Musdes Padang Siring Serap Aspirasi Warga, Prioritaskan Pembangunan 2027
Kantor-Berita.Com|| Pemerintah Desa Padang Siring, Kecamatan Semidang Lagan, Kabupaten Bengkulu Tengah, menggelar Musyawarah Desa (Musdes) Perencanaan Pembangunan Tahunan sebagai langkah awal penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2027. Kegiatan yang berlangsung di Aula Desa Padang Siring pada Selasa (30/6/2026) ini menjadi forum strategis untuk menghimpun aspirasi masyarakat sekaligus menentukan arah pembangunan desa yang lebih partisipatif, berkualitas, dan sesuai kebutuhan warga.
Musyawarah desa dihadiri oleh berbagai unsur, mulai dari Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kecamatan Semidang Lagan, Wilis Tri Nengsih, Kepala Desa Padang Siring Rinto Harahap, Babinsa, pendamping desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, pemuda, serta masyarakat setempat.
||BACA JUGA: Rembuk Stunting Desa Nanjungan Dorong Generasi Sehat dan Bebas Stunting
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kasi PMD Kecamatan Semidang Lagan, Wilis Tri Nengsih. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa Musdes merupakan tahapan penting dalam proses pembangunan desa karena menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.
Menurutnya, pembangunan desa yang berhasil tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dimiliki, tetapi juga oleh kualitas perencanaan yang disusun melalui partisipasi seluruh elemen masyarakat.
||BACA JUGA: Pemdes Air Kemang Buka APBDes 2026, Warga Bisa Awasi Anggaran Desa
“Musyawarah desa adalah ruang bersama untuk menentukan arah pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Semua usulan harus dibahas secara terbuka agar menghasilkan program yang efektif, tepat sasaran, dan mampu meningkatkan kesejahteraan warga,” ujar Wilis Tri Nengsih.
Ia menjelaskan bahwa penyusunan RKPDes harus mengacu pada kebutuhan riil masyarakat, potensi desa, serta kemampuan keuangan desa. Karena itu, setiap usulan perlu diprioritaskan berdasarkan tingkat urgensi dan manfaat yang akan dirasakan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Desa Padang Siring, Rinto Harahap, mengajak seluruh masyarakat untuk memahami kondisi keuangan desa yang saat ini menghadapi berbagai keterbatasan.
||BACA JUGA: Tambang Galian C di Hutan Kota Bukit Senja Singkawang Diduga Tanpa Izin
Ia mengakui bahwa usulan pembangunan dari masyarakat setiap tahun terus meningkat. Namun, kemampuan anggaran desa tidak selalu mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan sekaligus.
Karena itu, pemerintah desa berharap masyarakat dapat bersama-sama menentukan prioritas pembangunan berdasarkan kepentingan yang paling mendesak.
“Kami sangat mengapresiasi berbagai usulan dari masyarakat. Namun, kita juga harus memahami kondisi anggaran desa yang terbatas. Tidak semua usulan dapat direalisasikan dalam satu tahun anggaran. Oleh sebab itu, kita perlu menyusun skala prioritas agar pembangunan berjalan efektif dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” kata Rinto Harahap.
Ia menegaskan bahwa pemerintah desa tetap berkomitmen melaksanakan pembangunan secara transparan, akuntabel, dan berdasarkan hasil musyawarah bersama.
||BACA JUGA: Diskominfo Seluma Rekrut Tenaga Profesional, Berikut Ini Tenaga yang di Butuhkan
Menurutnya, seluruh keputusan yang dihasilkan dalam Musdes akan menjadi dasar penyusunan RKPDes Tahun 2027 sebelum ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
Musyawarah berlangsung dinamis dengan banyaknya usulan yang disampaikan masyarakat. Berbagai aspirasi muncul, mulai dari pembangunan dan perbaikan jalan desa, peningkatan drainase, rehabilitasi fasilitas umum, pengembangan sarana pertanian, peningkatan layanan kesehatan, hingga program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Kepala Desa Padang Siring, Rinto Harahap menyebutkan, Selain pembangunan fisik, warga juga mengusulkan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan keterampilan, penguatan kelompok usaha masyarakat, pembinaan kepemudaan, pemberdayaan perempuan, serta peningkatan layanan Posyandu.
“Seluruh usulan dicatat oleh pemerintah desa dan akan diverifikasi berdasarkan kebutuhan, manfaat, serta kemampuan anggaran yang tersedia.” Pungkas Rinto. (**)
Editor: (KB1) Share
Pewarta: Erwan
ADV
