Nama Gubernur Kalbar Diseret Korupsi BP2TD, Aktivis Desak Kejelasan KPK
Kantor-Berita.Com|| Desakan agar penegak hukum mempercepat proses penyelidikan dugaan korupsi yang menyeret nama Gubernur Kalimantan Barat semakin menguat. Setelah puluhan kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kalimantan Barat menggelar aksi di Kantor Kejaksaan Tinggi Kalbar, kini sejumlah aktivis antikorupsi ikut menyuarakan dukungan dan mendesak agar kasus tersebut segera diperjelas kepada publik.
Aksi mahasiswa PMII yang berlangsung beberapa hari lalu menuntut transparansi dan kepastian hukum terkait dugaan korupsi Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BP2TD) Mempawah serta proyek infrastruktur jalan yang disebut-sebut ikut menyeret nama Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan. Demonstrasi tersebut mendapat atensi luas masyarakat karena hingga kini belum ada titik terang dari lembaga penegak hukum.
||BACA JUGA: PMII Kalbar Geruduk Kejati, Tuntut Tegakkan Hukum Tanpa Intervensi
Ketua Umum LSM Parameter Nusantara Bersatu, Sabar Sinaga, SE, menegaskan bahwa aparat penegak hukum harus menunjukkan sikap tegas dan profesional dalam menangani kasus dugaan korupsi yang melibatkan pejabat publik. Menurutnya, hukum harus ditegakkan secara adil tanpa melihat jabatan atau pengaruh politik seseorang.
“Aparat penegak hukum harus lebih tegas, terutama dalam penyelidikan dan penyidikan setiap pejabat publik yang diduga melakukan korupsi. Masyarakat berhak mendapat kepastian hukum,” ujar Sabar, Kepada Awak Media Kantor-Berita.Com (kamis, 20/11/25).
||BACA JUGA: Kejati Kalbar Tetapkan Mantan Wabup Sintang Tersangka Kasus Korupsi Gereja GKE Petra
Ia menyoroti bahwa ketidakjelasan dalam proses hukum justru menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat. Publik, menurut Sabar, perlu diyakinkan bahwa proses pemberantasan korupsi berjalan sebagaimana mestinya, tanpa intervensi dan tanpa diskriminasi.
“Penegakan hukum sebaiknya tidak tebang pilih. Masyarakat harus diyakinkan bahwa setiap proses hukum berjalan transparan,” Ucap Sabar.
Dalam pernyataannya, Sabar Sinaga juga merujuk pada banyak pemberitaan sebelumnya yang menyebut bahwa perkara dugaan korupsi BP2TD Mempawah dan proyek infrastruktur jalan berada dalam penanganan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena itu, ia menilai sudah saatnya KPK memberikan kejelasan mengenai perkembangan penanganan kasus tersebut.
||BACA JUGA: IKADIN Kalbar: Gubernur Diperiksa KPK Adalah Proses Hukum Normal
“Jika kasus ini memang ditangani KPK, maka bola sekarang ada di tangan KPK. Kami mendorong KPK segera memberikan informasi yang jelas agar publik mengetahui bagaimana perkembangan proses hukumnya,” Kata Sabar.
Menurut Sabar, keterbukaan informasi dari KPK sangat penting untuk meredam spekulasi dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga anti-rasuah tersebut. Ia menegaskan, kasus yang sudah menjadi perhatian publik tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
“Kasus ini menyangkut kepentingan masyarakat luas. Jika tidak ada kejelasan, masyarakat akan terus bertanya-tanya. KPK harus memberi kepastian,” Imbuh Sabar.
||BACA JUGA: Gubernur Kalbar Disebut Terlibat Korupsi Infrastruktur, DPP LEGATIS Sebut Bukti Sudah Kuat
Sebelumnya, aksi PMII Kalimantan Barat di depan Kantor Kejati Kalbar menuntut penjelasan terkait dugaan korupsi yang menyeret Gubernur Ria Norsan. Para mahasiswa meminta Kejati bertindak proaktif atau setidaknya menjelaskan posisi kasus tersebut jika memang sudah dilimpahkan ke KPK.
Aksi tersebut dinilai sebagai representasi keresahan masyarakat Kalbar yang menginginkan transparansi dalam penanganan kasus korupsi. Dukungan dari berbagai kelompok aktivis menjadi bukti bahwa persoalan ini tidak hanya menjadi isu internal mahasiswa, tetapi telah berkembang menjadi tuntutan publik.
“Ketika mahasiswa turun ke jalan, itu artinya ada suara publik yang merasa belum didengar. Keadilan tidak boleh tertunda,” Tandas Ketum LSM Sabar Sinaga.
||BACA JUGA: Perbedaan Putusan Kasus Korupsi Bank Kalbar, Kejati Kalbar Tempuh Kasasi
Meski berbagai pihak mendesak percepatan, hingga kini KPK belum menyampaikan penjelasan resmi terkait perkembangan penyelidikan dugaan korupsi BP2TD Mempawah maupun proyek infrastruktur jalan yang dikabarkan menyeret nama orang nomor satu di Kalimantan Barat.
Masyarakat Kalbar berharap KPK tidak membiarkan kasus ini menggantung tanpa kepastian. Transparansi menjadi penting karena figur gubernur adalah tokoh publik yang memiliki kewenangan besar dan dampak luas terhadap kebijakan daerah. (**)
Editor: (KB1) Share
Pewarta: Yan’S
