Bupati Mukomuko Lantik 10 Pejabat Eselon II, Perkuat Pelayanan Publik dan Birokrasi
Kantor-Berita.Com|| Pelantikan pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko memasuki babak baru. Bupati Mukomuko, Choirul Huda, secara resmi mengukuhkan sepuluh pejabat JPT Pratama hasil seleksi terbuka, Senin (12/1/26). Prosesi pelantikan berlangsung di ruang pertemuan pemerintah daerah, dihadiri jajaran pimpinan daerah serta unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Acara dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah pengucapan sumpah jabatan, prosesi dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara serta penyerahan surat keputusan kepada para pejabat baru. Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati Mukomuko, Sekretaris Daerah, pimpinan DPRD Damsir, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta asisten, staf ahli, dan perwakilan Forkopimda.
||BACA JUGA: Pelantikan PPPK, Bupati Mukomuko Ingatkan: Jabatan Adalah Amanah untuk Melayani
Dalam sambutannya, Bupati Choirul Huda menekankan bahwa pergantian pejabat merupakan bagian dari dinamika organisasi. Menurut dia, rotasi, mutasi, hingga demosi pada struktur pemerintahan merupakan proses wajar yang harus dilakukan demi memperkuat kinerja birokrasi.
“Ini adalah proses penguatan organisasi pemerintah daerah. Mutasi, rotasi, dan penyesuaian jabatan adalah hal yang senantiasa dilakukan untuk menjaga ritme birokrasi tetap stabil dan responsif,” ujar Bupati.
||BACA JUGA: Mukomuko Dipercaya Bulog Bangun Gudang Logistik Pangan Nasional, Serap Hasil Panen Petani
Choirul menjelaskan bahwa pelantikan pejabat bukan sekadar seremonial, tetapi bagian dari konsolidasi menuju pemerintahan yang lebih efektif dan adaptif. Ia menekankan pentingnya penempatan pejabat sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi, terutama dalam menjalankan visi dan misi pembangunan daerah.
“Para pejabat yang dilantik harus segera menyesuaikan diri dengan tugas dan tanggung jawab barunya. Tidak boleh menunda program. Semua harus bergerak karena tantangan di depan semakin kompleks,” tambahnya.
Sepuluh pejabat yang dilantik akan mengisi jabatan strategis yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik, sektor pembangunan, dan perencanaan daerah. Nama-nama yang dilantik meliputi:
- Aida Mehawati, S.Sos sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
- Arni Gusnita, MM sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- Jajat Sudrajat, S.KM sebagai Kepala Dinas Kesehatan
- Rahmad Hidayat, S.Pi, M.Si sebagai Kepala Dinas Perikanan
- Siggih Pramono, S.Sos, MH sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapelitbangda)
- Syafriadi, SH sebagai Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM
- Winarno, M.Pd sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)
- Muhamad Arfi, SH sebagai Kepala Badan Kesbangpol
- Faisal Amir, SH, M.Zun, ST sebagai Kepala Dinas Sosial
- Hari Mustaman, SPM sebagai Kepala Dinas Pertanian
Dalam arahannya, Bupati Choirul menekankan pentingnya pelayanan publik yang cepat dan transparan. Menurut dia, pemerintah tidak hanya menjalankan kewenangan administratif, tetapi juga berkewajiban menjawab kebutuhan warga dalam sektor pendidikan, kesehatan, sosial, hingga investasi.
||BACA JUGA: Bupati Mutasi Pejabat Mukomuko, Dorong Pelayanan Publik Lebih Baik, Berikut Daftarnya
“Setiap dinas memiliki tugas konkret. Misalnya, DPMPTSP harus memastikan kemudahan investasi, Dinas Pendidikan memperbaiki kualitas sekolah, Dinas Kesehatan memperkuat layanan puskesmas, dan Dinas Pertanian membantu petani meningkatkan produktivitas,” jelasnya.
Choirul juga menyoroti urgensi inovasi kebijakan dan adaptasi teknologi dalam sistem pemerintahan. Ia mengatakan, tantangan birokrasi pada era saat ini bukan sekadar teknis lapangan, tetapi juga digitalisasi layanan dan efisiensi tata kelola.
Bupati Choirul menambahkan, Pelantikan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mempercepat penyusunan kebijakan strategis tahun berjalan. Dengan perangkat birokrasi yang lebih solid, pemerintah berharap kinerja akan berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat. bahwa jabatan merupakan amanah yang memiliki konsekuensi moral.
||BACA JUGA: Sengketa Tapal Batas Desa di Mukomuko, Bupati Janji Penyelesaian Transparan
“Pegang amanah ini dengan penuh tanggung jawab. Setiap kebijakan akan berdampak pada warga Mukomuko. Karena itu, utamakan kepentingan masyarakat di atas segalanya,” pungkasnya. (**)
Editor: (KB1) Share
Pewarta: QQ
