KAMAKSI Desak KPK Usut Dugaan Mega Korupsi Bupati Melawi
KBRN1, KALBAR|| Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) kembali menggelar aksi unjuk rasa jilid V di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta. Mereka mendesak KPK segera mengusut tuntas dugaan skandal mega korupsi di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, yang diduga melibatkan Bupati Melawi, Dadi Sunarya Usfa Yursa.
Aksi ini bertepatan dengan hari ulang tahun Bupati Dadi Sunarya, pada Senin (24/2/25), Para aktivis membakar ban sebagai simbol kemarahan, menyuarakan tuntutan agar KPK segera memanggil dan menahan Bupati Melawi yang dituding sebagai otak dari sejumlah praktik korupsi di daerah tersebut.
BACA JUGA: Operasi Keselamatan Kapuas 2025: Polda Kalbar, Dishub dan Denpom AD Edukasi Pengendara di Ketapang
Ketua Umum DPP KAMAKSI, Joko Priyoski, menegaskan bahwa Melawi kini berada dalam kondisi darurat korupsi. Ia mendesak KPK segera memeriksa dan menahan Bupati Dadi Sunarya, yang diduga merampok Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Melawi.
“Kami menilai situasi ini sangat serius. KPK harus segera bertindak, memeriksa dan menahan Bupati Melawi, Dadi Sunarya, yang diduga kuat terlibat dalam perampokan APBD Kabupaten Melawi,” tegas Joko Priyoski dalam orasinya.
BACA JUGA: Hendry Ch Bangun: Penunjukan Plt Ketua PWI Kalbar Ilegal, Langgar Aturan Organisasi
KAMAKSI menyebutkan bahwa beberapa skandal mega korupsi di Kabupaten Melawi telah dilaporkan ke KPK. Beberapa dugaan kasus tersebut meliputi:
- Lonjakan Kekayaan yang Tidak Wajar
- Harta kekayaan Bupati Dadi Sunarya diduga melonjak drastis hingga Rp 100 miliar.
- Lonjakan tersebut tidak sebanding dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melawi.
- Praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) diduga menjadi faktor akumulasi kekayaan selama ia menjabat.
- Dugaan Korupsi Proyek Air Bersih
- Proyek pengadaan air bersih untuk 11 desa di Melawi hanya terealisasi 10%.
- Kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 25 miliar akibat proyek yang mangkrak ini.
- Kolusi dalam Pembebasan Pajak Perusahaan
- Tujuh perusahaan besar di Melawi diduga tidak membayar pajak.
- Potensi kerugian negara mencapai Rp 70 miliar, yang seharusnya menjadi pendapatan daerah.
- Dugaan Penggelapan Anggaran Bibit Ternak
- Pengadaan bibit ternak senilai Rp 25 miliar diduga fiktif.
- Tidak ada distribusi bibit yang diterima peternak di daerah tersebut.
- Penyimpangan APBD dan Defisit Anggaran
- Pada tahun 2022, APBD Melawi mengalami defisit Rp 81 miliar.
- Pengelolaan keuangan daerah yang tidak transparan mengindikasikan adanya kebocoran anggaran.
Ketua Umum DPP KAMAKSI, Joko Priyoski, yang juga menjabat sebagai Koordinator Nasional Kaukus Eksponen Aktivis ’98 (KEA ’98), mengungkapkan bahwa mereka memiliki data lengkap mengenai defisit dan utang Pemda Melawi kepada pihak ketiga berdasarkan hasil reviu Inspektorat.
Menurut Joko, beberapa proyek besar tidak tepat sasaran, tidak efektif, dan terindikasi korupsi. Proyek-proyek tersebut meliputi:
- Pengadaan Bibit Ternak Sapi: Rp 3.142.380.000
- Pengadaan Bibit Ternak Babi: Rp 1.638.888.300
- Pengadaan Benih dan Pakan Ikan: Rp 8.180.969.426
- Pengadaan Bibit Buah-Buahan: Rp 2.509.163.229
- Pembuatan Kandang Ternak Sapi: Rp 2.658.050.000
- Pembuatan Kandang Ternak Babi: Rp 683.184.112
- Pembuatan Kandang Ternak Ayam: Rp 1.748.796.932
- Pembuatan Jalan Usaha Tani: Rp 1.662.030.000
- Pembuatan Jalan Usaha Produksi: Rp 917.100.000
- Pembuatan Kolam Ikan: Rp 1.561.825.000
Joko Priyoski mengungkapkan bahwa dana transfer dari pemerintah pusat untuk belanja barang dan jasa di Kabupaten Melawi tidak dimanfaatkan secara tepat sasaran.
“Kami menduga proyek-proyek tersebut hanya akal-akalan semata, Ada indikasi kuat bahwa anggaran ini digunakan untuk kepentingan pribadi dan kolega Bupati Melawi,” ujar Joko.
BACA JUGA: Kalbar Luncurkan 44 Calendar of Event Wisata 2025, Target Wisatawan Naik 50%
KAMAKSI menyatakan bahwa skandal korupsi ini telah merugikan masyarakat Melawi, yang seharusnya mendapatkan manfaat dari dana pembangunan tersebut.
Iqbal, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjend) DPP KAMAKSI, menegaskan bahwa mereka tidak akan berhenti hingga KPK memanggil dan menahan Bupati Dadi Sunarya.
“Kami bertekad terus bergerak hingga prinsip hukum ‘Fiat Justitia Ruat Caelum’ diterapkan, Hendaklah keadilan ditegakkan, sekalipun langit runtuh,” tegas Iqbal. (Yan’S).
