Pasar Modern di Pontianak Dikritik: Proyek APBD Dinilai Tidak Maksimal dan Berpotensi Rugikan Negara
KBRN1 NUSANTARA, PONTIANAK|| Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak tengah menjadi sorotan terkait pembangunan pasar modern yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Burhanudin Abdullah, SH, Ketua DPW Pro Garda Indonesia Bersatu (Progib) Kalimantan Barat, mengkritik keras proyek pembangunan tersebut, Ia menilai pasar modern yang dibangun dengan dana pemerintah daerah justru tidak dimanfaatkan secara maksimal, khususnya di lantai dua, sehingga berpotensi merugikan keuangan negara.
Burhanudin Abdullah mengungkapkan, pasar modern di beberapa lokasi di Kota Pontianak, seperti di Perumnas I dan Pasar Dahlia, menunjukkan banyak kelemahan dari sisi fungsi dan pemanfaatan.
BACA JUGA: Pelindo Pontianak Adakan Pelatihan Sertifikasi Halal untuk UMKM Tingkatkan Daya Saing Produk
“Bangunan lantai dua di pasar-pasar modern hampir seluruhnya tidak digunakan, Bahkan kondisinya saat ini sangat kumuh dan tidak layak disebut sebagai pasar modern,” tegas Burhanudin dalam pernyataannya pada Senin (13/1/25).
Ia menjelaskan bahwa lantai dasar pasar-pasar tersebut masih digunakan pedagang untuk berjualan, tetapi lantai dua sering kali kosong tanpa aktivitas, Minimnya minat pedagang untuk menempati lantai dua pasar modern tersebut menjadi masalah utama yang belum terselesaikan, Akibatnya fungsi pasar modern sebagai pusat perdagangan yang ideal tidak tercapai.
BACA JUGA: Pemkot Pontianak Canangkan Pemanfaatan Gerakan Menanam Pekarangan, Dalam Pengendalian inflasi
Menurut Burhanudin, pembangunan pasar modern bertingkat yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat menjadi pemborosan anggaran, Dana yang dialokasikan melalui APBD untuk pembangunan infrastruktur tersebut seharusnya digunakan lebih bijaksana untuk sektor lain yang lebih mendesak.
“Anggaran yang tidak efektif ini bisa menimbulkan kerugian negara, terutama jika bangunan pasar modern tersebut dibiarkan mangkrak tanpa memberikan manfaat nyata, bahwa pembangunan infrastruktur seharusnya dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat setempat, bukan hanya demi memenuhi target pembangunan fisik semata,” Ujar Burhanudin.
BACA JUGA: Pemkab Kayong Utara Alokasikan Rp23,5 Miliar untuk Pengendalian Inflasi 2025
Burhanudin juga mengkhawatirkan adanya implikasi hukum jika bangunan yang tidak termanfaatkan itu terus dibiarkan tanpa solusi, “Bangunan yang mangkrak dapat menjadi beban keuangan daerah dan berpotensi memunculkan masalah hukum di masa depan,” tambahnya.
Burhanudin memberikan sejumlah saran kepada Pemkot Pontianak agar dapat meningkatkan efisiensi anggaran dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, Salah satu saran utamanya adalah menghentikan pembangunan pasar modern bertingkat.
BACA JUGA: Pj Gubernur Kalbar Sebut: PLBN Entikong Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi dan Etalase Perbatasan
“Daripada terus membangun pasar modern berlantai dua yang nantinya tidak digunakan, lebih baik anggaran tersebut dialokasikan untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak, seperti perbaikan jalan atau peningkatan fasilitas umum,” ujarnya.
Ia juga menyarankan agar Pemkot lebih memprioritaskan pembinaan dan pengelolaan pasar tradisional yang sudah ada, Dengan pengelolaan yang baik, pasar tradisional dapat menjadi pusat perdagangan yang efisien tanpa memerlukan pembangunan baru yang memakan biaya besar.
BACA JUGA: Pontianak Raih APBD Award 2024: Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik di Indonesia
Burhanudin berharap Pemkot Pontianak lebih bijak dalam merencanakan proyek pembangunan di masa depan. Ia mengingatkan bahwa setiap rupiah dari anggaran daerah harus dimanfaatkan sebaik mungkin demi kesejahteraan masyarakat.
“Efisiensi anggaran bukan hanya soal penghematan, tetapi juga tentang memastikan bahwa setiap proyek yang dikerjakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” Tegas Burhanudin. (KB10)
Pewarta: Yan’S
