Pemprov Bengkulu Dorong Hilirisasi Limbah B3 untuk Tingkatkan PAD

Hilirisasi Limbah B3
Foto: Wakil Gubernur Mian memimpin Rapat dengan Plt. Direktur Utama PT Bimex serta perwakilan dari Dinas Kesehatan dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang berorientasi pada hilirisasi dan nilai tambah ekonomi, rapat berlangsung di Ruang Merah Putih Kantor Gubernur pada Kamis, (17/07/25), (Ft/Ist).

Pemprov Bengkulu Dorong Hilirisasi Limbah B3 untuk Tingkatkan PAD

Kantor-Berita.Com, Bengkulu|| Pemerintah Provinsi Bengkulu terus berinovasi dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai sektor strategis. Salah satu langkah progresif diambil melalui optimalisasi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang berorientasi pada hilirisasi dan nilai tambah ekonomi.

Langkah ini ditegaskan dalam rapat sosialisasi pengelolaan limbah B3 yang digelar pada Kamis, (17/07/25), bertempat di Ruang Merah Putih Kantor Gubernur Bengkulu. Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Bengkulu, Dr. H. Mian, bersama Plt. Direktur Utama PT Bimex, Wawan Asri, serta perwakilan dari Dinas Kesehatan dan manajemen RSUD M. Yunus Bengkulu.

BACA JUGA: PT Roda Tehnik Bantu Sumur Bor untuk Warga Desa Pulau Panggung

Dalam pemaparannya, Wakil Gubernur Mian menyampaikan bahwa pengelolaan limbah B3 tidak bisa lagi dilakukan secara tradisional dan terbatas pada aspek lingkungan semata. Sebaliknya, Pemprov Bengkulu kini mendorong pendekatan hilirisasi, yakni bagaimana limbah yang dikelola dapat memberikan manfaat ekonomi dan menghasilkan pemasukan bagi daerah.

“Kita ingin menjadikan pengelolaan limbah ini sebagai sumber pemasukan daerah. Oleh karena itu, PT Bimex sebagai BUMD harus tampil sebagai ujung tombak dalam memaksimalkan potensi PAD dari sektor ini,” ujar Mian.

BACA JUGA: Pasokan Air Bersih Bengkulu Kembali Normal, Air PDAM Kembali Mengalir

Menurutnya, hilirisasi limbah B3 dapat menjadi peluang ekonomi yang besar jika dikelola dengan benar, profesional, dan terintegrasi antarinstansi. Kolaborasi lintas sektor seperti dengan Dinas Kesehatan dan rumah sakit milik pemerintah, menjadi kunci keberhasilan program ini.

Langkah awal pengelolaan limbah B3 ini direncanakan akan dilakukan melalui kerja sama antara PT Bimex, Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, dan RSUD M. Yunus. Kolaborasi ini bertujuan menciptakan sistem pengolahan limbah rumah sakit yang terintegrasi dan memberikan efek ganda—baik dari sisi kebersihan lingkungan maupun peningkatan pendapatan daerah.

Wakil Gubernur Mian menggarisbawahi pentingnya kemandirian daerah dalam mengelola sumber pendapatannya, dan proyek ini menjadi bagian dari visi besar menjadikan Bengkulu mandiri secara finansial dan ramah lingkungan.

BACA  JUGA: Inpres Diterbitkan, Pemerintah Pusat Percepat Pembangunan Pulau Enggano dan Pelabuhan Baai

“Kita mulai dari rumah sakit milik pemerintah sendiri. Jika ini berhasil, maka kita akan replikasi ke rumah sakit swasta dan fasilitas kesehatan lainnya. Dengan begitu, Bengkulu bisa menjadi provinsi yang mandiri dalam pengelolaan limbah dan tidak lagi bergantung ke luar daerah,” jelas Mian yang juga mantan Bupati Bengkulu Utara.

Plt. Direktur Utama PT Bimex, Wawan Asri, dalam forum tersebut menyatakan kesiapan penuh perusahaannya untuk mengelola pengolahan limbah B3 secara profesional dan berorientasi pada hasil. Menurutnya, sebagai Badan Usaha Milik Daerah, PT Bimex memang didirikan untuk menjadi motor penggerak ekonomi daerah melalui berbagai lini usaha strategis.

“Kami menyambut baik kepercayaan dari Pemprov Bengkulu. Dengan dukungan penuh, kami yakin dapat mengelola sektor limbah B3 ini menjadi sumber PAD yang potensial dan berkelanjutan,” tegas Wawan Asri.

BACA JUGA: KKP Siapkan Kapal dan Pesawat Perintis Atasi Krisis Transportasi Pulau Enggano

Ia menambahkan, PT Bimex telah mulai melakukan kajian teknis dan studi kelayakan untuk memastikan bahwa sistem pengelolaan limbah yang dibangun memenuhi standar keselamatan, efisiensi, dan keberlanjutan.

Meskipun peluang ini menjanjikan, Wawan juga menekankan perlunya dukungan regulasi, anggaran, dan infrastruktur dari pemerintah provinsi agar program ini tidak hanya menjadi wacana, tetapi bisa diimplementasikan secara konkret di lapangan.

“Kita butuh regulasi yang jelas, standar operasional prosedur, dan infrastruktur seperti unit pengolah limbah yang memadai. Tanpa itu, pengelolaan limbah berisiko tinggi tidak bisa dilakukan dengan aman,” jelasnya.

BACA JUGA: Tambang Emas Ilegal Marak di Belitang Hilir, Diduga Ada Pembiaran, LSM Desak Penindakan

Oleh karena itu, Wawan mendorong agar Pemprov Bengkulu segera membentuk tim lintas sektor untuk mempercepat realisasi proyek ini. Tim tersebut bisa terdiri dari unsur pemerintah, BUMD, akademisi, dan lembaga pengawas lingkungan. (**)

Editor: (KB1) Share
Pewarta: QQ

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *