Hasil SPI 2024: Skor Integritas Nasional Naik, Pemda Masih Rentan Korupsi

Hasil SPI 2024: Skor Integritas Nasional Naik, Pemda Masih Rentan Korupsi

KANTOR-BERITA.COM, JAKARTA|| Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini merilis hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) untuk tahun 2024. Hasil survei ini menunjukkan peningkatan skor nasional menjadi 71,53 poin, naik 0,56 poin dari tahun sebelumnya. Meski demikian, hasil untuk pemerintah daerah (pemda) masih menunjukkan skor yang memprihatinkan, menjadi tantangan besar yang harus segera ditangani.

Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, menjelaskan bahwa meskipun ada peningkatan skor secara nasional, banyak pemda masih belum mencapai target nasional sebesar 74 poin. Pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, maupun kota, sebagian besar masih berada dalam kategori rentan terhadap korupsi.

BACA JUGA: KPK Evaluasi Capaian MCP dan SPI di Pemkot Bengkulu, Dorong Kolaborasi untuk Pencegahan Korupsi

“Semua pemerintah di daerah berada dalam kategori rentan, ini mencerminkan tingginya risiko praktik-praktik korupsi di tingkat daerah,” ujar Pahala pada Minggu (26/1/25).

Secara rinci, pemerintah provinsi mencatatkan skor terendah, yaitu 67,52 poin, diikuti oleh pemerintah kabupaten dengan 69,99 poin, dan pemerintah kota dengan 71,91 poin. Sebaliknya, lembaga pemerintah pusat, BUMN, dan kementerian memiliki skor yang lebih tinggi. BUMN mencatatkan skor tertinggi dengan 79,16 poin, menunjukkan pengelolaan yang lebih baik dibandingkan pemda.

BACA JUGA: KPK Terima 15.516 Laporan Gratifikasi Senilai Rp88,39 Miliar Hingga 2024

Hasil Indeks SPI dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: Merah (Rentan): Nilai 0-72,9, Kuning (Waspada): Nilai 73-77,9, Hijau (Terjaga): Nilai 78-100.

Sebagian besar pemerintah daerah masih berada dalam kategori merah, yang mencerminkan tingginya risiko korupsi, seperti jual beli jabatan, pengadaan barang dan jasa, intervensi, serta gratifikasi. Hal ini menjadi perhatian serius, karena menunjukkan perlunya perbaikan tata kelola pemerintahan di tingkat daerah.

Hasil SPI 2024 melibatkan 641 instansi, termasuk 94 kementerian/lembaga, 37 pemerintah provinsi, 508 pemerintah kabupaten/kota dan 2 BUMN, Hasil survei ini diharapkan menjadi acuan bagi semua pihak, khususnya pemerintah daerah, untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan.

BACA JUGA: Ketua KPK Sementara Nawawi Fokus pada Pencapaian Target Kinerja Dalam Pemberantasan Korupsi

Pahala Nainggolan menegaskan pentingnya peran pemimpin daerah dalam memperbaiki sistem pengawasan dan tata kelola pemerintahan. Berikut langkah-langkah yang dapat diambil:

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia: Memberikan pelatihan antikorupsi kepada aparatur sipil negara (ASN).
2. Penguatan Sistem Teknologi Informasi: Mengintegrasikan teknologi untuk transparansi pengelolaan keuangan dan pelayanan publik.
3. Sosialisasi Budaya Antikorupsi: Mendorong kesadaran masyarakat tentang pentingnya integritas dalam pelayanan publik.
4. Evaluasi dan Monitoring Rutin: Melakukan audit internal secara berkala untuk memantau potensi pelanggaran.

Berikut Perbandingan Skor Berdasarkan Kategori:

• Kementerian Tipe Besar (anggaran > Rp6,3 triliun; pegawai > 6.972 orang)

1. Tertinggi: Kementerian Keuangan (83,4 poin)
2. Terendah: Kementerian Perhubungan (73,5 poin)

• Tipe Sedang (anggaran Rp1,6 triliun-Rp6 triliun; pegawai 1.749-6.972 orang)

1. Tertinggi: Kementerian Luar Negeri (85,7 poin)
2. Terendah: Kementerian Ketenagakerjaan (71,3 poin)

• Tipe Kecil (anggaran < Rp1,6 triliun; pegawai < 1.749 orang)

1. Tertinggi: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (83,4 poin)
2. Terendah: Kementerian BUMN (73,5 poin)

• Lembaga Non-Kementerian Tipe Besar

1. Tertinggi: Bank Indonesia (86,7 poin)
2. Terendah: Kepolisian Negara Republik Indonesia (70,9 poin)

• Tipe Sedang

1. Tertinggi: Badan Pusat Statistik (84,3 poin)
2. Terendah: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (74,2 poin)

• Tipe Kecil

1. Tertinggi: Dewan Ketahanan Nasional (85,8 poin)
2. Terendah: Komisi Penyiaran Indonesia (68,2 poin)

• Provinsi Tipe Besar

1. Tertinggi: Jawa Tengah (79,5 poin)
2. Terendah: Sumatera Utara (58,5 poin)

• Tipe Sedang

1. Tertinggi: Bali (78 poin)
2. Terendah: Riau (62,8 poin)

• Tipe Kecil

1. Tertinggi: Daerah Istimewa Yogyakarta (74,6 poin)
2. Terendah: Maluku Utara (57,4 poin)

• Kabupaten Tipe Besar

1. Tertinggi: Kabupaten Batang (80,5 poin)
2. Terendah: Kabupaten Merauke (55 poin)

• Tipe Sedang

1. Tertinggi: Kabupaten Kulonprogo (80,1 poin)
2. Terendah: Kabupaten Yahukimo (56,9 poin)

• Tipe Kecil

1. Tertinggi: Kabupaten Natuna (79,9 poin)
2. Terendah: Kabupaten Seram Bagian Timur (52,9 poin)

• Kota Tipe Besar

1. Tertinggi: Kota Yogyakarta (79,4 poin)
2. Terendah: Kota Makassar (62,3 poin)

• Tipe Sedang

1. Tertinggi: Kota Tegal (80,6 poin)
2. Terendah: Kota Palu (56,9 poin)

• Tipe Kecil

1. Tertinggi: Kota Pekalongan (82,3 poin)
2. Terendah: Kota Sungai Penuh (61 poin)

Editor: (KB1) Share
Pewarta: QQ