Provinsi Maluku Jajaki Kerja Sama Bank Daerah dengan Studi Banding ke Bengkulu
KANTOR-BERITA.COM, BENGKULU|| Pemerintah Provinsi Maluku mengadakan kunjungan kerja ke Pemerintah Provinsi Bengkulu. Kunjungan ini bertujuan untuk berkonsultasi dan memperoleh panduan terkait rencana kerja sama antara Bank Maluku dan Bank BJB. Acara tersebut berlangsung di ruang Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu pada hari rabu, (16/10/24) dan menjadi momentum penting untuk membahas langkah-langkah teknis dalam memfasilitasi kerja sama antar bank daerah.
Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Isnan Fajri, dengan hangat menyambut kunjungan delegasi dari Maluku. Ia menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Bengkulu senang menjadi tujuan studi banding bagi Provinsi Maluku, terutama dalam konteks kerja sama bank daerah. Ia menjelaskan bahwa Bank Bengkulu telah menjadi pelopor dalam menginisiasi kerja sama antar bank daerah dengan Bank BJB, sehingga pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki Bengkulu bisa menjadi contoh dan referensi bagi Maluku.
BACA JUGA: Kinerja Bank Bengkulu Melejit Usai Bergabung dengan Skema KUB BJB
Isnan Fajri menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Bengkulu siap memberikan arahan dan wawasan mengenai proses, prosedur, serta langkah-langkah teknis yang diperlukan untuk membentuk kerja sama yang efektif antara pemerintah daerah dan bank. Ia menekankan pentingnya perencanaan yang matang dan sinergi antara pemerintah dan pihak bank dalam mengoptimalkan potensi kerja sama tersebut.
“Bengkulu siap berbagi pengalaman mengenai bagaimana kami menjalankan kerja sama dengan Bank BJB, Kami berharap dengan pengetahuan yang kami miliki, Provinsi Maluku dapat memanfaatkan momen ini untuk mengembangkan rencana kerjasamanya dengan baik,” ujar Isnan.
BACA JUGA: Bank Bengkulu Cabang Jakarta Berikan Kendaraan Listrik untuk Anjungan Bengkulu di TMII
Dalam kesempatan ini, Roby Wijaya, yang menjabat sebagai Divisi Corporate Secretary Bank Bengkulu, turut memberikan penjelasan dan penekanan terkait kepatuhan terhadap aturan dalam kerja sama antar bank daerah. Menurutnya, kerja sama yang melibatkan bank daerah harus tetap memastikan bahwa kendali utama berada di tangan pemerintah provinsi sebagai pemegang saham utama. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan kepentingan dan menghindari adanya ketidakselarasan antara pihak bank dan pemerintah daerah.
Roby menekankan bahwa pemerintah provinsi perlu mengawasi dan mengendalikan seluruh proses kerja sama dengan bank daerah, sehingga semua kepentingan, baik dari sisi pemerintah maupun masyarakat, tetap terjaga dengan baik. Ia menyebutkan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam kerja sama harus menjadi prioritas utama, dan peran pemerintah sangat vital dalam menjaga hal ini.
BACA JUGA: OJK Bengkulu Dorong Inklusivitas Keuangan Bagi Disabilitas melalui Kolaborasi Lintas Sektor
“Kami di Bank Bengkulu selalu memastikan bahwa setiap langkah yang kami ambil sesuai dengan arahan dan regulasi dari pemerintah provinsi sebagai pemegang saham utama, Kepatuhan dan kendali pemerintah sangat penting untuk menjaga keseimbangan serta memastikan bahwa kerja sama ini memberikan manfaat optimal bagi daerah,” kata Roby.
Pemerintah Provinsi Maluku menyampaikan harapan mereka bahwa konsultasi ini dapat memberikan wawasan yang jelas mengenai struktur kerja sama yang optimal antara pemerintah daerah dan bank. Mereka ingin mendapatkan gambaran rinci tentang bagaimana mekanisme kerja sama yang sebaiknya dibentuk, baik melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) maupun melalui pembentukan sistem formal yang memungkinkan kerja sama berjalan lebih terstruktur dan profesional. (**)
Editor: (KB1) Share
Pewarta: QQ