LSM Parameter Nusantara Investigasi Aroma Korupsi dalam Pembangunan Jembatan Pedalaman Mempawah

Pembangunan Jembatan Pedalaman Mempawah
LSM Parameter Nusantara Investigasi Aroma Korupsi dalam Pembangunan Jembatan Pedalaman Mempawah, (Ft/Ist/Yan).

LSM Parameter Nusantara Investigasi Aroma Korupsi dalam Pembangunan Jembatan Pedalaman Mempawah

KANTOR-BERITA.COM, MENPAWAH|| Pembangunan jembatan Pedalaman di Mempawah Provinsi Kalimantan Barat yang dibiayai oleh APBD tahun 2023 dengan pagu dana sebesar 3,9 miliar rupiah dan dilaksanakan oleh CV. Surya Karya Indah menjadi sorotan warga Pedalaman. Pada Sabtu, 9 Juni 2024, warga melayangkan protes terkait kualitas proyek ini, yang memicu Ketua Umum LSM Parameter Nusantara Bersatu, Sabar Sinaga SE, untuk turun langsung ke Kalimantan Barat guna menginvestigasi pembangunan jembatan tersebut.

Dalam investigasi yang dilakukan oleh Sabar Sinaga pada tanggal 18 Juni 2024, ditemukan berbagai ketidaksesuaian pada proyek pembangunan jembatan Pedalaman yang menghubungkan Pulau Pedalaman dengan Keraton Amantubillah Mempawah. Proyek ini, yang dikelola oleh Dinas PUPR Kabupaten Mempawah, diduga sarat dengan praktik korupsi.

BACA JUGA: Tanah Longsor, Jalan Poros Penghubung Desa Nanga Nyuruh Melawi Putus

Sabar Sinaga menyatakan, “Pembangunan jembatan dengan anggaran 3,9 miliar rupiah ini diduga kuat tidak memenuhi standar kualitas yang diharapkan, Hasil pekerjaan tidak sesuai dengan bestek yang ditetapkan, terdapat kegagalan konstruksi dan muncul isu bahwa proyek ini telah dianggarkan dua kali, Hal ini sangat mencurigakan dan menunjukkan adanya dugaan korupsi dalam pekerjaan pembangunan jembatan ini.”

Hasil investigasi menunjukkan kondisi jembatan yang sangat memprihatinkan. Penurunan struktur jembatan terjadi secara signifikan, sehingga mengakibatkan keretakan pada beberapa bagian. Selain itu, ditemukan tiang penyanggah yang miring dan diduga pekerjaan pondasi tidak sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) maupun spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.

“Kami menemukan tiang penyanggah yang miring dan bahu jembatan yang mengalami penurunan, Ini menunjukkan bahwa pekerjaan pondasi dilakukan asal-asalan, Akibatnya, jembatan mengalami keretakan dan kondisi ini sangat membahayakan pengguna jembatan,” jelas Sabar Sinaga.

BACA JUGA: Proyek Pembangunan Jembatan Pulau Pedalaman Mempawah: Warga Protes Minta APH Usut

Dengan adanya temuan ini, Sabar Sinaga mendesak Kejaksaan Tinggi untuk segera memeriksa Kepala Dinas PUPR dan Kabid Bina Marga Kabupaten Mempawah. Ia menegaskan pentingnya penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam proyek ini guna memastikan tidak ada lagi proyek infrastruktur yang dikerjakan secara asal-asalan.

“Kami meminta Kejaksaan Tinggi untuk memeriksa Kepala Dinas PUPR dan Kabid Bina Marga Kabupaten Mempawah, Penegakan hukum sangat penting untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan, Ini demi keselamatan masyarakat dan penggunaan anggaran yang tepat sasaran,” tambahnya.

Sabar Sinaga menggarisbawahi bahwa kualitas pekerjaan yang buruk pada proyek pembangunan jembatan ini bukan hanya merugikan negara dari segi finansial, tetapi juga membahayakan keselamatan masyarakat. Jembatan yang seharusnya menjadi fasilitas umum yang aman malah menjadi ancaman karena potensi runtuh atau kerusakan lainnya.

BACA JUGA: OTT KPK di Kalimantan Timur: Lima Tersangka, Dua Pejabat Negara dan Tiga Pihak Swasta

”Jembatan ini seharusnya menjadi sarana yang memudahkan mobilitas masyarakat, Namun dengan kualitas pekerjaan yang buruk, justru menjadi ancaman bagi keselamatan masyarakat, Ini tidak bisa dibiarkan,” tegasnya.

LSM Parameter Nusantara Bersatu berencana untuk terus memantau perkembangan kasus ini dan memberikan laporan berkala kepada pihak berwenang. Mereka juga mengajak masyarakat untuk turut serta mengawasi proyek-proyek pembangunan di daerah mereka guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik.

“Kami akan terus memantau perkembangan kasus ini dan memberikan laporan kepada pihak berwenang, Kami juga mengajak masyarakat untuk aktif mengawasi proyek-proyek pembangunan di daerah mereka, Hanya dengan kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah, kita bisa memastikan penggunaan dana publik yang transparan dan akuntabel,” tutup Sabar Sinaga. (**)

Editor: (KB2) Share
Pewarta: Trisyanto (tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *