Walikota Dedy Gelar Exit Meeting Perkuat Tindak Lanjut BPK

Exit Meeting BPK
Foto: Pemerintah Kota Bengkulu saat Exit Meeting bersama Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Bengkulu. Pertemuan ini digelar di Ruang Hidayah II, Kantor Walikota Bengkulu, Bentiring, pada Senin (24/11), (Ft/Ist).

Walikota Dedy Gelar Exit Meeting Perkuat Tindak Lanjut BPK

Kantor-Berita.Com|| Walikota Bengkulu Dedy Wahyudi, didampingi Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Tony Elfian dan Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu, melaksanakan Exit Meeting bersama Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Bengkulu. Pertemuan ini digelar di Ruang Hidayah II, Kantor Walikota Bengkulu, Bentiring, pada Senin (24/11). Agenda tersebut membahas hasil pemeriksaan terinci kepatuhan atas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2024 dan tahun 2025 hingga triwulan III.

Exit Meeting ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi tata kelola keuangan daerah, khususnya dalam hal peningkatan PAD serta pemenuhan standar akuntabilitas. Pemeriksaan BPK selama beberapa pekan sebelumnya menyoroti sejumlah komponen kewajiban administrasi PAD, efektivitas pengelolaan, serta pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pendapatan daerah.

||BACA JUGA: PAD Digenjot, PPPK Diminta Jadi Teladan Pembayar Pajak

Dalam arahannya, Walikota Dedy menegaskan agar seluruh tim pengelola keuangan daerah segera menindaklanjuti temuan dan catatan penting yang disampaikan BPK. Ia meminta seluruh koordinator OPD, pejabat teknis, hingga pengelola pajak dan retribusi bekerja cepat menyelesaikan rekomendasi sebelum batas waktu.

“Kita harus segera menindaklanjuti setiap temuan yang telah dibeberkan oleh BPK Perwakilan Bengkulu. Ini bukan hanya untuk memenuhi administrasi, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab kita dalam menjaga kualitas tata kelola keuangan daerah,” kata Dedy.

||BACA JUGA: Pemkot Hidupkan Kota Lama, Kantor Wali Kota Segera Dipindah

Menurutnya, tindak lanjut yang cepat dan tepat akan menentukan kualitas laporan keuangan Kota Bengkulu pada tahun anggaran berikutnya. Terlebih lagi, pengelolaan PAD merupakan salah satu indikator penting dalam penilaian opini BPK.

Selain mempercepat tindak lanjut, Walikota Dedy juga meminta setiap instansi terkait menyusun rencana aksi (action plan) sebagai langkah strategis dalam memperbaiki kekurangan yang telah diidentifikasi. Rencana aksi ini akan menjadi acuan kerja bagi seluruh OPD dalam mengatasi permasalahan pengelolaan PAD, mulai dari perbaikan administrasi hingga optimalisasi pemungutan.

“Saya minta setiap OPD menyiapkan rencana aksi yang terukur dan bisa segera dijalankan. Selain itu, Monitoring dan Evaluasi (Monev) harus dilakukan secara berkala agar progres tindak lanjut bisa dipantau dengan jelas,” tegasnya.

||BACA JUGA: Wujudkan Tata Kelola Anggaran yang Transparan, Walikota Bengkulu Gandeng BPKP

Dedy menekankan bahwa Monev bukan sekadar formalitas, tetapi kewajiban yang harus dilaksanakan secara sistematis oleh seluruh jajaran perangkat daerah. Dengan Monev yang aktif, potensi permasalahan dapat terdeteksi lebih awal sehingga risiko tidak meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bisa diminimalkan.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi salah satu target penting bagi Pemerintah Kota Bengkulu. Dedy menegaskan bahwa WTP bukan sekadar prestasi administratif, tetapi bukti nyata bahwa pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai standar akuntansi pemerintah dan prinsip transparansi.

“Harapan kita, laporan keuangan Pemkot Bengkulu kembali meraih opini WTP. Untuk mencapai itu, seluruh perangkat daerah harus bersinergi, bekerja maksimal, dan memastikan setiap rekomendasi BPK dapat dipenuhi,” ujar Dedy.

||BACA JUGA: Musrenbang RKPD 2026: Walikota Bengkulu Tegaskan Selaras Pembangunan dengan Pusat dan Provinsi

Ia menjelaskan bahwa opini WTP tidak datang dengan sendirinya. Diperlukan komitmen, disiplin administratif, serta peningkatan kapasitas aparatur dalam mengelola keuangan daerah. Pemkot Bengkulu juga terus melakukan pembenahan sistem pelaporan melalui digitalisasi dan penyempurnaan SOP pengelolaan PAD.

Dalam kesempatan tersebut, Dedy menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Tim BPK Perwakilan Bengkulu yang telah melakukan pemeriksaan secara profesional, objektif, dan edukatif. Menurutnya, keberadaan BPK tidak hanya berfungsi sebagai auditor, tetapi juga mitra strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada BPK yang telah melaksanakan proses pemeriksaan di Pemerintah Kota Bengkulu dan selalu memberikan arahan serta bimbingan. Pendampingan ini sangat berarti agar Pemkot dapat terus memperbaiki kinerja keuangan,” ungkapnya.

||BACA JUGA: Walikota Bengkulu Tegaskan Komitmen Hadirkan Kebahagiaan, jangan kecewakan Rakyat

Pemeriksaan BPK disebut memberikan banyak masukan berharga terkait efektivitas pemungutan PAD, validitas data wajib pajak, efisiensi retribusi daerah, serta penguatan pengawasan internal. Pemkot Bengkulu berkomitmen menggunakan seluruh hasil evaluasi sebagai dasar pembenahan secara menyeluruh. (**)

Editor: (KB1) Share
Pewarta: QQ

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *