Pj Walikota Bengkulu Arif Gunadi Sampaikan Nota APBD 2025
KANTOR-BERITA.COM, KOTA BENGKULU|| Penjabat (Pj) Walikota Bengkulu, Arif Gunadi, baru saja menyampaikan pidato pengantar terkait Nota Penjelasan Walikota Bengkulu terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2025. Pidato ini disampaikan dalam rapat paripurna yang berlangsung di ruang rapat Ratu Agung, kantor DPRD Kota Bengkulu pada Senin, (21/10/24), Acara tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Bengkulu, Herimanto, didampingi oleh Wakil Ketua I Rahmat Widodo dan Wakil Ketua II Riduan.
Dalam sambutannya, Arif Gunadi menekankan pentingnya kolaborasi yang erat antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat luas dalam menyusun dan mendukung APBD 2025 Kota Bengkulu. Sinergi antara semua pihak, menurut Arif, sangat diperlukan untuk memastikan bahwa APBD yang diusulkan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat dan berfokus pada pembangunan yang berkelanjutan di Kota Bengkulu.
Salah satu poin utama dalam pidato Arif adalah bahwa APBD 2025 dirancang tidak hanya untuk mempertahankan stabilitas keuangan kota, tetapi juga untuk menciptakan inklusivitas serta keberlanjutan pembangunan di berbagai sektor. APBD ini diharapkan dapat menjadi dasar yang kuat untuk pembangunan berkelanjutan di Kota Bengkulu, melalui berbagai program yang telah berjalan maupun yang baru direncanakan.
Arif menekankan pentingnya menjaga program-program unggulan yang telah terbukti memberikan dampak positif bagi masyarakat. Program-program ini, menurutnya, harus terus diperkuat dan diperluas, terutama yang berhubungan dengan pelayanan publik, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan sosial. Selain itu, keberlanjutan program tersebut juga menjadi salah satu prioritas utama pemerintah kota, yang diharapkan mampu menciptakan dampak jangka panjang bagi masyarakat.
BACA JUGA: Rapat Paripurna Seluma Bahas Kesepakatan KUA/PPAS APBD 2025
Lebih jauh, APBD 2025 tidak hanya mengutamakan pembangunan fisik, tetapi juga aspek sosial dan ekonomi. Pemerintah kota berkomitmen untuk menyusun kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kualitas hidup warga kota Bengkulu secara keseluruhan.
Dalam rapat tersebut, Arif Gunadi juga menekankan bahwa pengelolaan APBD harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Komitmen pemerintah kota dalam hal ini adalah untuk selalu melibatkan berbagai pihak dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan anggaran. Dengan transparansi, masyarakat dapat memantau dan berpartisipasi dalam memastikan bahwa anggaran digunakan sesuai dengan kebutuhan publik dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
BACA JUGA: Melalui Rapat Paripurna KUA-PPAS APBD Kota Bengkulu 2025 di Sahkan, 1,3 T di Targetkan
Komitmen ini terlihat dalam keterbukaan informasi dan pelaporan keuangan yang akan dilakukan secara berkala, serta pengawasan dari lembaga-lembaga yang berwenang. DPRD sebagai lembaga legislatif, lanjut Arif, juga memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap rupiah dari APBD digunakan dengan efisien dan efektif demi kemajuan Kota Bengkulu.
Dalam pidato tersebut, Arif Gunadi juga menjelaskan beberapa prioritas utama yang akan diusung dalam APBD 2025. Di antaranya adalah:
- Peningkatan Infrastruktur: Salah satu fokus utama adalah pengembangan infrastruktur kota, termasuk jalan, jembatan, dan fasilitas umum yang menunjang aktivitas masyarakat sehari-hari. Pemerintah kota akan mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk memastikan infrastruktur kota dapat terus berkembang dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat.
- Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan: APBD 2025 juga akan diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan. Arif menegaskan bahwa investasi di sektor pendidikan dan kesehatan sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan berdaya saing tinggi di masa depan.
- Pemberdayaan Ekonomi Lokal: Pemerintah kota juga berkomitmen untuk memberdayakan ekonomi lokal melalui berbagai program yang mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dukungan terhadap UMKM diharapkan dapat memperkuat perekonomian daerah dan menciptakan lapangan kerja baru.
- Peningkatan Kesejahteraan Sosial: Selain sektor-sektor ekonomi, APBD 2025 juga akan difokuskan pada upaya-upaya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat. Program-program kesejahteraan ini akan mencakup bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat miskin, serta peningkatan akses terhadap layanan sosial dasar.
Editor: (KB1) Share
Pewarta: QQ