Pj Gubernur Kalbar dan Komisi V DPR RI Bahas Pembangunan Infrastruktur di Kunjungan Kerja Pontianak
KBRN1 NASIONAL, PONTIANAK|| Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, Harisson, menerima kunjungan kerja Komisi V DPR RI yang dipimpin oleh Ketua Komisi V, Lasarus, di Hotel Qubu Resort pada Jumat (6/12/24), Dalam pertemuan ini, hadir pula mitra kerja strategis dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta Badan SAR Nasional (Basarnas).
Kunjungan ini bertujuan mengevaluasi perkembangan pembangunan infrastruktur dan transportasi di Kalimantan Barat (Kalbar) sekaligus menyerap aspirasi daerah untuk mendukung perencanaan kerja di tingkat nasional.
BACA JUGA: Penghargaan TSBLP Kalimantan Barat 2024: Wujud Komitmen Perusahaan untuk Pembangunan Berkelanjutan
Dalam paparannya, Harisson menjelaskan kondisi terkini jalan dan jembatan di wilayah Kalimantan Barat, Menurut data yang disampaikan, sebanyak 61,6% jalan provinsi berada dalam kondisi baik, sementara 38,4% sisanya mengalami kerusakan.
Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan infrastruktur adalah kondisi jembatan yang mayoritas masih menggunakan struktur kayu dan sudah mengalami kerusakan serius. Harisson juga memetakan kondisi jalan berdasarkan kabupaten dan kota di Kalbar.
- Kabupaten Ketapang tercatat memiliki ruas jalan provinsi terpanjang dengan total 362,54 km, diikuti oleh Sintang, Landak, dan Sanggau.
- Kota Pontianak dan Singkawang, meskipun lebih kecil secara geografis, memiliki kondisi jalan yang relatif baik.
- Kayong Utara, di sisi lain, menunjukkan peningkatan kerusakan jalan yang membutuhkan perhatian lebih.
Harisson menegaskan bahwa prioritas utama pemerintah adalah membangun dan memperbaiki infrastruktur jalan dan jembatan, terutama di kawasan-kawasan strategis yang mendukung sektor ekonomi dan pariwisata.
Selain evaluasi kondisi infrastruktur, Harisson juga menyampaikan kesiapan pemerintah menjelang libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Upaya yang dilakukan meliputi:
- Kelancaran Transportasi: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar memastikan jalan-jalan utama yang menghubungkan antarwilayah siap digunakan.
- Layanan Publik Optimal: Posko pengamanan dan layanan masyarakat akan didirikan di titik-titik strategis.
- Koordinasi Lintas Sektor: Pemprov bekerja sama dengan pihak kepolisian, Basarnas, dan BMKG untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan.
“Kami ingin memastikan masyarakat Kalimantan Barat dapat menikmati libur akhir tahun dengan aman dan nyaman,” ujar Harisson.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menyampaikan bahwa pihaknya akan mendukung penuh usulan Pemprov Kalbar untuk percepatan pembangunan infrastruktur. Menurutnya, infrastruktur yang baik adalah kunci untuk meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah.
BACA JUGA: Kalimantan Barat Tetapkan 7 Desa Antikorupsi di Hakordia 2024
“Komisi V akan menampung seluruh aspirasi ini dan menjadikannya bagian dari pembahasan program kerja 2025, Kami memahami bahwa infrastruktur di Kalimantan Barat memiliki tantangan yang harus segera diatasi,” tegas Lasarus.
Sebagai tindak lanjut dari kunjungan kerja ini, Komisi V DPR RI berjanji untuk mengawal usulan-usulan Pemprov Kalbar dalam pembahasan program kerja tahun 2025. (**)
Editor: (KB10) Share
Pewarta: Yans
