Pemprov Bengkulu Tingkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Integritas dengan Dukungan KPK
KANTOR-BERITA.COM, BENGKULU|| Kepala Satgas Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Korupsi (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Wilayah I, Uding Joharudin, mengungkapkan bahwa tata kelola pemerintahan di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini terlihat dari angka Monitoring Center for Prevention (MCP) Pemprov Bengkulu yang terus meningkat. Pada tahun 2023, MCP Pemprov Bengkulu mencapai angka 84 dan diprediksi akan terus meningkat pada tahun 2024.
Namun demikian, Uding menyoroti bahwa Survei Penilaian Integritas (SPI) Pemprov Bengkulu masih perlu diperbaiki karena nilainya tergolong rendah, Masih banyak laporan yang masuk ke Korsupgah KPK terkait adanya indikasi oknum pelayanan barang/jasa dan perizinan yang kurang berintegritas.
BACA JUGA: Inovasi Terkini SPI KPK: Penilaian Integritas MPP Bengkulu Melalui Pendekatan Online
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Isnan Fajri, menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Bengkulu menyambut baik pendampingan dan pengawasan yang dilakukan oleh Tim Korsupgah KPK RI. Kehadiran KPK dinilai sangat positif karena dapat membantu Pemprov Bengkulu mengantisipasi celah-celah korupsi, terutama di bidang perizinan.
Lebih lanjut, Sekda Isnan mengakui bahwa masih ada beberapa pelayanan perizinan atau rekomendasi dari OPD teknis yang dinilai lamban dan memiliki persyaratan yang dianggap masyarakat sulit untuk diurus. Isnan menegaskan pentingnya perbaikan dalam pelayanan publik agar masyarakat dapat merasakan manfaat dari upaya pencegahan korupsi yang dilakukan.
BACA JUGA: Ketua KPK Sementara Nawawi Fokus pada Pencapaian Target Kinerja Dalam Pemberantasan Korupsi
Dalam rangka meningkatkan integritas dan tata kelola pemerintahan, Pemprov Bengkulu akan terus berkolaborasi dengan KPK. Isnan menekankan bahwa Pemprov Bengkulu berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aspek pemerintahan. Hal ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Bengkulu juga akan memperkuat sistem pengawasan internal untuk mencegah terjadinya praktik korupsi. Isnan menyebutkan bahwa setiap OPD harus memiliki mekanisme pengawasan yang ketat dan efektif. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap proses pelayanan publik berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BACA JUGA: Bimtek SPIP Daerah: Upaya Pemberantasan Korupsi dan Pengelolaan Keuangan yang Lebih Baik
Pemerintah Provinsi Bengkulu juga akan terus meningkatkan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) dalam hal integritas dan pelayanan publik. Pelatihan dan pendidikan anti-korupsi akan menjadi bagian penting dari program pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Pemprov Bengkulu. Dengan demikian, diharapkan setiap ASN memiliki pemahaman yang kuat tentang pentingnya integritas dan anti-korupsi dalam menjalankan tugasnya.
Dalam upaya meningkatkan nilai SPI, Pemprov Bengkulu juga akan memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Isnan menekankan bahwa peran serta masyarakat sangat penting dalam upaya pencegahan korupsi. Oleh karena itu, Pemprov Bengkulu akan membuka ruang partisipasi bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintahan.
BACA JUGA: Cegah Korupsi Pemda, KPK gelar Sosialisasi Sistem MCP
KPK, melalui Tim Korsupgah, akan terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Pemprov Bengkulu. Uding Joharudin menegaskan bahwa KPK berkomitmen untuk mendukung setiap upaya yang dilakukan oleh Pemprov Bengkulu dalam meningkatkan integritas dan tata kelola pemerintahan. KPK akan memberikan pendampingan dan saran perbaikan yang diperlukan agar upaya pencegahan korupsi dapat berjalan dengan efektif.
Isnan Fajri juga mengajak seluruh aparatur di Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk bekerja dengan penuh integritas dan profesionalisme. Ia menegaskan bahwa setiap ASN memiliki tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.
BACA JUGA: Inspektorat Kota Bengkulu Gelar Penyuluhan Antikorupsi untuk Tingkatkan Integritas Pegawai
“Kita harus bekerja bersama-sama untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, Setiap langkah yang kita ambil harus selalu mengedepankan kepentingan masyarakat,” kata Isnan.
Dalam kesempatan tersebut, Isnan juga menyampaikan terima kasih kepada KPK atas dukungan dan pendampingannya. Ia berharap kerjasama ini dapat terus berlanjut dan memberikan hasil yang positif bagi pembangunan di Bengkulu.
“Kami berkomitmen untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, Dengan dukungan KPK, kami yakin dapat mencapai tujuan tersebut,” tambahnya.
BACA JUGA: PJ Bupati Benteng Lepas Roadshow Bus KPK RI
Ke depan, Pemerintah Provinsi Bengkulu akan terus mengedepankan prinsip-prinsip good governance dalam setiap kebijakan dan program yang dijalankan. Isnan Fajri menegaskan bahwa integritas dan transparansi akan selalu menjadi landasan utama dalam menjalankan pemerintahan.
“Kami akan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memastikan setiap program pembangunan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat,” pungkas Isnan. (**)
Editor: (KB1) Share
pewarta: QQ
