Dua Raperda Diketok Palu DPRD Kota Bengkulu: Langkah Strategis untuk Kemajuan Kota

Dua Raperda Diketok Palu DPRD Kota Bengkulu: Langkah Strategis untuk Kemajuan Kota

KANTOR-BERITA.COM, KOTA BENGKULU – Dua rancangan peraturan daerah (raperda) mengenai retribusi dan pajak daerah telah resmi disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bengkulu melalui sidang paripurna pada Selasa, 14 November 2023. Sidang paripurna ini dihadiri oleh Penjabat (Pj) Walikota Bengkulu, Arif Gunadi, yang memberikan dukungan langsung terhadap keputusan tersebut.

Kedua raperda tersebut telah melalui serangkaian rapat pembahasan yang komprehensif di lingkungan DPRD. Raperda pertama berkaitan dengan pencabutan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan, sedangkan raperda kedua mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Jubir DPRD Usai, Reni Heryanti, menyampaikan laporan hasil pembahasan, Ketua DPRD, Supriyanto, yang memimpin rapat paripurna, meminta persetujuan dari seluruh anggota DPRD yang hadir, yang berjumlah 26 orang. Secara lisan, seluruh anggota DPRD yang hadir menyetujui kedua raperda tersebut untuk ditingkatkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Proses selanjutnya dilakukan dengan menandatangani berita acara persetujuan terhadap dua raperda tersebut. Penandatanganan ini melibatkan Pj Walikota Bengkulu Arif Gunadi, Ketua DPRD Kota Bengkulu, dan Sekretaris DPRD Kota Bengkulu. Tanda tangan ini menjadi langkah formal yang menandai kesepakatan dan persetujuan dari pihak terkait.

BACA JUGA: Paripurna DPRD Kota Bengkulu Sahkan Perubahan APBD 2023

Setelah penandatanganan berita acara paipurna, Pj Walikota Arif Gunadi menyampaikan pendapat akhir sebagai wakil eksekutif. Ia mengucapkan terima kasih dan dianugerahi setinggi-tingginya kepada DPRD atas kerjasamanya dan kesungguhan dalam membahas kedua raperda tersebut dengan cermat. Arif Gunadi menyoroti pentingnya keterlibatan semua pihak terkait untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi Kota Bengkulu.

Tentang pencabutan Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan, Arif Gunadi menyampaikan harapannya terkait dampak positif yang akan dihasilkan. Pencabutan ini diharapkan akan menciptakan iklim usaha dan investasi yang lebih menguntungkan di Kota Bengkulu. Para investor diharapkan dapat merasakan kemudahan dan kepastian hukum dalam menjalankan usaha mereka di Kota Bengkulu.

BACA JUGA: Pimpinan DPRD Kota Bengkulu Dengar Pendapat Antara Masyarakat dengan Pabrik Semen Merah Putih

“Ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan daya saing dan menarik lebih banyak investasi ke Kota Bengkulu. Dengan pencabutan Perda tersebut, kita berharap iklim usaha semakin lancar, para investor semakin tertarik, dan Kota Bengkulu dapat lebih maju,” ungkap Arif Gunadi. (**)

Editor: (KB1) Share

Mangcek