Terapkan Melalui QRIS Pemkot Pontianak Optimalkan Pajak dan Retribusi Daerah

QRIS Pontianak
Foto: mengoptimalkan pajak daerah melalui pemanfaatan teknologi digital, Pemkot Pontianak dorong penerapan QRIS, Walikota Pontianak Edi Rusdi Kamtono memimpin rapat Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Aula SSA Kantor Wali Kota, Jumat (22/8/2025), (Ft/Dok).

Terapkan Melalui QRIS Pemkot Pontianak Optimalkan Pajak dan Retribusi Daerah

Kantor-Berita.Com, Pontianak|| Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menegaskan komitmennya untuk mengoptimalkan pajak daerah melalui pemanfaatan teknologi digital. Salah satu langkah strategis yang sedang didorong adalah penerapan QRIS dinamis untuk berbagai transaksi pembayaran, termasuk pajak dan retribusi daerah.

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menegaskan bahwa digitalisasi sistem pembayaran bukan lagi sebuah pilihan, melainkan kebutuhan. Menurutnya, masyarakat harus didorong untuk semakin terbiasa menggunakan layanan digital karena hal ini tidak hanya memudahkan mereka, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

BACA JUGA: Polresta Pontianak Tetapkan Pejabat PPK Perumahan sebagai Tersangka Gratifikasi

“Digitalisasi pembayaran perlu kita dorong lebih serius. Misalnya, dengan memberikan insentif bagi masyarakat yang bertransaksi menggunakan QRIS. Bentuknya bisa berupa kupon undian, tumbler, atau gantungan kunci sebagai hadiah langsung,” ungkap Edi usai memimpin rapat Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Aula SSA Kantor Wali Kota, Jumat (22/8/2025).

Edi menjelaskan, penerapan QRIS dinamis adalah bagian dari inovasi pemerintah untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah. Dengan sistem pembayaran berbasis digital, pencatatan transaksi menjadi lebih rapi, cepat, dan minim risiko kebocoran.

BACA JUGA: Seorang Pria Ditemukan Meninggal di Rumahnya, Warga Komplek Taman Anggrek Pontianak Geger

“Inovasi ini tidak hanya soal kemudahan masyarakat. Lebih dari itu, ini adalah upaya kita dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah agar lebih modern, transparan, dan akuntabel,” tambahnya.

Ia meminta seluruh jajarannya, mulai dari Sekretaris Daerah, Kepala Badan Keuangan, Asisten Ekonomi dan Pembangunan, hingga tim teknis, bekerja lebih keras dan berkoordinasi secara efektif.

“Kota Pontianak punya potensi besar. Sekarang waktunya kita serius menindaklanjuti digitalisasi ini agar hasilnya lebih optimal,” tegas Edi.

BACA JUGA: Warga dan Pedagang Dukung KKPI dan Pemkot Pontianak Kelola Pasar Nipah Kuning

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pontianak, Ruli Sudira, menyampaikan bahwa sejumlah program digitalisasi sudah berjalan. Beberapa di antaranya adalah implementasi service API SNAP, Virtual Account, hingga QRIS untuk pembayaran PBB-P2, BPHTB, pajak daerah lainnya, serta berbagai retribusi.

“Melalui aplikasi E-Ponti, masyarakat bisa membayar berbagai jenis kewajiban secara lebih cepat, praktis, dan aman,” jelas Ruli.

Ia menambahkan bahwa sistem multipayment menggunakan QRIS Merchant sudah diterapkan di banyak sektor pelayanan publik, mulai dari parkir Alun-Alun Kapuas, sewa bus BRT, sewa lapangan olahraga, kolam renang, rumah potong hewan, hingga retribusi penyedotan limbah tinja.

BACA JUGA: Pembangunan Trotoar Jalan Gajah Mada Pontianak, Fasilitas Modern Estetis dan Nyaman

Tidak hanya itu, retribusi kios atau lapak pasar kini juga bisa dibayar melalui Virtual Account Diskumdag. Inovasi ini memudahkan para pedagang pasar untuk memenuhi kewajibannya tanpa harus antre atau membawa uang tunai.

Meski capaian ini cukup signifikan, Ruli menilai masih banyak ruang untuk pengembangan lebih lanjut.

“Kami akan memperluas pemanfaatan QRIS ke gedung parkir, juru parkir resmi, hingga pasar tradisional. Dengan begitu, masyarakat semakin terbiasa menggunakan pembayaran digital. Di sisi lain, penerimaan daerah bisa tercatat secara lebih transparan dan akuntabel,” ujarnya.

BACA JUGA: Pemkot Pontianak Pangkas 50% Anggaran Perjalananan Dinas Demi Kesejahteraan Masyarakat

Salah satu pilar penting dalam digitalisasi ini adalah kerja sama dengan Bank Kalbar. Integrasi sistem keuangan daerah dengan layanan perbankan diharapkan mempercepat proses modernisasi tata kelola pajak dan retribusi.

Menurut Ruli, target utama Pemkot adalah mengalihkan seluruh retribusi daerah ke sistem digital. Dengan langkah ini, pelayanan publik dapat berlangsung lebih efisien, risiko kebocoran bisa ditekan, dan masyarakat mendapat pengalaman bertransaksi yang lebih nyaman.

“Kami optimistis, digitalisasi pembayaran terintegrasi dengan Bank Kalbar akan menjadi pilar penting dalam memperkuat keuangan daerah. Semua retribusi nantinya diarahkan ke sistem digital agar lebih efisien, modern, dan transparan,” pungkasnya. (Yan’S).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *