Bupati Mempawah Erlina Kembali Borong Apresiasi Transparansi Publik
Kantor-Berita.Com|| Komitmen Pemerintah Kabupaten Mempawah dalam memperkuat keterbukaan informasi publik kembali mendapat pengakuan di tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Bupati Mempawah, Erlina, menerima apresiasi dan penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat sebagai bentuk penghormatan atas konsistensi dan dukungannya dalam mendorong transparansi di lingkungan pemerintahannya.
Penghargaan bergengsi ini diserahkan langsung oleh Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, pada Malam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik se-Kalimantan Barat Tahun 2025, yang digelar di Pendopo Gubernur Kalbar, Pontianak, Jumat (14/11/25). Acara tersebut menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah yang selama ini telah bekerja keras untuk membangun sistem informasi publik yang lebih terbuka, inklusif, dan akuntabel.
||BACA JUGA: IKADIN Kalbar: Gubernur Diperiksa KPK Adalah Proses Hukum Normal
Penganugerahan yang diterima Bupati Erlina bukan sekadar simbolis. Ini menjadi bukti nyata bahwa Mempawah telah bergerak maju dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan partisipatif. Di bawah kepemimpinannya, Kabupaten Mempawah dinilai berhasil memperkuat akses informasi bagi masyarakat, memaksimalkan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta membangun ekosistem pemerintahan yang transparan.
Komisi Informasi Kalimantan Barat menilai Pemerintah Kabupaten Mempawah menunjukkan keseriusan yang konsisten dalam menjalankan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Berbagai inovasi pelayanan informasi, penyederhanaan akses, serta penguatan digitalisasi informasi menjadi faktor penting mengapa Mempawah meraih apresiasi tersebut.
||BACA JUGA: Polda Kalimantan Barat Ungkap Kasus Importasi Ilegal Pakaian Bekas 36 Ton, Kerugian Negara Capai Rp7,3 Miliar
Dalam penerimaan penghargaan itu, Bupati Erlina menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan. Baginya, penghargaan ini adalah bentuk hasil kerja kolektif seluruh jajaran pemerintah daerah.
“Penghargaan ini bukan hanya untuk saya, tetapi untuk seluruh aparatur Pemerintah Kabupaten Mempawah yang terus bekerja meningkatkan kualitas layanan informasi publik. Keterbukaan adalah kunci kepercayaan masyarakat, dan kami akan terus memperkuat budaya transparansi di setiap perangkat daerah,” ujar Erlina.
Erlina menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik tidak hanya berbicara soal kewajiban regulasi, tetapi juga menjadi komitmen moral bagi pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan terbaik. Dengan akses informasi yang jelas, cepat, dan akurat, pemerintah dapat membangun hubungan yang lebih sehat dengan publik serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan daerah.
||BACA JUGA: Penambangan Ilegal Galian C di Mempawah Berlanjut, Warga Resah dan Desak Penegakan Hukum
“Harapan saya, penghargaan ini menjadi penyemangat bagi kita semua untuk menjaga komitmen bersama dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan publik,” terang Erlina.
Prestasi Mempawah pada malam penganugerahan itu tidak hanya datang dari pihak eksekutif. DPRD Kabupaten Mempawah juga turut membanggakan daerah dengan meraih peringkat ketiga untuk kategori Lembaga Legislatif se-Kalimantan Barat.
Capaian ini memperkuat posisi Mempawah sebagai daerah yang memiliki keselarasan komitmen antara eksekutif dan legislatif dalam hal transparansi dan keterbukaan informasi publik. Kehadiran DPRD dalam daftar penerima penghargaan membuktikan bahwa sinergi antarlembaga di Mempawah berjalan produktif dan konsisten.
||BACA JUGA: Pemkab Bengkayang Efesiensi Anggaran, Pangkas Kegiatan Seremonial Demi Pembangunan
Ketua Komisi Informasi Pusat RI, Donny Yoesgiantoro, yang turut hadir dalam acara tersebut, menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Ia mengapresiasi seluruh daerah yang terus berinovasi dalam penyediaan layanan informasi, termasuk Kabupaten Mempawah.
Menurutnya, pemerintah daerah yang terbuka akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan publik, sekaligus meningkatkan efektivitas pembangunan. Transparansi juga menjadi pilar penting dalam mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan serta memastikan anggaran daerah digunakan untuk kepentingan masyarakat luas. (Yan’S).
