BPKP Bengkulu Punya Nahkoda Baru, Gubernur Minta Pengawasan Lebih Solutif dan Efisien
Kantor-Berita.Com|| Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, secara resmi mengukuhkan Sugimulyo sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu yang baru. Prosesi pelantikan berlangsung khidmat di Balai Raya Semarak Bengkulu, pada Senin (20/10/25), dan disaksikan oleh sejumlah pejabat tinggi daerah serta perwakilan instansi vertikal.
Pengangkatan ini menandai pergantian kepemimpinan dari Faeshol Cahyo Nugroho yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPKP Bengkulu. Momen ini juga menjadi tonggak penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga pengawasan pusat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
||BACA JUGA: Bupati Rifai Tajudin dan BPKP Teken IEPK, Bengkulu Selatan Mantapkan Komitmen Antikorupsi
“Atas nama Pemerintah Daerah dan seluruh masyarakat Bengkulu, saya menyampaikan selamat datang dan selamat bertugas kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu yang baru. Semoga amanah ini dijalankan dengan penuh integritas, profesionalisme, dan dedikasi tinggi demi kemajuan Bengkulu yang kita cintai bersama,” ujar Gubernur Helmi Hasan dalam sambutannya.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Helmi Hasan menegaskan bahwa BPKP bukan sekadar lembaga pengawasan, melainkan juga mitra strategis dalam mendorong percepatan pembangunan di daerah. Ia menyebut keberadaan BPKP sebagai “penjaga mutu” dalam setiap kebijakan publik yang dijalankan oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota di Bengkulu.
||BACA JUGA: Wujudkan Tata Kelola Anggaran yang Transparan, Walikota Bengkulu Gandeng BPKP
“Kehadiran BPKP di Bengkulu menjadi penjaga mutu tata kelola, sekaligus pemberi nilai tambah dalam setiap kebijakan dan program pembangunan,” tegasnya.
Helmi juga menyoroti pentingnya pengawasan yang bersifat konstruktif dan solutif. Ia menilai, fungsi BPKP bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memastikan setiap rupiah anggaran daerah benar-benar digunakan secara efektif, efisien, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Pengawasan bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk memastikan agar uang rakyat digunakan dengan sebaik-baiknya. Setiap rupiah harus memberikan dampak bagi kesejahteraan rakyat,” ujarnya dengan tegas.
||BACA JUGA: Pemkab Seluma Gandeng BPKP Benahi Sistem Kepegawaian dan Keuangan Daerah
Dalam arahannya, Gubernur Helmi juga menekankan pentingnya memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di seluruh perangkat daerah. Menurutnya, sistem pengawasan internal yang kuat menjadi pondasi utama bagi pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Ia berharap, dengan kehadiran Kepala BPKP yang baru, sinergi antar lembaga semakin solid dalam mendorong penerapan prinsip good governance di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.
“Kami berharap BPKP dapat terus mendorong penerapan SPIP yang lebih matang, memperkuat manajemen risiko, serta memastikan seluruh kegiatan pembangunan berjalan sesuai aturan dan bebas dari praktik korupsi,” tambahnya.
||BACA JUGA: Workshop BPKP Bengkulu: Optimalkan Tata Kelola BUMD, BLU/D, dan BUMDes untuk Pembangunan Daerah
Dalam acara tersebut, Gubernur Helmi juga memberikan apresiasi kepada Faeshol Cahyo Nugroho, Kepala BPKP Bengkulu sebelumnya, atas dedikasi dan kontribusinya selama bertugas. Menurutnya, berbagai program pendampingan dan pengawasan yang dilakukan BPKP selama masa kepemimpinan Faeshol telah memberikan dampak positif bagi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
“Kami mengucapkan terima kasih atas pengabdian Bapak Faeshol selama bertugas di Bengkulu. Semoga pengalaman dan semangat integritas yang telah dibangun akan terus menjadi inspirasi bagi pejabat yang baru,” ujar Helmi Hasan.
Sementara itu, Deputi Bidang Akuntan Negara BPKP, Iwan Taufik Purwanto, yang hadir mewakili Kepala BPKP RI Muhammad Yusuf Ateh, menyampaikan pesan agar jajaran BPKP Bengkulu terus meningkatkan peran aktif dalam mengawal setiap program pemerintah daerah.
||BACA JUGA: Pemkab Bengkulu Tengah Dorong Penerapan SPIP Terintegrasi Level 3, Rakor Bersama BPKP Bengkulu
Menurutnya, pengawasan yang efektif bukan sekadar menyoroti kesalahan administrasi, melainkan juga memberikan solusi untuk memperbaiki sistem. Ia menekankan agar BPKP mampu menjadi mitra konsultatif bagi pemerintah daerah, terutama dalam meningkatkan efisiensi anggaran dan mendorong hasil pembangunan yang berkelanjutan.
“BPKP harus menjadi mitra yang proaktif dan adaptif. Kami ingin setiap rupiah anggaran menghasilkan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat,” jelas Iwan Taufik.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga independensi dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. BPKP diharapkan tidak hanya menjadi pengawas, tetapi juga agen perubahan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah. (**)
Editor: (KB1) Share
Pewarta: QQ
