Kerja Sama Strategis Indonesia–Rusia Jadi Tonggak Transformasi Energi Nasional
Kantor-Berita.Com|| Indonesia terus menunjukkan langkah progresif dalam upaya memperkuat kerja sama internasional di sektor energi, terutama setelah resmi bergabung sebagai anggota baru BRICS. Dalam forum internasional di St. Petersburg, Rusia, Jumat (10/10/2025), Tenaga Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Satya Hangga Yudha Widya Putra menegaskan bahwa Indonesia akan memperdalam kolaborasi strategis dengan Rusia, termasuk dengan dua perusahaan raksasa energi, Gazprom dan Rosneft.
Menurut Satya, yang akrab disapa Hangga, Indonesia terbuka untuk bekerja sama di berbagai sektor energi strategis mulai dari eksplorasi gas raksasa, pengembangan energi nuklir, hingga proyek Carbon Capture Storage (CCS) dan Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS). Langkah ini merupakan bagian dari strategi besar Indonesia dalam mewujudkan net zero emission (NZE) pada tahun 2060.
||BACA JUGA: Kejati Bengkulu Terima SPDP Kasus Suap Rekrutmen PHL PDAM Tirta Hidayah
“Indonesia berfokus pada transformasi strategis energi menuju NZE 2060 dan program hilirisasi di seluruh sektor sumber daya alam,” ungkap Satya dalam pernyataan resmi, Minggu (12/10/2025).
Sebagai anggota baru BRICS kelompok negara yang terdiri dari Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan Indonesia memiliki peluang besar untuk memperkuat posisi strategisnya di kancah energi global. Keanggotaan ini memberi ruang lebih luas bagi Indonesia untuk menjalin kerja sama lintas negara dalam bidang energi bersih, investasi, serta inovasi teknologi.
||BACA JUGA: Sekolah Garuda Diresmikan, Terobosan Pendidikan Unggulan Era Presiden Prabowo
Satya menegaskan bahwa posisi Indonesia sebagai negara berpenduduk terbesar keempat di dunia membuat kebutuhan energi nasional semakin meningkat dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, kerja sama dengan Rusia dan negara-negara BRICS lainnya menjadi kunci untuk mempercepat transformasi energi nasional.
Dalam forum tersebut, Satya memaparkan sejumlah tantangan yang tengah dihadapi Indonesia, termasuk penurunan produksi minyak mentah dan ketergantungan tinggi terhadap impor minyak mentah serta LPG. Kondisi ini, menurutnya, menjadi penyebab kebocoran devisa yang cukup signifikan, bahkan mencapai sekitar Rp523 triliun per tahun.
“Ketergantungan impor ini menimbulkan kerugian devisa besar yang menunjukkan betapa mendesaknya agenda hilirisasi energi nasional,” ujarnya tegas.
||BACA JUGA: Persaingan Ketat Jabatan Sekda Bengkulu: Delapan Pejabat Lolos Seleksi Administrasi, Lanjut ke Tahap Berikutnya
Berbeda dengan minyak, Satya menjelaskan bahwa Indonesia saat ini masih menjadi eksportir gas alam. Surplus gas ini menjadi peluang bagi pemerintah untuk memperkuat neraca perdagangan energi dan meningkatkan nilai tambah melalui hilirisasi.
Untuk mengatasi defisit sumber daya alam dan mengurangi ketergantungan impor, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Hilirisasi Strategis melalui Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Satgas ini mengoordinasikan 26 komoditas vital, termasuk migas, mineral, dan energi baru terbarukan, dengan fokus pada percepatan hilirisasi serta identifikasi proyek strategis nasional.
Satya menegaskan bahwa sektor energi merupakan isu multisektor yang membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Proyek-proyek besar seperti potensi keterlibatan Rosneft dalam pembangunan Kilang Tuban menjadi contoh nyata bahwa kerja sama lintas sektor harus dijalankan dengan serius dan terintegrasi.
||BACA JUGA: Daerah Protes Pemotongan TKD: APPSI Minta Keadilan Fiskal, Bengkulu Terdampak Rp347 Miliar
“Kalau kita ingin memecahkan masalah energi utama di Indonesia, tidak bisa hanya dikerjakan oleh satu kementerian. Diperlukan sinergi antara 14 kementerian, termasuk Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kelautan dan Perikanan, hingga Kepolisian RI,” kata mantan anggota Komisi Energi DPR RI itu.
Satya juga menekankan bahwa transisi energi Indonesia tidak hanya berfokus pada aspek keberlanjutan, tetapi juga harus menjamin aksesibilitas, keterjangkauan harga, dan keberlanjutan lingkungan. Menurutnya, energi bersih harus bisa dinikmati semua lapisan masyarakat tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi nasional.
Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang luar biasa besar—mencapai 3.687 gigawatt (GW). Namun, baru sekitar 0,4 persen yang dimanfaatkan secara optimal. Angka ini menunjukkan peluang besar untuk pengembangan energi terbarukan seperti tenaga surya, panas bumi, angin, dan biomassa.
||BACA JUGA: Sucipto: Arahan Menko AHY Soal Standar Bangunan Publik Adalah Langkah Visioner dan Progresif
“Potensi energi terbarukan Indonesia sangat besar. Ini adalah masa depan energi kita,” kata Satya.
Dalam mendukung agenda Net Zero Emission 2060, pemerintah telah meluncurkan berbagai program konkret. Salah satunya adalah program biodiesel B40, yaitu campuran 40 persen FAME (Fatty Acid Methyl Ester) berbasis kelapa sawit dengan bahan bakar diesel, yang akan diterapkan pada tahun 2025. Selanjutnya, pemerintah menargetkan implementasi B50 pada tahun 2026.
Selain itu, Indonesia menempatkan CCS/CCUS sebagai metode utama dekarbonisasi. Program ini bertujuan untuk menangkap dan menyimpan emisi karbon dari industri besar seperti migas dan manufaktur. Hingga 2030, pemerintah menargetkan 15 proyek CCS/CCUS dapat beroperasi penuh, dengan potensi penyimpanan karbon mencapai 25,5 hingga 68,2 miliar ton CO₂.
||BACA JUGA: AHY Tegaskan Pentingnya Standar Konstruksi Bangunan Untuk Keselamatan Publik
“Teknologi CCS/CCUS adalah langkah penting dalam strategi dekarbonisasi kita. Indonesia memiliki potensi geologi yang sangat besar untuk menyimpan emisi karbon,” jelas Satya.
Selain energi terbarukan, Indonesia juga tengah mempersiapkan langkah strategis dalam pengembangan energi nuklir. Pemerintah berencana memperkenalkan reaktor modular kecil (Small Modular Reactor/SMR) sebagai sumber energi masa depan yang ramah lingkungan dan berdaya tinggi.
“Pemerintah sedang mengkaji penerapan SMR di wilayah Kalimantan dan Sumatra. Teknologi ini dapat menjadi solusi bagi kebutuhan energi berkelanjutan di masa depan,” ujar Satya.
Indonesia menegaskan komitmennya untuk menjadi pemimpin regional dalam transisi energi bersih. Kerja sama dengan Rusia dan negara-negara BRICS diharapkan mampu memperkuat investasi, alih teknologi, dan inovasi di sektor energi nasional.
Langkah ini sejalan dengan visi besar Presiden Joko Widodo yang menekankan hilirisasi sumber daya alam sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan transformasi energi yang inklusif dan berkelanjutan, Indonesia tidak hanya mengejar target NZE 2060, tetapi juga berupaya menciptakan ketahanan energi nasional yang kuat dan mandiri.
“Indonesia siap menjadi bagian penting dari gerakan global menuju masa depan energi bersih,” pungkas Satya Hangga Yudha. (**)
editor: (KB1) Share
Pewarta: QQ
