MoU Jaksa Garda Desa Ditandatangani, Bengkulu Perkuat Tata Kelola Desa
Kantor-Berita.Com|| Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama Kejaksaan Tinggi Bengkulu resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Program Jaksa Garda Desa dengan seluruh Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Bengkulu. Program ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat pendampingan hukum pemerintah desa, sekaligus mendorong terciptanya tata kelola pembangunan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan.
Penandatanganan MoU digelar di Balai Semarak, Senin (17/11), dan berlangsung khidmat dengan dihadiri seluruh unsur pemerintahan daerah se-Bengkulu.
||BACA JUGA: Pemprov Bengkulu dan Kejaksaan Sinergi Kawal Program Jaksa Garda Desa
Prosesi penandatanganan dilakukan secara berurutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri dari tiap kabupaten/kota bersama para kepala daerah masing-masing. Momen ini disaksikan langsung oleh sejumlah pejabat, yakni: Gubernur Bengkulu Helmi Hasan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDTT) Yandri Susanto, Wakil Menteri Koperasi Faridah Farichah, Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan RI Reda Manthovani dan Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu Vicktor Antonius Saragih Sidabutar.
Kehadiran para tokoh pusat dan daerah tersebut menegaskan bahwa Program Jaksa Garda Desa bukan sekadar kerja sama administratif, tetapi menjadi bagian dari strategi nasional untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa di seluruh Indonesia.
||BACA JUGA: Kejari Mukomuko Luncurkan Aplikasi “Jaksa Garda Desa” untuk Cegah Korupsi Dana Desa
Pemerintah Kota Bengkulu turut ambil bagian dalam penandatanganan MoU yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kota Bengkulu, Tony Elfian, atas nama Wali Kota Bengkulu Dedy Wahyudi.
Selain penandatanganan MoU, acara juga diisi dengan penyerahan lahan untuk pembangunan gerai dan pergudangan Koperasi Merah Putih, serta penyerahan bantuan CSR berupa laptop dan printer untuk mendukung sarana administrasi desa dan kelurahan.
Bantuan tersebut diharapkan dapat mempercepat digitalisasi layanan desa dan meningkatkan efektivitas pelayanan publik di tingkat akar rumput.
||BACA JUGA: Festival Bangun Desa, Bangun Indonesia Jadi Pusat Gerakan Nasional
Dalam sambutannya, Menteri Desa PDTT Yandri Susanto menegaskan bahwa pemerintah pusat berkomitmen memperkuat kapasitas desa dalam mengelola anggaran dan menjalankan program pembangunan.
Menurut Yandri, pendampingan oleh kejaksaan melalui Program Jaksa Garda Desa menjadi instrumen strategis dalam mencegah penyimpangan.
“Kami berharap dukungan dari kejaksaan melalui Program Jaksa Garda Desa dapat memperkuat tata kelola pemerintahan desa, khususnya dalam transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan anggaran desa,” ujar Yandri.
||BACA JUGA: Kejaksaan dan Pemkot Bengkulu Kolaborasi Bangun Pemerintahan Bersih Lewat Program Jaga Desa
Ia juga menambahkan bahwa desa merupakan pilar utama pembangunan nasional. Desa yang mandiri akan memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, serta penguatan layanan publik.
“Kita ingin desa-desa di Bengkulu dan seluruh Indonesia menjadi desa yang maju, mandiri, dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Yandri.
Sekda Kota Bengkulu Tony Elfian menilai kerja sama antara Pemprov Bengkulu dan Kejati Bengkulu merupakan langkah besar dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan hingga tingkat kelurahan.
Menurutnya, pendampingan oleh Kejaksaaan sebagai lembaga penegak hukum akan memperkecil ruang terjadinya penyalahgunaan anggaran dan memastikan setiap program berjalan sesuai regulasi.
||BACA JUGA: Cegah Korupsi, KPK Perkuat Pengawasan Dana Desa untuk Pemerataan Ekonomi
“Kerja sama ini menjadi momentum penting bagi kita dalam membangun pemerintahan di tingkat kelurahan yang lebih profesional dan berintegritas,” ujar Tony.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah kota sangat terbantu dengan hadirnya Jaksa Garda Desa, karena dapat mempercepat penyelesaian persoalan administrasi, menekan potensi kesalahan penggunaan anggaran, dan meningkatkan efektivitas pelayanan publik.
“Dengan pendampingan dari kejaksaan sebagai leading sector, kami berharap setiap program pembangunan berjalan tertib, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tandas Tony. (**)
Editor: (KB1) Share
Pewarta: QQ
