Paripurna DPRD Kaur Sepakati APBD 2026, Fokus Infrastruktur dan Pelayanan Publik
Kantor-Berita.Com|| Pemerintah Kabupaten Kaur memasuki fase penting dalam perencanaan pembangunan tahun depan setelah Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Kaur resmi digelar pada Jumat, 28 November 2025, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kaur. Pertemuan ini menghasilkan keputusan strategis berupa persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2026, sekaligus menandai langkah awal dalam penetapan arah kebijakan pembangunan yang lebih progresif.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Kaur, didampingi seluruh unsur pimpinan dan anggota dewan. Agenda ini menjadi salah satu rapat paripurna terpenting menjelang tutup tahun, karena menentukan bagaimana program pembangunan, belanja daerah, dan penguatan layanan publik akan diarahkan sepanjang tahun 2026.
||BACA JUGA: Wabup Kaur: Koperasi Harus Jadi Motor Ekonomi Desa
Dalam sambutannya, Bupati Kaur, Gusril Pausi, S.Sos., M.AP, memaparkan fokus utama yang akan menjadi prioritas dalam APBD 2026. Ia menekankan bahwa pemerintah daerah akan memperkuat pembangunan fisik, memperbaiki pelayanan masyarakat, serta mendorong pengembangan infrastruktur strategis yang berdampak langsung pada ekonomi daerah.
Salah satu program unggulan yang ditegaskan Bupati adalah pembangunan Pelabuhan Linau yang masuk dalam proyek prioritas 2026. Pelabuhan ini diharapkan menjadi penggerak baru bagi perekonomian Kaur, membuka akses perdagangan, perikanan, dan pariwisata yang lebih luas.
||BACA JUGA: Politikus Gerindra Herwin Suberhani Minta Evaluasi Total Proyek Jalan Bermasalah di Kaur
“Kami berusaha mempercepat pengembangan Pelabuhan Linau pada tahun 2026. Selain itu, peningkatan daya kelistrikan di Kabupaten Kaur menjadi prioritas demi menjaga kestabilan energi untuk masyarakat dan sektor usaha. Kami juga memperhatikan perbaikan sarana-prasarana Rumah Sakit Umum agar pelayanan kesehatan semakin optimal,” ujar Bupati Gusril dalam pidatonya.
Pemerintah daerah menilai bahwa pembangunan infrastruktur berkualitas akan memberikan manfaat jangka panjang, terutama dalam meningkatkan daya saing Kaur sebagai daerah berkembang dengan potensi sumber daya alam yang besar.
Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kaur disampaikan oleh Firjan Eka Budi, A.P., S.E., dari Fraksi NasDem. Dalam penyampaiannya, ia menegaskan bahwa fraksi-fraksi telah melakukan pembahasan intensif terhadap seluruh komponen Raperda APBD 2026. Evaluasi dilakukan melalui rapat harian, diskusi komisi, hingga telaah dokumen anggaran secara mendalam.
||BACA JUGA: Pemkab Kaur Lakukan Rotasi Jabatan, Dorong Efektivitas dan Kinerja ASN
Menurut Firjan, fraksi-fraksi pada prinsipnya menerima dan menyetujui Raperda APBD 2026, namun dengan sejumlah catatan yang harus ditindaklanjuti pemerintah daerah. Catatan ini mencakup saran untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, memastikan program prioritas benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, dan memperbaiki beberapa indikator penganggaran yang dianggap perlu diperkuat.
“Kami sudah memetakan berbagai masukan dan melakukan evaluasi secara mendetail. Catatan yang kami sampaikan bukan untuk memperlambat proses, tetapi untuk memastikan APBD benar-benar membawa manfaat besar bagi kemajuan Kabupaten Kaur ke depan,” jelas Firjan.
Rapat paripurna berlangsung dalam suasana konstruktif, menunjukkan soliditas antara legislatif dan eksekutif dalam membangun Kabupaten Kaur. Seluruh fraksi baik koalisi pendukung maupun oposisi sepakat bahwa APBD 2026 harus diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memastikan pembangunan berjalan merata.
||BACA JUGA: Pulau Enggano, Seluma, dan Kaur Dapat Proyek Kampung Nelayan dari KKP
Ketua DPRD Kaur dalam sambutannya mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang dinilai terbuka terhadap masukan seluruh fraksi. Ia menegaskan bahwa DPRD tidak hanya berperan sebagai lembaga pengawas, tetapi juga mitra strategis pemerintah dalam menyusun kebijakan daerah.
Kolaborasi ini penting, mengingat Kabupaten Kaur membutuhkan percepatan pembangunan di berbagai sektor seperti infrastruktur dasar, kesehatan, pendidikan, dan peningkatan kapasitas pelayanan pemerintahan. (**)
Editor: (KB1) Share
Pewarta: QQ
