Exit Meeting Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dan BPK

Exit meeting
Foto: Exit meeting Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara bersama BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu, acara berlangsung di Balai Daerah Arga Makmur pada Rabu (3/4/2024).

Exit Meeting Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dan BPK

KANTOR-BERITA.COM, BENGKULU UTARA – Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara baru-baru ini mengadakan pertemuan penutup atau exit meeting dengan tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bengkulu. Acara ini dilaksanakan di Balai Daerah Arga Makmur pada Rabu (3/4/2024), menandai penyelesaian pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bengkulu Utara untuk tahun anggaran 2023.

Acara penting ini dihadiri oleh Bupati Bengkulu Utara, Ir. H. Mian, Satrio Raharjo selaku Ketua Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, H. Fitriyansyah, S.STP, MM, dan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.

Exit meeting
Foto: Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, H. Fitriyansyah, S.STP, MM (Kanan) pada saat Exit meeting BPK Provinsi Bengkulu dengan Pemerintah Bengkulu Utara, acara berlangsung di Balai Daerah Arga Makmur pada Rabu (3/4/2024).

Dalam arahannya, Bupati Bengkulu Utara, Ir. H. Mian, menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada tim BPK atas bimbingan dan arahan selama proses pemeriksaan berlangsung. Beliau menekankan bahwa dengan selesainya pemeriksaan ini, telah diperoleh gambaran mengenai kondisi keuangan daerah, termasuk adanya beberapa kekeliruan yang kini terus dibenahi melalui komunikasi yang intensif dengan BPK, sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku.

“Kami berkomitmen untuk memanfaatkan setiap kesempatan yang ada untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah,” ujar Bupati Mian.

BACA JUGA: BPK RI dan Pemkab Rejang Lebong Gelar Exit Meeting Terkait LKPD 2023

Beliau juga mengungkapkan harapannya agar saran dan masukan dari BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu dapat menjadi pedoman untuk melakukan perbaikan di masa yang akan datang.

Sementara itu, Ketua Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu, Satrio Raharjo, menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara atas dukungan dan kerjasama yang diberikan selama proses pemeriksaan berlangsung. Raharjo menyoroti kelancaran proses pemeriksaan, termasuk penyediaan data dan klarifikasi yang diperlukan.

BACA JUGA: Exit Meeting Pemeriksaan Keuangan LKPD Provinsi Bengkulu 2023: Upaya Menuju Predikat WTP

“Kami berterima kasih atas kerjasama yang baik, yang telah memungkinkan proses pemeriksaan berjalan lancar dan tanpa hambatan,” tutur Raharjo.

Langkah-langkah perbaikan yang akan diambil berdasarkan rekomendasi BPK diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pengelolaan keuangan daerah. Ini penting tidak hanya untuk memastikan penggunaan anggaran yang efisien dan efektif, tetapi juga untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

BACA JUGA: Optimis Pemkot Bengkulu Raih Predikat WTP ke-6 LKPD TA.2023

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara mengakui pentingnya proses pemeriksaan ini sebagai sarana untuk mengevaluasi dan meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya umpan balik yang konstruktif dari BPK, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi area-area yang memerlukan perhatian dan perbaikan untuk mencapai pengelolaan keuangan yang lebih baik.

Kedepannya, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara berencana untuk terus memperkuat sistem pengendalian internal dan meningkatkan kapasitas SDM di bidang pengelolaan keuangan. Ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang telah ditetapkan, sekaligus memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat.

BACA JUGA: Evaluasi Kinerja Jalan Tahun 2021-2023: Kerjasama Positif antara BPK RI dan Pemerintah Provinsi Bengkulu

Exit meeting ini menjadi bukti komitmen Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara untuk terus berusaha memperbaiki dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Melalui kolaborasi yang erat dengan BPK dan stakeholder terkait lainnya, diharapkan dapat tercipta sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik, transparan, dan akuntabel, yang pada akhirnya akan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (**)

Editor: (KB1) Share
Pewarta: Rio

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *