Mendes PDT: Pemerintah Dorong Desa Tematik untuk Ketahanan Pangan Nasional Mulai 2025
KANTOR-BERITA.COM, JAKARTA|| Komitmen pemerintah untuk menghentikan impor komoditas seperti beras, jagung, gula dan garam mulai Januari 2025 memberikan peluang besar bagi desa-desa di Indonesia untuk mengembangkan potensi lokalnya, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, menilai kebijakan ini dapat menjadi momentum penting untuk memacu desa-desa menjadi swasembada pangan melalui pengelolaan potensi lokal secara optimal.
Dalam kunjungan kerjanya ke Desa Bongkasa Pertiwi, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Bali, Yandri Susanto mengajak masyarakat untuk memanfaatkan peluang ini dengan fokus pada pengembangan desa tematik. Menurutnya, desa bisa mengidentifikasi potensi unggulan yang dimiliki, seperti padi, cabai, ikan nila, hingga telur, untuk menciptakan keunikan yang berkontribusi pada kemandirian pangan.
BACA JUGA: Kemendes PDTT Dorong Optimalisasi Website Desa, Sebagai Alat Pembangunan dan Promosi Potensi desa
“Ini adalah peluang besar, terutama bagi para petani, termasuk di Jembrana, Gianyar, Badung, Karangasem dan daerah lainnya, Mari kita pacu desa-desa untuk menjadi swasembada pangan dengan menciptakan desa tematik, Misalnya desa padi, desa cabai, desa ikan nila, atau desa telur. Fokus pada potensi yang ada, jangan ubah apa yang sudah menjadi kekuatan desa,” kata Yandri, Senin (13/01/25).
Yandri menjelaskan bahwa langkah ini sejalan dengan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa 2025, Peraturan tersebut mewajibkan setiap desa untuk mengalokasikan minimal 20 persen dari total Dana Desa guna melaksanakan program ketahanan pangan.
BACA JUGA: PJ Bupati Bengkulu Tengah Raih Penghargaan GTTGN XXV Oleh Kemendes PDTT
Program ketahanan pangan ini menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam menciptakan kemandirian pangan nasional, Mendes PDT mengimbau desa-desa untuk memanfaatkan Dana Desa secara efektif melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi di tingkat desa.
“BUMDes harus menjadi tulang punggung ekonomi desa, Jangan sampai BUMDes hanya menjadi formalitas tanpa kegiatan nyata, Dengan peran aktif BUMDes, kita bisa mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pemerataan ekonomi di desa,” tegas Yandri.
Desa Bongkasa Pertiwi menjadi salah satu contoh konkret dalam menjalankan program ketahanan pangan, Desa ini telah melakukan berbagai langkah inovatif, seperti menanam cabai untuk memenuhi kebutuhan pangan nabati serta mendistribusikan indukan babi sebagai komoditas lokal yang potensial.
Pengelolaan indukan babi di desa ini tidak hanya bermanfaat secara ekonomi, tetapi juga menghasilkan energi terbarukan berupa biogas yang diolah dari kotoran ternak. Ini menunjukkan bagaimana desa dapat memanfaatkan komoditas lokal secara maksimal untuk menciptakan keberlanjutan ekonomi dan lingkungan.
“Program seperti pembagian indukan babi ini menunjukkan bahwa potensi lokal bisa memberikan manfaat ganda, baik secara ekonomi maupun lingkungan, Desa harus terus berinovasi untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dengan sebaik-baiknya,” ujar Yandri.
BACA JUGA: Wamenkomdigi Dorong Pengembangan Desa Digital untuk Peningkatan Ekonomi dan Layanan Publik
Pengelolaan Dana Desa untuk ketahanan pangan tidak hanya meningkatkan produksi pangan lokal, tetapi juga memberikan dampak positif langsung kepada masyarakat. Dengan program seperti desa tematik dan optimalisasi BUMDes, masyarakat desa dapat menikmati peningkatan pendapatan, ketersediaan lapangan kerja, dan kesejahteraan yang lebih merata.
Selain itu, pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada impor komoditas dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Program ketahanan pangan desa juga memberikan solusi untuk menjaga stabilitas harga komoditas di pasar, yang seringkali menjadi tantangan bagi petani di daerah. (**)
Editor: (KB1) Share
Pewarta: QQ
