KANTOR-BERITA.COM, BENGKULU – Pemerintah Provinsi Bengkulu menerima hasil laporan audit dari BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu. Hasil laporan audit ini mencakup berbagai aspek, termasuk laporan audit terhadap beberapa Perangkat Daerah seperti Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu.
Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Hamka Sabri, menyampaikan hal ini setelah pertemuan dengan Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu di Ruang Kerja Sekda Bengkulu pada Rabu(02/08).
Foto: Sekda bengkulu Hamka Sabri saat menerima kepala perwakilan BPKP Wilayah Bengkulu Rusdy Sofyan beserta jajarannya di ruangan kerja sekda bengkulu (Cek)
Menurut Hamka, hasil penilaian dari laporan audit BPKP ini termasuk laporan audit untuk triwulan I, yang mencakup sampel dari Dinas Pertanian dan beberapa dinas lainnya. Selain itu, dalam hasil laporan audit ini juga terdapat masukan terkait penanganan COVID- 19 selama masa pandemi beberapa waktu lalu.
” Ada beberapa masukan, termasuk tadi masalah COVID- 19. Kita mendapatkan evaluasi untuk tahap ke II dan III kegiatan vaksinasi yang masih rendah. Namun, tahap I vaksinasi kita mendapatkan hasil laporan audit yang bagus, karena pada saat itu pandemi belum berakhir dan masyarakat masih merasa perlu untuk divaksin,” jelas Hamka.
Selain itu, Hamka juga menyampaikan bahwa hasil laporan audit menunjukkan data kemiskinan Provinsi Bengkulu yang masih cukup tinggi, meskipun presentase penurunannya juga tergolong tertinggi secara nasional.
” Kami mendapatkan masukan tentang tingginya tingkat kemiskinan di Provinsi Bengkulu, tetapi kami juga mendapat apresiasi atas penurunan kemiskinannya yang mencapai presentase tertinggi secara nasional,” tambahnya.
Hamka menegaskan bahwa masukan- masukan dari hasil laporan audit triwulan I ini akan dijadikan pedoman dan akan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu, Rusdy Sofyan, menyampaikan bahwa fokus pengawasan pada semester I tahun 2023 mencakup beberapa bidang, seperti reformasi SDM, penguatan konektivitas, ketahanan pangan, serta beberapa aktivitas keuangan dan pembangunan daerah.
” Ini merupakan hasil evaluasi monitoring tahap awal di tahun 2023. Kami telah menyampaikan kepada stakeholder mengenai hal- hal yang perlu diperbaiki dalam penyusunan laporan keuangan dan prinsip kebermanfaatan program yang dilaksanakan,” jelas Rusdy.
Dengan hasil laporan audit ini, diharapkan Pemerintah Provinsi Bengkulu dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan dan efisiensi pengelolaan sumber daya untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan.
Editor: (Kb1) Share
Mangcek
