Wakil Ketua BPK RI, Hendra Susanto, menyampaikan apresiasinya kepada Kementerian BUMN atas komitmen dan kerja sama yang baik dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Hal ini memungkinkan kerja sama antara Kementerian BUMN dan BPK terus berlanjut.
KANTOR-BERITA.COM, JAKARTA – Sebagai langkah konkret dalam memastikan bisnis Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berjalan secara transparan, akuntabel, dan efektif, Menteri BUMN Erick Thohir menanggapi undangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Jakarta,1/9/2023. Yaitu menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian BUMN Tahun Anggaran 2022 dan LHP atas Laporan Keuangan Bagian Anggaran Investasi Pemerintah (BA 999.03) Tahun 2022 UAKPA BUN di Kementerian BUMN dan instansi terkait yang diperiksa oleh BPK. Selain itu, ini juga merupakan langkah mendukung praktik berjalannya BUMN berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
Pada acara pembukaan penyerahan LHP, Wakil Ketua BPK RI, Hendra Susanto, menyampaikan apresiasinya kepada Kementerian BUMN atas komitmen dan kerja sama yang baik dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Hal ini memungkinkan kerja sama antara Kementerian BUMN dan BPK terus berlanjut.
“Berdasarkan pemeriksaan, Laporan Keuangan Kementerian BUMN dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2022 telah mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang merupakan opini tertinggi yang diberikan oleh BPK,” ujar Slamet Edy Purnomo, Anggota VII BPK RI yang juga memimpin pemeriksaan BPK bagi Kementerian BUMN.
LHP Kementerian BUMN mencakup hasil audit Laporan Keuangan Kementerian BUMN tahun 2022 dan juga audit dukungan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Investasi Pemerintah (BA) 999.03 untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2022. Laporan tersebut diterima langsung oleh Menteri BUMN, Erick Thohir, yang didampingi oleh Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo, dan Sekretaris Kementerian BUMN, Rabin Indrajad Hattari.
Erick Thohir yang telah mempertahankan opini WTP selama 16 tahun berturut-turut sejak tahun 2007, mendorong Kementerian BUMN dan BUMN untuk terus menjaga akuntabilitasnya. Salah satunya adalah dengan menyampaikan cetak biru BUMN 2024-2034 yang fokus pada perbaikan di beberapa bidang. Hal ini sejalan dengan komitmen BUMN untuk selalu melakukan transformasi dan perbaikan, tidak hanya dalam aspek tata kelola perusahaan yang berjalan lancar, namun juga dalam menjaga amanah yang telah diberikan melalui melakukan transformasi dan perbaikan.
“Komitmen kita adalah untuk bersama-sama merapikan, sehingga kita memiliki benteng nasional. Kedepannya, persaingan yang utama adalah persaingan ekonomi, dan kami akan berusaha agar pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat merata,” ungkap Erick.
Erick Thohir juga menegaskan komitmennya untuk terus berkolaborasi dan mendorong BUMN menjadi pelopor ekonomi hijau yang didasarkan pada inovasi, digitalisasi, dan percepatan transisi energi. Dengan langkah-langkah konkret ini, Kementerian BUMN berharap dapat memperkuat fondasi bisnis BUMN dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depannya.(**)
Editor:(KB1) Share
Mangcek
