Politikus Gerindra Herwin Suberhani Minta Evaluasi Total Proyek Jalan Bermasalah di Kaur
Kantor-Berita.Com|| Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu, Herwin Suberhani, S.H., M.H., mendesak Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu agar segera turun tangan menindaklanjuti keluhan warga terkait proyek pekerjaan jalan yang dilaksanakan oleh CV KK Global di Kabupaten Kaur, tepatnya dari Desa Suka Rami hingga Tanjung Ganti.
Politikus Partai Gerindra ini menilai proyek tersebut telah menimbulkan keresahan masyarakat karena diduga dikerjakan tidak sesuai dengan standar mutu infrastruktur yang seharusnya. Ia meminta agar pemerintah provinsi tidak tinggal diam dan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh proyek infrastruktur yang sedang berjalan.
||BACA JUGA: Reses Masa Sidang Ke-2 Herwin Tampung Aspirasi dan Tinjau Jembatan Gantung
“Pemerintah provinsi dan dinas teknis jangan menutup mata. Segera lakukan evaluasi total terhadap semua proyek yang tengah berjalan, termasuk pekerjaan jalan oleh CV KK Global di Kaur. Masyarakat sudah banyak mengeluh soal kualitasnya,” tegas Herwin Suberhani, yang juga dikenal sebagai salah satu kader terbaik Partai Gerindra besutan Prabowo Subianto, Kamis (6/11/25).
Herwin mengaku menerima banyak laporan langsung dari masyarakat terkait kondisi jalan yang baru dikerjakan namun sudah menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Menurut warga, beberapa titik di ruas jalan Suka Rami–Tanjung Ganti mulai retak dan bergelombang, padahal proyek tersebut belum lama selesai dikerjakan. Kondisi ini menimbulkan kekecewaan dan kekhawatiran akan ketahanan jalan yang seharusnya menjadi akses vital bagi masyarakat di Kabupaten Kaur.
||BACA JUGA: Proyek Jalan Rp10 Miliar di Bengkulu Dikeluhkan Asal Jadi, Aktivis Soroti Kualitas Pekerjaan
“Keluhan dari warga sudah banyak masuk ke saya. Mereka mempertanyakan kualitas pengerjaan jalan yang dinilai tidak sesuai harapan. Saya minta segera diperbaiki sebelum menimbulkan polemik lebih besar di kemudian hari,” ujar Herwin.
Ia menegaskan, setiap proyek pembangunan yang menggunakan uang rakyat harus diawasi secara ketat. Pemerintah daerah, kata Herwin, tidak boleh hanya fokus pada penyerapan anggaran, tetapi juga harus memastikan hasil pembangunan berkualitas.
Sebagai bagian dari DPRD Provinsi Bengkulu, Herwin mengaku telah berkoordinasi dengan Komisi III DPRD yang membidangi urusan pembangunan dan infrastruktur. Ia meminta agar Komisi III segera melakukan pemanggilan terhadap pihak terkait, termasuk kontraktor pelaksana dan dinas teknis, untuk mendapatkan penjelasan resmi terkait proyek tersebut.
||BACA JUGA: Kajati Bengkulu Cek Langsung Barang Bukti Korupsi Tambang, Pastikan Aset Sitaan Aman
“Saya sudah menyampaikan persoalan ini kepada mitra kami di Komisi III agar segera menindaklanjutinya. Ini harus disikapi dengan serius. Jangan sampai masyarakat menilai DPRD tutup mata terhadap proyek yang bermasalah,” ujarnya.
Politikus yang dikenal vokal dalam memperjuangkan aspirasi rakyat ini menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPRD tidak hanya sebatas rapat dan laporan, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata untuk memastikan seluruh proyek pembangunan berjalan sesuai spesifikasi dan membawa manfaat bagi masyarakat.
Herwin juga menilai kasus ini menjadi momentum bagi Dinas PUPR Provinsi Bengkulu untuk melakukan evaluasi total terhadap seluruh proyek infrastruktur di daerah. Ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap pelaksanaan proyek, mulai dari perencanaan, tender, hingga pengawasan di lapangan.
||BACA JUGA: Kasus Kredit Sawit Rp1,3 Triliun, Pemilik PT DPM di Jerat TPPU
“PUPR harus lebih ketat melakukan pengawasan. Jangan hanya mengandalkan laporan administrasi di atas kertas. Harus ada verifikasi langsung di lapangan agar hasil pekerjaan bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.
Herwin menegaskan bahwa lemahnya pengawasan sering menjadi pintu masuk bagi praktik tidak profesional, mulai dari pengurangan bahan bangunan hingga pelaksanaan proyek yang asal jadi. Akibatnya, pembangunan yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan justru membebani keuangan daerah karena sering kali perlu perbaikan ulang dalam waktu singkat.
Herwin Suberhani menambahkan, proyek jalan Suka Rami–Tanjung Ganti berada di Daerah Pemilihan (Dapil) dirinya. Karena itu, ia merasa memiliki tanggung jawab moral untuk memperjuangkan kepentingan dan aspirasi masyarakat di wilayah tersebut.
||BACA JUGA: DPRD Provinsi Bengkulu Ingatkan BPJN dan Kontraktor Tragedi 2016 Jangan Sampai Terulang
“Ini wilayah Dapil saya, jadi saya tahu betul bagaimana harapan masyarakat terhadap pembangunan jalan ini. Saya tidak ingin kepercayaan mereka kepada pemerintah dan wakil rakyat rusak hanya karena kualitas proyek yang buruk,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah provinsi segera menindaklanjuti laporan warga dengan langkah konkret. Bila perlu, kata Herwin, dilakukan audit teknis independen untuk memastikan seluruh proses pengerjaan sesuai dengan standar mutu yang berlaku.
Sebagai wakil rakyat, Herwin menegaskan komitmennya untuk terus mengawasi dan memperjuangkan pembangunan infrastruktur yang bermutu di Bengkulu. Ia juga mengajak seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, kontraktor, DPRD, hingga masyarakat, untuk bersama-sama menciptakan pembangunan yang transparan dan berkualitas.
||BACA JUGA: Tito Karnavian: Hanya 25 Kepala Daerah Terpilih Ikuti Pendidikan di Lemhannas dan NUS
“Pembangunan infrastruktur bukan hanya soal fisik jalan, tapi juga tentang bagaimana uang rakyat digunakan dengan benar dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Kita ingin Bengkulu maju dengan pembangunan yang berkualitas dan berintegritas,” Pungkas Herwin. (**)
Editor: (KB1) Share
Pewarta: QQ
