, Kejaksaan Tinggi Bengkulu juga diamanatkan untuk memberikan edukasi hukum kepada seluruh OPD dan pemangku kebijakan di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Pemahaman hukum yang baik diharapkan dapat mencegah potensi pelanggaran hukum dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

BACA JUGA: Permudah Membayar Pajak Bapenda Gelar PKS dengan Bank Bengkulu

Dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini, diharapkan hubungan antara Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Kejaksaan Tinggi Bengkulu semakin solid dan berkelanjutan. Seiring waktu, implementasi kerjasama ini akan menjadi cermin bagi efektivitas dan dampak positifnya terhadap pelaksanaan pembangunan di Provinsi Bengkulu. Masyarakat dan pemangku kebijakan diharapkan dapat merasakan manfaat nyata dari terwujudnya kerjasama yang berkesinambungan ini. (**)

Editor: (KB1) Share
Pewarta: QQ