Proyek Pembangunan Jembatan Pulau Pedalaman Mempawah: Warga Protes Minta APH Usut

Proyek Pembangunan Jembatan Pulau Pedalaman Mempawah: Warga Protes Minta APH Usut

KANTOR-BERITA.COM, MENPAWAH|| Pembangunan Proyek jembatan Pedalaman Mempawah APBD tahun 2023 dengan Pagu Dana sebesar 3,9 milyar yang di laksanakan oleh CV. Surya Karya Indah , dengan panjang 21 meter dan lebar 8 meter, di protes warga Pedalaman Sabtu (9/6/24).

temuan dilapangan terhadap pekerjaan proyek pembangunan jembatan Pulau Pedalaman menuju Keraton Amantubillah Mempawah yang nilainya miliaran rupiah oleh Dinas PUPR kabupaten mempawah KalBar ,wajib di usut tuntas ,diduga pelaksanaan pekerjaan pembangunan jembatan kental dengan korupsi.

Kalau di lihat dari pekerjaan pembangunannya jembatan yang nilainya 3,9 M dianggarkan dengan hasil kualitas pekerjaan Patut diduga tidak sesuai bestek,gagal kontruksi,bahkan ada isu yg berkembangan bahwa penganggaran pada proyek pembangunan pengganti jembatan pulau pedalaman 2 kali dianggarkan, berdasarkan perhitungan teknis dgn penganggaran sangat mencurigakan ada nya dugaan praktek korupsi pekerjaan jembatan pulau pedalaman ,firmansyah yg akrap dgn panggilan Bujang siap menindak lanjuti laporannya pada Dir Tipikor Polda Kal bar untuk di usut tuntas

BACA JUGA: OTT KPK di Kalimantan Timur: Lima Tersangka, Dua Pejabat Negara dan Tiga Pihak Swasta

Sudianto Nursasi, Direktur IJW Mempawah, dalam konfirmasi terpisah, menyatakan kesiapannya untuk mendampingi Firmansyah dalam proses ini.

“Saya akan mendampingi Firmansyah dan mendukung proses hukum untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam dugaan korupsi proyek pembangunan jembatan Pulau Pedalaman dapat diusut hingga akhir,” ujarnya dengan tegas.

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, bertanggung jawab atas pengawasan proyek ini. Mereka diharapkan untuk menyelidiki secara menyeluruh terkait nilai miliaran rupiah yang telah dialokasikan untuk pembangunan jembatan yang sekarang menuai kontroversi. Berdasarkan laporan lapangan, proyek pembangunan jembatan yang dianggarkan sebesar 3,9 miliar rupiah ternyata tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan, bahkan ada dugaan bahwa anggaran untuk proyek pengganti jembatan Pulau Pedalaman telah dialokasikan dua kali.

BACA JUGA: Kejaksaan Agung Lakukan Mutasi Besar-Besaran di Bengkulu: Berikut Daftar Pejabat yang Dimutasi

Proyek-proyek infrastruktur seperti pembangunan jembatan memiliki peran yang sangat vital dalam pengembangan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa setiap anggaran yang dialokasikan untuk proyek-proyek tersebut benar-benar digunakan dengan efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kasus seperti ini menyoroti pentingnya pengawasan yang ketat dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik, untuk menghindari praktik korupsi yang merugikan negara dan masyarakat.

Kegiatan pemantauan dan evaluasi yang intensif dari pemerintah daerah dan lembaga terkait merupakan langkah yang penting dalam mencegah dan mengatasi potensi penyimpangan dalam pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur. Masyarakat pun memiliki peran yang signifikan dalam mengawasi dan melaporkan setiap indikasi penyimpangan atau pelanggaran yang terjadi.

Dalam konteks ini, perlunya keterlibatan aktif dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan infrastruktur tidak dapat diabaikan. Laporan yang disampaikan oleh Bujang merupakan bukti nyata dari kepedulian dan tanggung jawab sosial masyarakat terhadap penggunaan dana publik secara transparan dan efektif. (**)

Editor: (KB1) Share
Pewarta: Trisyanto, (Tim)