KUA-PPAS 2026 Disahkan, Dedy Wahyudi Prioritaskan Pembangunan Infrastruktur
Kantor-Berita.Com|| Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bengkulu bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu resmi menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk APBD Tahun Anggaran 2026, Senin (27/10/2025) sore.
Rapat paripurna yang digelar di ruang sidang utama DPRD Kota Bengkulu itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Bengkulu, Herimanto, dan dihadiri oleh Wali Kota Bengkulu, Dedy Wahyudi, bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta jajaran legislatif dan eksekutif lainnya.
||BACA JUGA: Dedy Wahyudi: Dana Transfer Berkurang, Tapi Pelayanan Publik Tidak Boleh Turun
Penandatanganan KUA-PPAS ini menandai komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif untuk menyusun APBD 2026 yang lebih efisien, produktif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Dalam sambutannya, Wali Kota Bengkulu Dedy Wahyudi menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas utama Pemkot Bengkulu pada tahun anggaran 2026, meskipun pemerintah pusat tengah menerapkan kebijakan efisiensi fiskal nasional.
||BACA JUGA: Dedy Wahyudi: Ekonomi Harus Tetap Jalan Meski Status Hukum Berproses
“Terkait efisiensi, nanti memang akan ada pengurangan di beberapa OPD. Tetapi pengurangan itu bukan berarti pembangunan berhenti. Justru kita alihkan untuk memperkuat sektor infrastruktur seperti jalan, drainase, dan lampu jalan,” ujar Dedy.
Menurut Dedy, arah pembangunan tahun depan akan difokuskan pada peningkatan konektivitas antarwilayah, perbaikan sarana publik, serta penataan kawasan kota agar Bengkulu semakin tertata, nyaman, dan menarik bagi investor maupun wisatawan.
Ia menyebut, hingga akhir tahun 2025, Pemkot Bengkulu akan menuntaskan pembangunan 25 titik jalan baru, membangun dua pasar tradisional, serta menambah lampu penerangan jalan umum (PJU) di sejumlah kawasan rawan gelap.
||BACA JUGA: Walikota Dedy Wahyudi Minta OPD Fokus Kerja Nyata, Bukan Sekadar Teori
“Porsi anggaran infrastruktur tahun 2026 akan lebih besar dibanding tahun sebelumnya. Kita ingin wajah Kota Bengkulu semakin indah dan masyarakat merasakan langsung manfaat pembangunan,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Dedy Wahyudi juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Bengkulu atas dukungan, kritik, dan saran konstruktif selama proses pembahasan KUA PPAS 2026 berlangsung.
“Kami menyadari bahwa dalam proses penyusunan kebijakan umum APBD dan PPAS 2026 ini masih ada kekurangan yang perlu disempurnakan. Namun, dengan sinergi bersama DPRD, saya yakin hasilnya akan lebih baik,” katanya.
||BACA JUGA: PPPK Kota Bengkulu Bisa Jadi Pejabat Struktural, Ini Pesan Walikota Dedy Wahyudi
Ia menegaskan, masukan dan evaluasi yang disampaikan oleh anggota dewan, baik dalam rapat pembahasan maupun forum paripurna, akan dijadikan bahan penyempurnaan dalam penyusunan dokumen APBD 2026.
Dedy juga mengapresiasi kerja keras tim ahli DPRD, Badan Anggaran (Banggar), dan seluruh pihak yang telah memberikan pemikiran serta solusi konstruktif untuk memperkuat arah pembangunan kota.
“Semoga seluruh program yang kita rencanakan dapat terlaksana dengan baik, membawa manfaat bagi masyarakat, dan menjadi amal ibadah bagi kita semua,” tutupnya.
||BACA JUGA: Pemkot Bengkulu Pastikan Penilaian Kinerja PNS Transparan, Dorong ASN Lebih Produktif
Sementara itu, Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bengkulu, Rina, dalam laporannya menyampaikan bahwa arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2026 akan difokuskan pada penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan manusia.
Menurut Rina, DPRD bersama Pemkot Bengkulu sepakat untuk menitikberatkan program kerja pada lima sektor prioritas, yakni:
- Penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat,
- Percepatan penurunan stunting dan peningkatan kualitas kesehatan,
- Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif,
- Peningkatan investasi dan iklim usaha, serta
- Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan.
“Fokus pembangunan tahun 2026 diarahkan untuk memperkuat pondasi ekonomi daerah dan memperluas kesempatan kerja. Sektor infrastruktur, investasi, dan sosial menjadi perhatian utama,” jelas Rina.
Ia juga menegaskan bahwa DPRD mendukung langkah Pemkot Bengkulu untuk melakukan efisiensi anggaran, menyusul adanya pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat.
Dalam menghadapi keterbatasan fiskal, DPRD dan Pemkot Bengkulu sepakat menerapkan strategi penghematan anggaran secara cermat tanpa mengorbankan pelayanan publik.
Langkah-langkah efisiensi tersebut meliputi:
- Pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar 40 persen,
- Pemangkasan biaya perjalanan dinas,
- Efisiensi belanja alat tulis kantor (ATK), dan
- Penundaan atau penyesuaian kegiatan yang dinilai belum mendesak.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar berdampak bagi masyarakat. Tidak ada lagi belanja yang tidak produktif,” tegas Rina. (**)
Editor: (KB1) Share
Pewarta: QQ
