Pulau Enggano, Seluma, dan Kaur Dapat Proyek Kampung Nelayan dari KKP
Kantor-Berita.Com, Bengkulu|| Kabar menggembirakan datang dari Pemerintah Provinsi Bengkulu. Dalam pertemuan antara Gubernur Bengkulu Helmi Hasan dan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) RI Sakti Wahyu Trenggono, dipastikan bahwa Bengkulu akan mendapatkan alokasi dana sebesar Rp75 miliar dari pemerintah pusat untuk membangun tiga Kampung Nelayan Merah Putih di wilayah pesisir provinsi tersebut, pada hari selasa, (24/6/25).
Tiga daerah yang akan menjadi sasaran pembangunan kampung nelayan tersebut adalah: Pulau Enggano di Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur, Masing-masing kabupaten akan menerima anggaran sebesar Rp25 miliar, sebagai bagian dari program nasional untuk mengakselerasi pembangunan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan di wilayah pesisir Indonesia.
BACA JUGA: Kunjungan Aspotmar Kasal ke Seluma: Perkuat Pembangunan Kampung Bahari Nusantara
Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas dukungan besar yang diberikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada daerahnya. Menurutnya, perhatian ini sangat tepat sasaran, mengingat Bengkulu memiliki potensi kelautan yang besar namun selama ini masih menghadapi berbagai kendala dalam infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat nelayan.
“Alhamdulillah, ini berkah luar biasa bagi masyarakat pesisir kita. Terima kasih kepada Pak Menteri Sakti Wahyu Trenggono yang telah memberikan perhatian serius terhadap Bengkulu,” ujar Helmi Hasan saat menyampaikan hasil audiensinya di Jakarta.
BACA JUGA: Polda Bengkulu Tangkap Empat Nelayan Terlibat Kasus Narkotika
Gubernur menilai bahwa program Kampung Nelayan Merah Putih ini bukan hanya membangun secara fisik, tetapi juga membawa harapan baru untuk meningkatkan taraf hidup para nelayan dan keluarganya, terutama di wilayah-wilayah terpencil seperti Pulau Enggano yang selama ini minim perhatian.
Program Kampung Nelayan Merah Putih merupakan salah satu inisiatif strategis KKP untuk memperkuat kedaulatan maritim, ekonomi masyarakat pesisir, dan identitas nasional melalui pendekatan pembangunan yang inklusif. Program ini menargetkan: Pembangunan infrastruktur pemukiman nelayan yang layak huni, Fasilitas penunjang perikanan, seperti tempat pelelangan ikan, cold storage, dan dermaga, Pelatihan dan pendampingan ekonomi nelayan melalui koperasi, Peningkatan kualitas hidup melalui akses air bersih, listrik, dan sanitasi, Pemberdayaan perempuan pesisir dan generasi muda nelayan.
Salah satu elemen kunci dari program ini adalah integrasi kampung nelayan dengan Koperasi Merah Putih, yang akan menjadi wadah utama pengelolaan hasil tangkapan dan usaha ekonomi lainnya di desa. Dengan model ini, diharapkan para nelayan tidak hanya menjadi pencari ikan, tetapi juga pelaku ekonomi mandiri yang mengelola hasil tangkapannya secara profesional.
Khusus untuk Pulau Enggano, Gubernur Helmi menyampaikan bahwa selain pembangunan kampung nelayan, pemerintah pusat juga berencana menghadirkan solusi nyata terhadap keterbatasan akses transportasi dan logistik yang selama ini menjadi kendala utama bagi masyarakat di pulau terluar tersebut.
BACA JUGA: Pelindo Solusi Logistik Libatkan UMKM Bagikan Takjil untuk TKBM dan Masyarakat Sekitar
“Dalam pertemuan tersebut, KKP juga menyampaikan rencana penyediaan kapal khusus yang dapat mengangkut penumpang serta hasil bumi dari Enggano ke Kota Bengkulu. Bahkan, sedang dipertimbangkan juga untuk menghadirkan pesawat perintis guna membuka jalur udara,” jelas Helmi.
Menurutnya, kehadiran transportasi laut dan udara yang terjadwal secara reguler akan menjadi game changer bagi Pulau Enggano, yang selama ini sangat tergantung pada cuaca dan akses terbatas.
BACA JUGA: Optimalisasi Potensi Maritim: Kolaborasi TNI AL dan Pemprov Bengkulu
Helmi Hasan menekankan bahwa realisasi pembangunan tiga Kampung Nelayan Merah Putih akan memberikan dampak ekonomi berantai yang besar terhadap daerah. Ia optimistis proyek ini akan menjadi pemicu percepatan pertumbuhan ekonomi di sektor kelautan, perikanan, dan pariwisata.
“InsyaAllah, ini menjadi langkah strategis dan besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berbasis potensi lokal, terutama di wilayah pesisir,” kata Helmi.
Alokasi anggaran sebesar Rp75 miliar ini menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan dan dukungan pemerintah pusat terhadap Provinsi Bengkulu. Helmi menyebut bahwa koordinasi aktif antara pemerintah daerah dan kementerian terkait menjadi kunci keberhasilan membawa program pusat masuk ke daerah.
Helmi juga mengajak seluruh kepala daerah di Bengkulu untuk aktif melakukan pendekatan dan menyampaikan usulan program strategis ke kementerian terkait.
“Pemerintah pusat sangat terbuka. Kita tinggal aktif menyampaikan kebutuhan daerah dan memastikan program berjalan dengan baik. Ini adalah era kolaborasi,” Tandas Helmi. (QQ).
