Dana TKD Dipangkas, Bupati Bengkulu Utara Ngadu ke Menteri PUPR Pastikan Proyek Prioritas Lanjut
Kantor-Berita.Com|| Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara bergerak cepat menyikapi kebijakan pemerintah pusat yang memangkas anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026. Bupati Bengkulu Utara, Arie Septia Adinata, SE, M.Ap, melakukan audiensi langsung dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI, Ir. Dody Hanggodo, di Kantor Kementerian PUPR Jakarta, Rabu (15/10/2025).
Pertemuan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan program pembangunan di Bengkulu Utara tetap berjalan di tengah penyesuaian anggaran nasional. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, dana transfer ke daerah (TKD) dalam APBN 2026 mengalami penurunan sekitar Rp155 triliun dibandingkan alokasi pada tahun 2025.
||BACA JUGA: Kepala SMPN 28 Bengkulu Utara Klarifikasi Isu Proyek Sekolah, Tegaskan Semua Sesuai Prosedur dan Diawasi Ketat
Dalam pertemuan tersebut, Menteri PUPR Dody Hanggodo menjelaskan bahwa kebijakan pemangkasan TKD merupakan bagian dari strategi pemerintah pusat untuk melakukan reformasi fiskal nasional dan memperkuat efisiensi anggaran pembangunan.
Namun, ia tidak menampik bahwa keputusan ini akan menimbulkan dampak besar bagi pemerintah daerah, terutama pada tiga aspek utama: pertumbuhan ekonomi daerah, pembangunan infrastruktur, dan pelayanan publik.
||BACA JUGA: Kejaksaan dan Pemkot Bengkulu Kolaborasi Bangun Pemerintahan Bersih Lewat Program Jaga Desa
“Kami memahami bahwa pemangkasan TKD ini akan menimbulkan tekanan bagi daerah. Namun pemerintah pusat tidak akan tinggal diam. Jika ada daerah yang mengalami kesulitan akibat kebijakan ini, kami siap turun tangan untuk memberikan pendampingan dan solusi,” ujar Dody Hanggodo.
Dody juga menegaskan bahwa meskipun terjadi pemotongan dana transfer, pemerintah pusat tetap berkomitmen untuk mendorong pembangunan infrastruktur di daerah-daerah strategis, termasuk Bengkulu Utara.
“Kementerian PUPR akan tetap mendukung pembangunan di Bengkulu Utara. Kami akan mencari skema pendanaan alternatif agar proyek-proyek prioritas tetap berjalan,” tambahnya.
||BACA JUGA: Pagu Anggaran Kementerian PUPR 2026 Rp118,5 Triliun untuk Infrastruktur, Ini Rinciannya
Dalam dialog tersebut, Menteri PUPR menegaskan bahwa pemangkasan dana TKD bukan berarti penghentian pembangunan daerah. Justru pemerintah pusat mendorong daerah untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mencari sumber pendanaan lain, seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), hibah luar negeri, dan pembiayaan berbasis proyek strategis nasional.
“Kami membuka peluang bagi daerah untuk mengajukan proyek prioritas dengan sistem pembiayaan alternatif. Selama proyek tersebut produktif dan memiliki manfaat luas, kami akan mendukung,” kata Dody.
Menanggapi situasi tersebut, Bupati Bengkulu Utara Arie Septia Adinata menegaskan komitmennya untuk tetap memperjuangkan pembangunan bagi masyarakatnya. Ia menyatakan bahwa pihaknya memahami kondisi keuangan negara, namun daerah juga memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga momentum pembangunan dan pelayanan publik.
||BACA JUGA: APBD Sintang 2026 Kena Pangkas, Pemkab Tegaskan Pelayanan Publik Tetap Prioritas
“Kami tidak akan tinggal diam. Meski dana transfer pusat berkurang, kami tetap berupaya sekuat tenaga memperjuangkan pembangunan agar tidak terhambat,” tegas Arie usai pertemuan dengan Menteri PUPR.
Arie menjelaskan bahwa Pemkab Bengkulu Utara akan melakukan berbagai langkah adaptif, di antaranya efisiensi anggaran daerah, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), serta optimalisasi kerja sama dengan sektor swasta dan pemerintah pusat melalui program sinergi pembangunan.
“Kami akan memprioritaskan program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Pembangunan jalan, perumahan rakyat, air bersih, dan fasilitas publik lainnya tetap menjadi fokus utama,” jelasnya. (**)
Editor: (KB1) Share
Pewarta: QQ
