Status Danau Toba sebagai Global Geopark Terancam, DPD RI M.Nuh Gelar FGD

Status Danau Toba sebagai Global Geopark Terancam, DPD RI M.Nuh Gelar FGD

KANTOR-BERITA.COM, MEDAN – Status Danau Toba sebagai Global Geopark baru- baru ini memicu perhatian dunia. UNESCO memberikan peringatan dalam bentuk kartu kuning, memaksa banyak pihak, termasuk anggota DPD RI M. Nuh, untuk merespons dengan serius. FGD( Focus Group Discussion) pun diadakan untuk menggali potensi perbaikan dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Danau Toba, sebuah anugerah alam yang harus kita kelola dengan bijak, akan menjadi warisan berharga bagi generasi mendatang. FGD yang digelar di Sekretariat DPD RI Sumatera Utara pada Rabu(10/11/2024) dihadiri oleh para pemangku kepentingan yang berkompeten.

Kepala Kantor DPD RI Provinsi Sumatera Utara,Dr. Hj Anita Jaya, turut mendukung acara ini, bersama dengan sejumlah tokoh seperti Bu Maika Ritonga dari Dinas Pariwisata Sumatera Utara, Ahmad Hadian Anggota DPRD Sumatera Utara, Onrizal seorang pembelajar dari Universitas Sumatera Utara( USU), dan Panut HadiSiswoyo, ketua Forum Kehuatanan Daerah Sumatera Utara. Maike Ritonga, perwakilan Dinas Pariwisata Sumatera Utara, menggarisbawahi pentingnya sinergi dalam upaya perbaikan status Global Geopark Danau Toba.

“ Kita harus bekerja sama untuk mengubah status kartu kuning ini menjadi kartu hijau atau yang lebih baik, ” ungkapnya.

Sementara itu, Ahmad Hadian, anggota DPRD Sumut, mengajak peserta FGD untuk melihat kartu kuning ini sebagai motivasi untuk terus berbenah. Dia menekankan bahwa dengan pengelolaan pariwisata yang baik, khususnya di Danau Toba, potensi pendapatan daerah bisa berkembang pesat.

BACA JUGA: Kereta Cepat ‘Whoosh’ Jakarta-Bandung: Era Baru Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Indonesia

“Kita bisa berkaca dengan Provinsi Jawa Barat dan Bali, dimana sebagian besar pendapatan daerah mereka berasal dari sektor pariwisata, ” tambahnya.

Onrizal, seorang sejarawan USU, memberikan perspektif holistik tentang pengelolaan Global Geopark Danau Toba. Dia membandingkan pengelolaan Danau Toba dengan Geopark Langkawi di Malaysia, yang telah sukses membuat masyarakat sejahtera. Menurutnya, kunci keberhasilan terletak pada pendekatan menyeluruh. Panut Hadisiswoyo, ketua Forum Kehutanan Daerah Sumatera Utara, menjelaskan bahwa Danau Toba lebih dari sekadar destinasi pariwisata. “ Danau Toba adalah sebuah aset di luar pariwisata; ini melibatkan aspek sosial dan lingkungan yang harus diperhatikan, ” katanya.

BACA JUGA: DPRD Provinsi Bengkulu Bersama Pedagang: Merumuskan Pariwisata dengan Strategi Inovatif

Peserta FGD kali ini sangat beragam, termasuk perwakilan dari organisasi masyarakat( Ormas) dan LSM. Abdul Aziz dari Yayasan Komunitas Siaga Bencana( KOGANA) Sumatera Utara turut hadir, bersama dengan Joko Imawan, Ketua PW Pemuda Persis, yang sangat peduli dengan perkembangan pariwisata dan lingkungan di Sumatera Utara. Danau Toba, dengan keindahannya yang memukau, memiliki potensi besar untuk menjadi daya tarik global yang berkelanjutan.

Peringatan kartu kuning dari UNESCO harus dijadikan cambuk untuk meningkatkan pengelolaan dan perlindungan ekosistem Danau Toba. Melalui sinergi dan keinginan, kita dapat bersama- sama menuju status “ Green Card ” yang akan menjadikan Danau Toba sebagai salah satu warisan alam dunia yang mejanjikan.

BACA JUGA: Siaran Pers : Dalam Forum PBB, Wamenparekraf RI Tekankan Pentingnya Ekraf dalam Pembangunan Ekonomi Inklusif

“Dengan komitmen bersama, generasi mendatang akan mewarisi kekayaan alam ini dengan bangga, menjadikannya aset berharga yang berkelanjutan. Danau Toba bukan hanya milik kita hari ini, tetapi juga milik anak cucu kita dan seluruh dunia.” Ujarnya. (**)

Editor: (KB1) Share

Kontributor Sumut: S.Hadi Purba.