Mendes Yandri dan Mensos Gus Ipul Perkuat Sinergi untuk Pengentasan Kemiskinan Desa
KANTOR-BERITA.COM, JAKARTA|| Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, menegaskan bahwa upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara lebih intensif. Kemiskinan yang masih terjadi di berbagai wilayah desa tidak hanya menurunkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga meningkatkan beban sosial dan ekonomi secara luas.
Dalam pertemuan dengan Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di kantor Kemendes PDT, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (17/2/25), Mendes Yandri menekankan pentingnya pemanfaatan data tunggal untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
BACA JUGA: Mendes Sebut: Apdesi dan Papdesi Didorong Berkolaborasi untuk Pembangunan Desa Berkelanjutan
“Saya berharap kerja sama ini bisa menyelaraskan data kami, terutama dalam menurunkan angka kemiskinan di desa, Kami siap mendukung dengan data konkret agar program berjalan efektif,” ujar Mendes Yandri.
Data yang akurat menjadi kunci dalam merancang strategi intervensi yang lebih efisien, sehingga bantuan sosial dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
BACA JUGA: Mendes PDT Paparkan 7 Fokus Penggunaan Dana Desa 2025: 20% Wajib Ketahanan Pangan
Sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan, Kemendes PDT telah mengalokasikan Dana Desa untuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Program ini bertujuan membantu keluarga miskin memenuhi kebutuhan pokok mereka serta meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan, Dengan adanya skema ini, keluarga miskin ekstrem di desa dapat memperoleh dukungan Keuangan untuk mengurangi beban hidup mereka.
“Penyaluran BLT Dana Desa diprioritaskan bagi lansia miskin dan penyandang disabilitas, Alokasi maksimal 15% dari Dana Desa digunakan untuk program ini, dengan target penerima manfaat berdasarkan data pemerintah yang valid,” jelas Mendes Yandri.
BACA JUGA: Kemendes PDTT Dorong Optimalisasi Website Desa, Sebagai Alat Pembangunan dan Promosi Potensi desa
Mensos Saifullah Yusuf mengungkapkan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan Indonesia dalam dua periode kepemimpinan Presiden Jokowi hanya mengalami penurunan sebesar 2,2%. Untuk itu, Presiden Prabowo Subianto menetapkan pengentasan kemiskinan sebagai salah satu prioritas utama pemerintahannya.
Dalam rangka percepatan pengurangan kemiskinan, pemerintah meluncurkan program strategis seperti Makan Bergizi Gratis dan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH).
BACA JUGA: Wamendes Riza Patria: Data Tunggal Kunci Efektivitas Pembangunan Desa
“Dalam 10 tahun terakhir, angka kemiskinan di Indonesia hanya turun dari 11,25% di tahun 2014 menjadi 9,36% pada tahun 2023, Presiden Prabowo menargetkan penurunan lebih drastis hingga di bawah 5% pada tahun 2029, serta penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2026,” Ujar Gus Ipul.
Dalam pertemuan ini, Mendes Yandri didampingi oleh sejumlah pejabat tinggi Kemendes PDT, antara lain Sekjen Kemendes PDT Taufik Madjid, Dirjen PPDT Samsul Widodo, serta sejumlah staf ahli dan staf khusus Menteri. Sinergi antara kementerian dan berbagai lembaga terkait diharapkan dapat mempercepat upaya pengentasan kemiskinan di seluruh wilayah Indonesia. (**)
Editor: (One) Share
Kontributor Jakarta: Miftahul
