BPK RI Mulai Pemeriksaan Terperinci Pengelolaan dan Pembangunan Jalan Daerah di Provinsi Bengkulu

BPK RI Mulai Pemeriksaan Terperinci Pengelolaan dan Pembangunan Jalan Daerah di Provinsi Bengkulu

KANTOR-BERITA.COM, BENGKULU – Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia mengadakan Entry Meeting dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu di Ruang Rapat Rafflesia, Kantor Gubernur Bengkulu, pada hari Senin, (6/11/2023). Pertemuan ini menjadi langkah awal dalam memulai proses pemeriksaan terperinci yang akan dilakukan oleh BPK selama 35 hari ke depan.

Entry Meeting ini dirancang untuk membahas rencana Pemeriksaan Terperinci yang akan dilakukan oleh BPK terkait pengelolaan dan pembangunan jalan daerah di Provinsi Bengkulu. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bengkulu, Muhamad Toha Arafat, menjelaskan bahwa pemeriksaan terperinci ini dimulai pada tanggal 6 November dan diharapkan akan selesai pada 10 Desember 2023.

Toha Arafat menyatakan, “Ini adalah pemeriksaan terperinci yang akan berlangsung selama 35 hari, dimulai dari tanggal 6 November dan diharapkan selesai pada 10 Desember 2023. Pemeriksaan ini terkait dengan pengelolaan dan pembangunan jalan daerah.”

Pemeriksaan terperinci ini merupakan kelanjutan dari pemeriksaan sebelumnya yang telah dilakukan oleh BPK terhadap indikasi permasalahan yang mungkin muncul dalam pengelolaan dan pembangunan jalan daerah. Tujuan utama dari pemeriksaan ini adalah untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan dana publik yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur jalan.

BACA JUGA: Wagub Bengkulu Dorong Kolaborasi Percepatan Penurunan Stunting

Wakil Gubernur (Wagub) Bengkulu, Rosjonsyah, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu atas peran penting yang mereka lakukan dalam mengawasi dan memastikan kelancaran setiap program pembangunan di Provinsi Bengkulu.

“Saya, atas nama Pemerintah Provinsi Bengkulu, mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada BPK yang terus melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan program Pemerintah Daerah,” kata Rosjonsyah.

BACA JUGA: Wagub Bengkulu Kumpulkan TPPS: Fokus Penurunan Stunting

Lanjut Rosjonsyah, Pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK memiliki peran kunci dalam memastikan bahwa dana publik yang dialokasikan untuk pembangunan jalan daerah digunakan dengan efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik adalah prinsip utama yang harus dijunjung tinggi untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur jalan di Provinsi Bengkulu berjalan lancar dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

“Didalam Kerjasama antara Pemprov Bengkulu dan BPK, proses pengawasan dan pemeriksaan menjadi landasan yang sangat kuat, dalam menjamin pengelolaan keuangan masyarakat yang cukup transparan.” Ujar Wagub.

BACA JUGA: Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur: Entry Meeting Provinsi Bengkulu Gandeng BPK RI

Lalu Wagub Menambahkan, Kita Berharap adalah bahwa hasil pemeriksaan ini akan memberikan masukan yang berharga bagi Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan dana publik dan pembangunan infrastruktur jalan di daerah tersebut.

“Yang pasti, Pemerintah Provinsi Bengkulu berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur jalan demi kesejahteraan masyarakat. Kolaborasi dengan BPK sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab atas pengawasan keuangan negara adalah langkah yang penting dalam mencapai tujuan ini.” Tutupnya.(**)

Editor: (KB1) Share

Mangcek