Wali Kota Tegaskan Reformasi Pelayanan Publik: Kritik “Ilmu Cicak” dan Dorong ASN Lebih Responsif
Kantor-Berita.Com|| Wali Kota Bengkulu Dedy Wahyudi kembali menegaskan komitmennya untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu. Pada Kamis (15/1/26), ia menyampaikan arahan tegas kepada seluruh jajaran aparatur sipil negara (ASN) untuk melakukan transformasi budaya kerja, menanggalkan kebiasaan lama yang menghambat kinerja birokrasi, dan mendorong pelayanan yang lebih cepat, responsif, serta berbasis hati.
Dalam arahannya, Dedy mengkritik mentalitas tertentu yang kerap muncul di lingkungan birokrasi, yang ia gambarkan sebagai “Ilmu Cicak”. Istilah ini, menurutnya, merangkum dua sikap negatif: cicak idak tau (pura-pura tidak tahu) dan cicak gilo (pura-pura tidak mampu atau tidak mau bertanggung jawab). Pola perilaku ini, ujarnya, sering menjadi penghalang utama ketika masyarakat membutuhkan pelayanan cepat dan tepat.
||BACA JUGA: Pemkot Bengkulu Rencana Penertiban Pasar Panorama, 700 ASN Dikerahkan
“Mentalitas seperti ini tidak boleh lagi ada di lingkungan pemerintah kita. Pegawai harus peka, aktif, dan tidak lari dari masalah. Ada warga yang butuh bantuan, bukan malah berkelit atau berpura-pura tidak tahu,” tegas Dedy di hadapan jajaran pegawai.
Selain mengkritik perilaku pasif dan menghindar, Wali Kota juga memberikan perhatian serius pada kebiasaan pegawai yang terlalu mudah berkata “tidak bisa”. Menurut Dedy, ungkapan tersebut bukan sekadar kata-kata, melainkan bentuk mental block yang menghambat kreativitas dan kemampuan mencari solusi.
||BACA JUGA: Apel Perdana 2026,Wagub Bengkulu Dorong Perubahan Pola Kerja ASN
Dalam perspektif psikologi organisasi, kata “tidak bisa” adalah sinyal dari pola pikir tertutup yang membuat seseorang berhenti berusaha. Dedy menilai pola pikir seperti ini berbahaya jika tumbuh di birokrasi, karena dapat mematikan inovasi pelayanan publik.
“Jika kita terlalu sering berkata tidak bisa, lama-lama kita akan percaya bahwa kita memang tidak mampu. Itu yang harus kita lawan. ASN itu motor perubahan, bukan penonton.” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa keterbatasan anggaran, kurangnya personel, atau kendala teknis tidak boleh dijadikan pembenaran untuk menghentikan pelayanan. Bagi dirinya, pelayanan publik sejati adalah yang tetap berjalan bahkan dalam kondisi terbatas.
||BACA JUGA: Pemkot Bengkulu Pastikan ASN Belum Terapkan WFH
“Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Jangan biarkan alasan teknis mematikan kreativitas kita dalam membantu warga. Kita ini dibayar untuk melayani, bukan untuk mencari alasan,” tambah Dedy.
Untuk memperkuat pesan motivatifnya, Wali Kota memberikan contoh nyata tentang perilaku aparatur yang ia anggap ideal. Sosok tersebut adalah Sahat Situmorang, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kota Bengkulu, yang menurutnya menunjukkan semangat kerja dan dedikasi tinggi.
Dedy menyebut Sahat sebagai pejabat yang responsif, hadir cepat di lokasi kejadian, dan memiliki kepekaan tinggi terhadap persoalan masyarakat. Ia menyoroti bagaimana Sahat kerap berada di lokasi bencana, titik banjir, ataupun situasi darurat lainnya bahkan sebelum laporan resmi diterima.
||BACA JUGA: Apel Akhir Tahun, Sebanyak 41 ASN Kota Bengkulu Menerima Penghargaan
“Belum saya telepon, Pak Sahat sudah ada di lokasi. Itulah aparatur yang punya jiwa pelayanan, bukan menunggu perintah. Kadang saya sendiri baru otw, beliau sudah di lapangan,” ujar Dedy memberi apresiasi.
Menurutnya, keteladanan seperti ini harus menjadi standar perilaku seluruh ASN. Ia berharap pegawai pemerintah tidak sekadar menjalankan tugas secara administratif, tetapi benar-benar turun ke lapangan, merasakan denyut persoalan masyarakat, dan bertindak cepat sebelum masalah membesar.
Dalam kesempatan tersebut, Dedy juga mengingatkan bahwa pelayanan publik bukan sekadar menjalankan aturan dan prosedur. Ia menekankan bahwa masyarakat membutuhkan kehadiran pemerintah yang humanis, bukan hanya struktural.
||BACA JUGA: Haru, Pemkot Bengkulu Lepas Puluhan ASN Purna Tugas Memasuki BUP
“Masyarakat itu butuh rasa aman dan didengar. Mereka ingin merasakan bahwa pemerintah hadir, bukan hanya melihat tanda tangan atau mendengar jargon,” kata Dedy.
Ia meminta tiap OPD melakukan evaluasi internal mengenai layanan yang dianggap masih kaku, lamban, atau penuh birokrasi. Menurutnya, pembenahan harus dilakukan mulai dari perilaku individu hingga sistem digital. Setiap pegawai dituntut memahami urgensi pelayanan, bukan hanya rutinitas. (**)
Editor: (KB1) Share
Pewarta: QQ
