Dana Transfer Pusat Turun, Pemprov Bengkulu Siapkan Strategi Efisiensi
Kantor-Berita.Com|| Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu kini tengah menghadapi tantangan besar dalam menyusun rencana pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah untuk tahun anggaran 2026. Hal ini menyusul adanya proyeksi penurunan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat sebesar Rp347,93 miliar.
Kondisi tersebut disampaikan langsung oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, saat membuka Sosialisasi Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Balai Raya Semarak Bengkulu, Kamis (13/11). Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Bengkulu dan dihadiri oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemprov Bengkulu.
||BACA JUGA: Herwan Antoni Pimpin Rapat TPAD Bahas APBD 2026, Tekankan Efisiensi dan Transparansi
Dalam sambutannya, Herwan Antoni menegaskan bahwa turunnya Dana Transfer dari pusat menjadi tantangan serius bagi daerah dalam menjaga kesinambungan pembangunan. Namun demikian, ia menekankan bahwa kondisi ini harus dijadikan momentum untuk berinovasi dan memperkuat tata kelola anggaran yang lebih efisien, efektif, dan berorientasi hasil.
“Kondisi fiskal kita memang semakin ketat, tapi bukan berarti kita berhenti membangun. Justru ini saatnya kita berinovasi, bekerja lebih cerdas, dan memprioritaskan program yang langsung dirasakan masyarakat,” ujar Herwan.
||BACA JUGA: Pemprov Bengkulu Rayakan HKN ke-61, Sekaligus Penyerahan Penghargaan Kepada Pelaku Usaha
Herwan menjelaskan, penurunan TKD ini bukan hanya dialami Bengkulu, tetapi juga beberapa daerah lain di Indonesia sebagai dampak dari kebijakan penyesuaian fiskal nasional. Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta untuk menyusun program berbasis hasil dan dampak, bukan hanya serapan anggaran.
Meski dihadapkan pada keterbatasan fiskal, Herwan menegaskan bahwa visi utama Pemprov Bengkulu tidak berubah, yakni percepatan pembangunan infrastruktur dasar, terutama jalan dan jembatan, melalui Program Jalan Mulus Bengkulu Maju.
“Kita tetap fokus pada peningkatan kualitas jalan dan jembatan. Karena infrastruktur adalah tulang punggung ekonomi rakyat. Kalau jalan mulus, ekonomi akan bergerak, akses pendidikan dan kesehatan juga membaik,” kata Herwan.
||BACA JUGA: Daerah Protes Pemotongan TKD: APPSI Minta Keadilan Fiskal, Bengkulu Terdampak Rp347 Miliar
Ia menambahkan, pembangunan infrastruktur tidak hanya soal beton dan aspal, tetapi menyangkut fondasi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Jalan yang baik akan membuka akses pasar bagi petani, mempermudah mobilitas barang dan jasa, serta mendukung pariwisata daerah.
Dalam forum tersebut, Herwan juga meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan review menyeluruh terhadap rencana kerja dan anggaran masing-masing. Ia menekankan pentingnya inovasi dalam pengelolaan sumber daya agar setiap rupiah anggaran memiliki nilai tambah bagi masyarakat.
“Kita harus berani berinovasi. Kalau selama ini ada program yang belum optimal, kita evaluasi. Setiap rupiah dari APBD harus punya dampak nyata bagi masyarakat. Fokus pada hasil, bukan sekadar kegiatan,” tegasnya.
||BACA JUGA: UMKM Bengkulu Utara Naik Kelas, Produk Lokal Raih Izin Edar BPOM
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKAD Provinsi Bengkulu, M. Rizqi Al Fadli, mengungkapkan bahwa penurunan Dana Transfer Daerah menjadi tantangan sekaligus peluang untuk memperkuat efisiensi dan meningkatkan kualitas belanja publik.
“Kita harus memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar produktif. Fokusnya bukan hanya pada efisiensi, tapi juga bagaimana menata kembali prioritas agar pembangunan tetap berjalan efektif di tengah keterbatasan fiskal,” ujar Rizqi.
Menurutnya, BKAD bersama OPD terkait akan memperkuat sistem pengawasan dan pelaporan keuangan agar tidak ada kebocoran anggaran. Selain itu, perencanaan berbasis kinerja (performance-based budgeting) akan menjadi pedoman utama dalam penyusunan APBD 2026.
||BACA JUGA: Pemkot Bengkulu Catat Kinerja Positif, Realisasi PBB 2025 Capai Rp19,1 Miliar
Rizqi juga menyebutkan bahwa Pemprov Bengkulu akan lebih selektif dalam menentukan program yang dibiayai melalui APBD. Program prioritas yang memiliki manfaat sosial dan ekonomi tinggi akan mendapat perhatian lebih besar, sementara kegiatan yang tidak relevan dengan visi pembangunan daerah akan dikaji ulang.
Meski menghadapi penurunan dana transfer, Pemprov Bengkulu optimistis bahwa pembangunan di tahun 2026 tetap berjalan sesuai target. Dengan perencanaan yang matang dan pengelolaan keuangan yang disiplin, Bengkulu diyakini dapat mempertahankan stabilitas fiskal dan keberlanjutan program pembangunan.
Rizqi Al Fadli menambahkan bahwa BKAD akan terus melakukan pendampingan dan koordinasi dengan seluruh OPD agar penyusunan APBD 2026 berjalan sesuai pedoman yang ditetapkan Permendagri Nomor 14 Tahun 2025.
||BACA JUGA: Pemprov Bengkulu Optimalkan PAD, Bentuk Satgasus
“Dengan strategi perencanaan yang lebih tajam, kita optimistis bisa menjaga keberlanjutan pembangunan daerah. Kuncinya adalah efisiensi, kolaborasi, dan komitmen bersama,” pungkas Rizqi. (**)
Editor: (KB1) Share
Pewarta: QQ
