Pemkab Bengkulu Utara Susun Kajian Risiko Bencana
Kantor-Berita.Com|| Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara mulai memperkuat strategi mitigasi bencana melalui penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang dilakukan secara partisipatif dan berbasis data lapangan. Upaya tersebut ditandai dengan dibukanya kegiatan Sosialisasi Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Bengkulu Utara oleh Bupati Bengkulu Utara Arie Septia Adinata, Selasa (23/12/25).
Kegiatan yang mengusung tema “Membangun Pemahaman Bersama dalam Penyusunan Kajian Risiko Bencana yang Partisipatif” ini digelar di Ruang Command Center Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara. Sosialisasi tersebut diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perangkat daerah, camat, hingga unsur teknis yang terlibat langsung dalam penanggulangan bencana.
||BACA JUGA: Pemprov Bengkulu Apel Siaga Waspadai Bencana Hidrometeorologi
Dalam sambutannya, Bupati Arie Septia Adinata menegaskan bahwa penyusunan dokumen KRB merupakan langkah strategis untuk mengurangi dampak bencana secara sistematis dan terencana. Menurutnya, Bengkulu Utara sebagai daerah yang memiliki keragaman kondisi geografis dan potensi bencana perlu memiliki peta risiko yang akurat dan dapat dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan.
“Dokumen Kajian Risiko Bencana ini bukan sekadar formalitas. Ini adalah fondasi penting bagi kita semua untuk membangun kesiapsiagaan dan mengurangi risiko bencana secara nyata di Bengkulu Utara,” ujar Arie.
||BACA JUGA: Bengkulu Utara Gelar Mutasi Pejabat Eselon III & IV, Bupati: Pejabat Baru Diminta Langsung Kerja
Arie menjelaskan, penyusunan KRB menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk beralih dari pola penanganan bencana yang bersifat reaktif menuju pendekatan yang lebih preventif. Selama ini, penanganan bencana kerap dilakukan setelah kejadian, sementara aspek mitigasi dan pencegahan belum maksimal.
“Kita ingin mengubah paradigma. Jangan hanya sibuk menangani bencana setelah terjadi. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita meminimalkan risikonya sejak awal,” kata Arie.
Menurut dia, pendekatan tersebut hanya dapat dilakukan apabila pemerintah memiliki data yang lengkap dan valid terkait potensi bencana di setiap wilayah. Oleh karena itu, keterlibatan semua pihak, terutama pemerintah kecamatan, menjadi sangat krusial dalam proses penyusunan kajian risiko bencana.
||BACA JUGA: Pemkab Bengkulu Utara Hadirkan BTS Internet di Enggano, Desa Banjarsari Siap Terkoneksi Digital
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bengkulu Utara juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan sosialisasi, termasuk tim penyusun dan para peserta yang hadir. Ia menilai, komitmen bersama ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam membangun sistem pengurangan risiko bencana yang berkelanjutan.
“Saya menyampaikan apresiasi kepada Pak Suharto dan rekan-rekan, serta seluruh peserta yang telah meluangkan waktu dan berkomitmen untuk mendukung terlaksananya Pengurangan Risiko Bencana di Kabupaten Bengkulu Utara,” ujar Arie.
Ia berharap, sosialisasi ini tidak berhenti pada pemahaman konsep semata, tetapi benar-benar diimplementasikan dalam bentuk pengumpulan data, pemetaan risiko, serta perencanaan program mitigasi yang terintegrasi.
||BACA JUGA: Dana TKD Dipangkas, Bupati Bengkulu Utara Ngadu ke Menteri PUPR Pastikan Proyek Prioritas Lanjut
Salah satu penekanan utama dalam arahan Bupati adalah peran camat sebagai ujung tombak pengumpulan data risiko bencana. Arie meminta seluruh camat di Bengkulu Utara untuk secara aktif mendata potensi bencana di wilayah masing-masing, mulai dari banjir, longsor, hingga bencana lainnya yang pernah terjadi.
“Kajian Risiko Bencana ini datanya berasal dari kecamatan. Saya minta para camat sudah mulai mendata potensi bencana di wilayah masing-masing. Data inilah yang nanti menjadi acuan kita bersama,” tegas Arie.
Ia menambahkan, data yang dikumpulkan tidak hanya mencakup jenis dan lokasi bencana, tetapi juga dampak yang ditimbulkan, tingkat kerawanan, serta kapasitas wilayah dalam menghadapi bencana. Dengan data yang lengkap, pemerintah daerah dapat menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran. (**)
Editor: (KB1) Share
Pewarta: Rio
