Pengelolaan kawasan wisata DDTS, Sekda Bengkulu Isnan: Mulai Awal 2025

Pengelolaan kawasan wisata DDTS, Sekda Bengkulu Isnan: Mulai Awal 2025

KANTOR-BERITA.COM, BENGKULU|| Pengelolaan kawasan wisata Danau Dendam Tak Sudah (DDTS) di Kota Bengkulu dijadwalkan akan dimulai pada awal tahun 2025. Sekretaris Daerah Bengkulu, Isnan Fajri, mengungkapkan hal ini dalam Rapat Pembahasan Teknis Pengelolaan Kawasan Wisata DDTS yang digelar di Ruang Rapat Rafflesia Kantor Gubernur Bengkulu pada Kamis (13/6/2024).

Rapat ini merupakan kelanjutan dari Focus Group Discussion (FGD) pertama yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR RI pada 7 Juni lalu. Dalam FGD pertama tersebut, berbagai aspek teknis pengelolaan kawasan wisata DDTS telah dibahas.

BACA JUGA: Kejati Bengkulu Tekankan Kontraktor Proyek DDTS Harus Patuhi Spesifikasi Kontrak

“Setelah FGD pertama, kami akan melaksanakan FGD kedua sekitar bulan Juli, Target lelang pengelolaan ini paling lambat akhir tahun 2024, sehingga pekerjaan dapat dimulai pada awal tahun 2025,” jelas Isnan Fajri.

Isnan Fajri Menambahkan, Pengelolaan teknis kawasan DDTS akan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi Bengkulu, bekerja sama dengan dinas-dinas teknis lainnya. Dinas-dinas tersebut meliputi Dinas Pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM).

BACA JUGA: Kementerian PUPR Siapkan Penataan Kawasan DDTS Bengkulu

“Pengelolaan kawasan wisata DDTS bertujuan untuk meningkatkan daya tarik wisata daerah serta memperkuat ekonomi lokal, Dengan pengelolaan yang lebih baik, diharapkan DDTS dapat menarik lebih banyak wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, Ini akan berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat sekitar,” Terang Isnan Fajri.

Lanjut Isnan Fajri, Pemerintah Provinsi Bengkulu juga mengundang partisipasi aktif dari masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) dalam proses pengelolaan ini. Melalui partisipasi tersebut, diharapkan ada masukan yang konstruktif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Selain itu, partisipasi masyarakat juga penting dalam menjaga kelestarian lingkungan di sekitar danau.

BACA JUGA: Gubernur Rohidin: Penataan Kawasan DDTS Dipastikan September 2024 Rampung

“Pemerintah juga membuka peluang kolaborasi dengan pihak swasta dalam pengelolaan kawasan wisata DDTS, Kolaborasi ini diharapkan dapat membawa investasi baru dan inovasi dalam pengembangan fasilitas dan pelayanan wisata, Dengan keterlibatan pihak swasta, pengelolaan kawasan wisata dapat dilakukan dengan lebih efisien dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar,” Tutur Isnan Fajri.

Untuk memastikan bahwa pengelolaan kawasan DDTS berjalan sesuai rencana, pemerintah akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala. Setiap tahap pengelolaan akan dievaluasi untuk menilai keberhasilan dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Dengan pemantauan yang ketat, pemerintah dapat memastikan bahwa tujuan pengelolaan kawasan wisata tercapai. (**)

Editor: (KB1) Share
Pewarta: QQ