Pemkot Pontianak Pangkas 50% Anggaran Perjalanan Dinas Demi Kesejahteraan Masyarakat
KANTOR-BERITA.COM, KOTA BENGKULU|| Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak, Kalimantan Barat, mengambil langkah strategis dengan Pangkas hingga 50 persen anggaran perjalanan dinas, Kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Pemangkasan ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak, Edi Suryanto, menegaskan bahwa Pemkot sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua program melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
BACA JUGA: Pemkot Pontianak Canangkan Pemanfaatan Gerakan Menanam Pekarangan, Dalam Pengendalian inflasi
“Bappeda saat ini sedang mengevaluasi seluruh program yang ada, Kegiatan yang tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat akan dihilangkan, atau jika tidak terlalu penting, anggarannya akan dikurangi,” ujar Edi Suryanto beberapa waktu lalu di Pontianak.
Edi Suryanto menekankan pentingnya memastikan setiap program memiliki dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat, Jika suatu kegiatan dinilai tidak relevan, maka anggarannya akan dipangkas atau bahkan dihapus.
BACA JUGA: Pontianak Raih APBD Award 2024: Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik di Indonesia
“Hampir 50 persen anggaran perjalanan dinas untuk tahun depan telah dipotong, Ini langkah konkret untuk memastikan anggaran digunakan dengan bijak,” jelasnya.
Selain efisiensi anggaran, Edi juga menyoroti pentingnya penerapan sistem meritokrasi di lingkungan Pemkot Pontianak, Ia menyatakan bahwa selama ini, proses seleksi pejabat di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dilakukan secara transparan dan sesuai aturan.
“Setiap pemilihan pejabat atau direktur BUMD melibatkan panitia seleksi independen, yang terdiri dari akademisi dan pihak eksternal, Proses ini bertujuan untuk memastikan integritas dan mencegah praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN),” tegas Edi.
BACA JUGA: Pembangunan Trotoar Jalan Gajah Mada Pontianak, Fasilitas Modern Estetis dan Nyaman
Dengan pendekatan meritokrasi ini, Pemkot Pontianak berhasil menciptakan lingkungan kerja yang profesional dan bebas dari tekanan politik.
Pemkot Pontianak terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Beberapa BUMD yang menjadi andalan adalah PDAM Tirta Khatulistiwa dan BPR Khatulistiwa.
Edi mengapresiasi kinerja BUMD yang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD. Namun, ia juga mendorong agar potensi pendapatan lainnya terus digali melalui inovasi dan kerja sama yang lebih luas.
BACA JUGA: RAPBD Kota Pontianak 2025 Disetujui DPRD dengan Anggaran Rp2,196 Triliun
“BUMD Kota Pontianak sudah menunjukkan kinerja yang luar biasa, Namun kita harus tetap terbuka terhadap peluang-peluang lain untuk meningkatkan pendapatan,” tuturnya.
Sebagai bentuk komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik, Pemkot Pontianak terus menciptakan berbagai inovasi. Salah satu program unggulan yang saat ini tengah diupayakan adalah pembangunan hidran di pemukiman yang rawan kebakaran lahan.
“Ketika musim kemarau tiba, Pontianak sering menghadapi masalah kebakaran lahan, Kita membutuhkan hidran di titik-titik rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Pemadam kebakaran sudah banyak, tetapi sumber airnya sering kali menjadi masalah. Ini yang sedang kita upayakan melalui sinergi dengan BUMD,” jelas Edi.
BACA JUGA: 54 ASN Pontianak di Ambil Sumpah Jabatan, Pj Walikota Sebut: Tekankan Integritas
Edi Suryanto terus mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot Pontianak untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Ia menekankan bahwa pelayanan harus dilakukan secara cepat, mudah, dan murah.
“Pelayanan kepada masyarakat harus menjadi prioritas utama, Setiap ASN harus bekerja dengan integritas tinggi, memahami aturan yang berlaku dan selalu menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama,” tegas Edi. (**)
Editor: (KB1) Share
Pewarta: Yan’s
