Pemkot Bengkulu Genjot Realisasi MCP untuk Ciptakan Pemerintahan Bersih dan Transparan
KANTOR-BERITA.COM, KOTA BENGKULU|| Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu semakin aktif dalam mempercepat realisasi Monitoring Center for Prevention (MCP) yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan capaian program pencegahan korupsi di Kota Bengkulu, sekaligus membuktikan komitmen Pemkot dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.
Pada Rabu, (30/10/24), Pj Walikota Bengkulu Arif Gunadi bersama Inspektur Inspektorat Eka Rika Rino, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Widodo, serta jajaran Pemkot lainnya menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Monitoring dan Evaluasi (Monev) MCP tingkat Provinsi Bengkulu , Jambi, dan Kepulauan Riau yang digelar oleh KPK. Rakor ini berlangsung di Pusat Pemantauan Diskominfo Kota Bengkulu dan fokus pada pembahasan strategi keragaman MCP di wilayah Bengkulu.
BACA JUGA: KPK Evaluasi Capaian MCP dan SPI di Pemkot Bengkulu, Dorong Kolaborasi untuk Pencegahan Korupsi
Berdasarkan data yang ada, per 30 Oktober 2024, Kota Bengkulu telah mencapai nilai MCP sebesar 74,22 persen. Angka ini merupakan yang tertinggi di antara pemerintah daerah lain di Provinsi Bengkulu, termasuk sembilan kabupaten yang ada. Melihat hasil positif ini, Pemkot Bengkulu optimis mampu mencapai target MCP di atas 84 persen pada akhir tahun, melampaui capaian tahun sebelumnya.
MCP (Monitoring Center for Prevention) adalah program strategi yang digagas KPK untuk mendorong pencegahan korupsi di tingkat pemerintah daerah. MCP dirancang agar pemerintah daerah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola, sehingga potensi korupsi dapat ditekan secara signifikan. Pada bagian ini, MCP mengulas kinerja pemerintahan pada delapan intervensi utama, yaitu:
- Perencanaan dan Penganggaran APBD – Melibatkan transparansi dalam proses perencanaan dan penganggaran untuk memastikan alokasi dana yang tepat sasaran.
- Pengadaan Barang dan Jasa – Fokus pada transparansi dalam proses lelang dan pengadaan untuk menghindari praktik korupsi.
- Perizinan – Meningkatkan pelayanan publik yang transparan dan mudah diakses guna mencegah perlindungan hukum.
- Pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) – mengawasi pengawasan internal yang kuat untuk meminimalkan potensi penyimpangan.
- Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) – Mengedepankan pengelolaan sumber daya manusia yang transparan dan profesional.
- Optimalisasi Pajak Daerah – Memaksimalkan pendapatan asli daerah melalui sistem perpajakan yang terkelola dengan baik.
- Manajemen Aset Daerah – mengatur kepemilikan dan pemanfaatan aset daerah secara efektif dan efisien.
- Tata Kelola Keuangan Daerah – Mengoptimalkan manajemen keuangan daerah yang berlandaskan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Dengan fokus pada delapan bidang ini, MCP membantu menciptakan pemerintahan daerah yang lebih profesional dan berintegritas.
Dalam Rakor tersebut, Pj Walikota Bengkulu Arif Gunadi menyampaikan komitmen Pemkot Bengkulu untuk mempercepat pemenuhan indikator yang ditetapkan KPK pada delapan bidang MCP. Ia menyatakan bahwa Pemkot akan terus memaksimalkan langkah-langkah strategi untuk mencapai target di atas 84 persen pada akhir tahun ini. Menurut Arif, percepatan ini dilakukan melalui berbagai pendekatan, termasuk optimalisasi peran instansi-instansi terkait untuk memastikan setiap indikator MCP terpenuhi.
BACA JUGA: Hendarsyah Apresiasi MCP Kabupaten Seluma Raih Peringkat Pertama di Provinsi Bengkulu
Arif juga menyebutkan bahwa Pemkot Bengkulu akan meningkatkan koordinasi antar dinas untuk memperkuat komitmen dalam pencegahan korupsi. Kerjasama lintas instansi ini dinilai penting untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan. (**)
Editor: (KB1) Share
Pewarta: QQ
