Kritik Janji Anies-Muhaimin, Pengamat: Perbanyak Jalur Kereta Api Tak Akan Membuat Tarif Transpormasi Murah
KANTOR-BERITA.COM, JAKARTA – Pada Pilpres 2024, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) menjanjikan perluasan jalur kereta api (KA) sebagai solusi untuk menciptakan fasilitas transportasi yang lebih terjangkau di Indonesia. Meskipun niat baik ini telah mendapatkan berbagai tanggapan, seorang pakar transportasi, Deddy Herlambang, dari Institut Studi Transportasi (Instran), menyoroti aspek penting terkait tarif transportasi yang murah.
Dalam pandangan Deddy Herlambang, penambahan jalur kereta api saja tidak cukup untuk menjamin tarif transportasi yang murah. Ia menegaskan bahwa pemerintah perlu melakukan subsidi, mengacu pada skema Public Service Obligation (PSO), agar tarif transportasi bisa dijangkau oleh masyarakat.
BACA JUGA: Mahasiswa Antusias Dukung Wacana Ganjar Pranowo Tahan Napi Korupsi di Nusakambangan
“Tanpa tarif subsidi, pasti tetap mahal, Tarif murah itu tergantung skema subsidi atau Public Service Obligation atau PSO.” ungkap Deddy dalam keterangannya pada Sabtu, (9/12/2023).
Deddy Herlambang mengambil contoh tarif Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line. Menurutnya, agar tarif KRL bisa terjangkau, pemerintah perlu memberikan subsidi melalui skema PSO, dengan tarif awal sebesar Rp 3000 per 25 km. “Bila tanpa subsidi PSO bisa kena 15.000-an per kilometer,” tambah Deddy. Pernyataannya menekankan bahwa keberlanjutan tarif yang terjangkau memerlukan dukungan dan keterlibatan pemerintah melalui langkah-langkah kebijakan yang tepat.
Pentingnya subsidi dalam menjaga tarif transportasi yang ekonomis juga ditekankan oleh Deddy ketika ia membandingkan jalur kereta api dengan jalan tol. Menurutnya, jalur kereta api membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mendapatkan balik modal, sehingga banyak investor swasta yang tidak tertarik berinvestasi. Sebaliknya, jalan tol menarik minat investor karena dapat memberikan pengembalian modal yang lebih cepat.
“sementara jalur kereta api jarang ada investor atau swasta tertarik karena terlalu lama balik modal, Kalau jalan tol banyak investor atau swasta tertarik karena akan cepat balik modal.” Ujar Deddy. Dengan pernyataan ini, ia menyoroti pentingnya menciptakan insentif yang memadai bagi pihak swasta untuk terlibat dalam proyek pengembangan jalur kereta api.
Sebelumnya, Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) telah menyampaikan komitmennya untuk memperbanyak jalur kereta api jika pasangan ini berhasil memenangi Pilpres 2024. Usamah Abdul Aziz, Juru Bicara Timnas AMIN, menyatakan bahwa pembangunan jalur KA akan menjadi pelengkap yang penting terhadap jalan tol yang telah dibangun secara masif oleh pemerintahan sebelumnya.
“Justru dengan Pak Jokowi sudah membangun jalan tol yang cukup masif saat ini, rasanya perlu diimbangi dengan jalur kereta api,” kata Usamah Abdul Aziz. Menurutnya, transportasi umum KA akan membawa manfaat berupa penurunan biaya logistik dan penumpang yang lebih tepat waktu.
Lebih lanjut, Usamah menjelaskan bahwa moda transportasi KA memiliki keunggulan, terutama dalam mengatasi kemacetan. Ia berharap perluasan jalur KA tidak hanya terasa di Pulau Jawa, tetapi juga dapat memberikan dampak positif di berbagai wilayah Indonesia.
“Kalau kita bicara masalah murahnya transportasi itu bisa dijawab dengan kereta api, masalah logistik kepastian keberangkatan.” Ungkapnya.
Kendati demikian, tanggapan Deddy Herlambang memberikan sudut pandang kritis terhadap pernyataan tersebut, menyoroti bahwa upaya perluasan jalur kereta api harus disertai dengan kebijakan yang mendukung, terutama terkait subsidi untuk menjaga tarif agar tetap terjangkau oleh masyarakat. Dalam konteks ini, pemerintah diharapkan untuk merancang kebijakan yang holistik dan berkelanjutan guna mendukung visi perluasan jalur kereta api sebagai solusi transportasi yang ekonomis di masa depan. (**)
Editor: (KB1) Share
Mangcek
Dikutip dari Tempo.co
