PMII Kalbar Geruduk Kejati, Tuntut Tegakkan Hukum Tanpa Intervensi
Kantor-Berita.Com|| Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kalimantan Barat turun ke jalan dan menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalbar, Jumat (7/11/25). Mereka menuntut penegakan hukum yang bersih, transparan, dan bebas dari intervensi. Aksi ini mendapat pengamanan ketat dari aparat kepolisian dan TNI.
Sekitar pukul 13.00 WIB, massa mulai berkumpul di halaman Kejati Kalbar sambil membawa spanduk, poster, dan atribut organisasi. Mereka menyerukan berbagai tuntutan terkait lemahnya penegakan hukum dan dugaan ketidakadilan dalam proses penyelidikan sejumlah kasus di Kalimantan Barat.
||BACA JUGA: Geledah Kantor Yayasan Mujahidin, Kejati Kalbar Sita Dokumen dan Perangkat Elektronik
Dalam orasinya, para mahasiswa menegaskan bahwa hukum di Indonesia, khususnya di Kalbar, masih sering dipersepsikan “tajam ke bawah, tumpul ke atas”. Mereka mendesak Kejati Kalbar menunjukkan komitmen nyata dalam pemberantasan korupsi dan memastikan tidak ada pihak yang kebal hukum.
“Kami datang bukan untuk membuat gaduh, tetapi untuk mempertanyakan konsistensi aparat penegak hukum. Kalbar harus menjadi contoh keadilan yang sesungguhnya. Jangan sampai hukum hanya tajam kepada rakyat kecil, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan penguasa,” teriak salah satu koordinator lapangan dalam orasinya.
||BACA JUGA: Rotasi Pejabat Kejati Kalbar: Emilwan Ridwan Ingatkan Jaksa Jaga Integritas
Mahasiswa PMII menyoroti dugaan adanya intervensi dari pihak eksternal yang memengaruhi jalannya proses hukum di daerah. Mereka menuntut Kejati Kalbar bersikap lebih tegas, profesional, dan terbuka dalam setiap tahap penyelidikan perkara.
Salah satu orator aksi menegaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh dibeda-bedakan berdasarkan status sosial atau kekuasaan seseorang.
“Keadilan sosial harus berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia. Kami tidak ingin hukum hanya berlaku keras bagi masyarakat kecil. Jangan sampai kasus besar dibiarkan, sementara rakyat kecil dihukum berat karena perkara sepele,” ujarnya lantang.
||BACA JUGA: Perbedaan Putusan Kasus Korupsi Bank Kalbar, Kejati Kalbar Tempuh Kasasi
Selain menyampaikan orasi, para mahasiswa juga meminta bertemu langsung dengan pimpinan Kejati Kalbar untuk menyerahkan tuntutan secara resmi. Namun, massa sempat kecewa karena terpisah pagar pengamanan yang dianggap membatasi ruang dialog antara mahasiswa dan pihak Kejati.
Menanggapi aksi tersebut, Asisten Intelijen Kejati Kalbar, Yadi Rahmat, turun langsung menemui massa aksi. Ia menegaskan bahwa Kejati Kalbar tidak menolak aspirasi mahasiswa dan siap berdialog untuk menampung setiap kritik yang disampaikan.
“Kami menyambut baik setiap aspirasi dari masyarakat, termasuk dari rekan-rekan mahasiswa PMII. Delegasi sudah disampaikan kepada saya dan saya siap menerima mereka. Tidak ada penolakan, hanya terjadi sedikit miskomunikasi,” kata Yadi saat ditemui di halaman kantor Kejati.
||BACA JUGA: Gubernur Kalbar Disebut Terlibat Korupsi Infrastruktur, DPP LEGATIS Sebut Bukti Sudah Kuat
Yadi menjelaskan, Kejati Kalbar selama ini berkomitmen menjalankan penegakan hukum secara profesional, transparan, dan terbuka untuk publik. Menurutnya, berbagai perkembangan penanganan perkara rutin diumumkan melalui media massa dan kanal resmi media sosial Kejati.
“Kami selalu terbuka kepada publik. Setiap langkah penyelidikan dan penuntutan kami sampaikan secara berkala. Mungkin sebagian adik-adik mahasiswa belum mengikuti pembaruan informasi tersebut. Tapi kami mengapresiasi masukan dan kritik yang diberikan hari ini sebagai bahan perbaikan ke depan,” ujar Yadi menambahkan.
Dalam kesempatan itu, Yadi menegaskan bahwa Kejati Kalbar bekerja berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan tidak tunduk pada tekanan dari pihak mana pun. Ia memastikan seluruh proses penanganan perkara dilakukan sesuai prosedur dan prinsip keadilan.
||BACA JUGA: Proyek Pelebaran Jalan Rp120,3 M di Kalbar Rusak Parah, Dugaan Korupsi Mencuat
“Kejati Kalbar tetap berkomitmen menjalankan tugasnya secara profesional dan independen. Kami tidak bisa diintervensi oleh siapa pun. Semua kasus ditangani sesuai prosedur dan bukti hukum yang ada,” tegasnya.
Pernyataan Yadi tersebut sedikit meredakan ketegangan di antara peserta aksi. Beberapa perwakilan mahasiswa akhirnya diterima untuk berdialog di dalam gedung Kejati guna menyerahkan dokumen tuntutan secara resmi.
Dalam dokumen tersebut, PMII Kalbar menuliskan sejumlah poin penting, di antaranya:
- Mendesak Kejati Kalbar menegakkan hukum tanpa pandang bulu terhadap seluruh pelaku tindak pidana, termasuk dugaan korupsi yang melibatkan pejabat daerah.
- Menuntut transparansi publik terhadap perkembangan penanganan kasus besar di Kalbar.
- Meminta Kejati Kalbar menolak segala bentuk intervensi politik atau ekonomi dalam proses hukum.
- Mendorong peningkatan integritas aparat penegak hukum agar tetap menjaga marwah keadilan.
Usai menyampaikan tuntutan dan berdialog dengan perwakilan Kejati, massa PMII membubarkan diri secara tertib. Namun, mereka menegaskan akan kembali menggelar aksi lanjutan jika tuntutan yang disampaikan tidak segera direspons secara konkret.
||BACA JUGA: Kementerian PU Rombak Satker dan PPK BPJN Kalimantan Barat 2025: Ini Daftarnya
“Kami menghargai dialog yang sudah dilakukan hari ini, tapi kami akan terus memantau. Jika Kejati Kalbar tidak menindaklanjuti poin-poin yang kami sampaikan, kami akan kembali turun dengan massa yang lebih besar,” ujar salah satu perwakilan PMII usai aksi.
Massa kemudian meninggalkan halaman Kejati Kalbar sambil meneriakkan yel-yel semangat dan menyerukan pesan moral agar aparat hukum tidak bermain-main dengan kepercayaan publik.
Aksi berjalan damai tanpa insiden berarti. Pihak kepolisian dan TNI yang mengamankan jalannya demonstrasi tetap bersiaga hingga massa benar-benar meninggalkan lokasi. (Mulyadi).
